HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Dugaan Korupsi Dana Reses, Kejari Harus Kejar 25 Anggota DPRD T.Tinggi

By On December 08, 2018





Tebingtinggi, Berita Monitor.
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan  ( BPK ) adanya dugaan penyalah-gunaan Dana Reses berbuntut panjang. Akhir nya memaksa pihak Kejaksaan Negeri Tebingtinggi melakukan penyidikan.

Pemeriksaandiawali dengan pemanggilan Sekwan kota Tebingtinggi berinitial MH dan menyusul sejumlah nama yang bertugas di sekretariat.

Perbuatan yang terindikasi merugikan keuangan negara,  pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing tinggi terus mendalami dugaan penyalahgunaan Dana reses sejumlah anggota DPRD setempat.

Pasca pemanggilan mantan Sekretaris Dewan (sekwan ) dan sejumlah oknum, juga terbesit khabar sejumlah anggota DPRD mengembalikan uang, dan  hal ini dibenarkan oleh pihak kejaksaan negeri setempat

Satu orang dari 25 anggota DPRD kota Tebingtinggi hingga hari ini belum mengembalikan uang  karena yang bersangkutan masih dalam tahanan karena terjerat kasus penyalah-gunaan obat terlarang.

Seperti yang di beritakan kemarin oleh sejumlah media jejaring  dan media cetak, pihak Kejaksaan Negeri Tebingtinggi mengakui bahwa pengembalian uang yang dilakukan sejumlah anggota DPRD Kota Tebingtinggi tidak menutup kemungkinan proses hukum tetap berjalan.

Persoalan yang kini menjerat sejumlah oknum di sekretariat DPRD kota Tebingtinggi terkait dugaan penyalahgunaan dana reses  dengan nilai sebesar 600-an juta rupiah. Akhirnya memaksa salah seorang pemerhati sosial Tebingtinggi, Wahid( 37) angkat bicara.

Wahid yang bersuara lewat media jejaring saat di temui di kediamannya, Sabtu ( 8/12/2018 ) mengatakan  dalam penanganan kasus ini pihak Kejaksaan Negeri Tebingtinggi agar tidak main-main dan harus transparan.

" Ini persoalan serius, bukan saja merugikan keuangan negara, bila terbukti para wakil rakyat juga telah menghancurkan kepercayaan pendukungnya. Bila ada oknum di  Kejaksaan Negeri yang berusaha menutup nutupi dan tidak transparan kemungkinan akan berdampak hilang nya kepercayaan publik kepada para aparat penegak hukum. " Ujar Wahid.

Sejak bergulirnya kasus ini dan tersebar di sejumlah media mass dan telah dikonsumsi publik kota Tebingtinggi,  kasus dugaan penyalah gunaan dana reses ini kini menjadi pembicaraan hangat di mana mana.(tim JOC)

Bupati Serdang Bedagai Hadiri HUT DWP  Sergai  Ke - 19 Tahun 2018

By On December 08, 2018

beritamonitor, sergai.  Bupati Serdang Bedagai ( Sergai ) Ir.H.Soekirman, diwakili Sekda ( Sekretaris Daerah ) Kabupaten  Sergai, Drs.Hadi Winarno MM, menghadiri Hari Ulang Tahun ( HUT ) Darmawinita Wanita Persatuan  ( DWP ) Sergai ke -19 Tahun 2018, di Aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati di Sei Rampah, Jumat ( 7/12 ).

Hadir dalam acara itu, Bupati Sergai Ir H Soekirman diwakili Sekdakab Drs Hadi Winarno, MM,  Penasehat DWP Sergai yang juga Ketua TP PKK Ny Hj Marliah Soekirman, Ketua DWP Sergai Ny Hj drg Khairani Hadi Winarno, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD serta anggota DWP di lingkungan Pemkab Sergai.

Bupati Sergai Ir H Soekirman dalam sambuysnnya yang dibacakan Sekdakab Drs Hadi Winarno, MM, mengatakan, kita patut bersyukur Dharma Wanita Persatuan (DWP) telah memasuki usia yang ke-19 tahun. Dengan thema “ Optimalisasi potensi DWP untuk suksesnya pembangunan nasional” , karena itu atas nama Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) kami berikan apresiasi yang tinggi kepada DWP. Semoga dengan peringatan HUT DWP semakin mendapatkan semangat yang baru untuk melanjutkan kiprah dan pengabdiannya diwaktu yang akan datang.

DWP hendaknya melakukan refleksi dan evaluasi untuk melihat apa yang telah dilakukan, paling tidak sejak tahun lalu atau tahun ini. Hal ini sesuai dengan peran, tugas dan pengabdian DWP baik kepada seluruh anggota atau jajaran keluarga besar DWP itu sendiri maupun terhadap masyarakat luas.“ Dengan refleksi dan evaluasi itu pasti akan muncul semangat dan tekad yang baru untuk melakukan perbaikan, meningkatkan hal-hal yang belum maksimal dilaksanakan menuju hasil yang lebih baik lagi.

Lakukan terus menerus refleksi dan evaluasi diri bahwa sebagai organiosasi yang tertentu dibentuk dengan tujuan dan sasaran yang baik. Harapan kedepannya adalah DWP dalam gerak pengabdiannya pertama bagaimana meningkatkan perannya yang lebih kontrukstif kepada anggotanya maupun keluarga besarnya sendiri. Kedua bagaimana DWP dapat berkontribusi dalam melindungi, memberdayakan dan memajukan kaum perempuan utamanya di tanah air kita dan yang ketiga DWP benar-benar ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara secara menyeluruh.

Dalam kesempatan itu juga Ketua Umum DWP Provinsi Sumut, Ny. Wien Ritola Tasmaya yang dalam pidatonya dibacakan Ketua DWP Sergai, Ny.Hj.drg.Khairani Hadi Winarno, memyampaikan, sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang menghimpun dan membina isteri ASN, DWP wajib bersyukur dan patut berbangga bahwa pada usia ke-19 tahun ini, telah menjadi sebuah organisasi perempuan yang besar, yang telah diberi petunjuk dan kemudahan dalam menjalankan program kerja secara teratur sehingga mencapai kinerja seperti saat ini.

Namun demikian harus kita akui bahwa perkembangan organisasi DWP belum sesuai yang kita harapkan dan masih banyak hal-hal yang harus ditingkatkan terus untuk mencapai terwujudnya tujuan organisasi DWP sebagai “ Center of Exellence".

Sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) DWP Tahun 2015-2019, telah digariskan tahapan-tahapan peta jalan (road map) untuk membangun percepatan dalam upaya menyejahterakan anggota, keluarga dan masyarakat. Selain itu juga mendorong kaum perempuan Indonesia secara umum dan anggota DWP khususnya untuk terus berkiprah dan berkarya dalam memberdayakan dirinya, mampu mandiri secara ekonomi dan berperan lebih luas untuk turut serta menggerakkan roda pembangunan nasional.       

Disela-sela kegiatan dilakukan penyerahan tali asih berupa perlengkapan sekolah kepada anak dari anggota DWP. Selain itu juga HUT DWP Tahun 2018 Kabupaten Sergai kali ini juga disemarakkan dengan lomba vokal solo, lomba menari dan fashion show. (boby).

Partai Perindo Lakukan Fogging di Sei Bamban

By On December 08, 2018

Serdang Bedagai Raih Penghargaan Sebagai Pasar Tertib Ukur Dari Menteri Perdagangan

By On December 06, 2018

beritamonitor, sergai.  Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) meraih penghargaan sebagai Pasar Tertib Ukur ( PTU ) Tahun 2018. Hal ini ditandai dengan telah diresmikannya Unit Metrologi Legal ( UML ) Kabupaten Sergai  oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, di Hotel El Royale Jalan Merdeka No 2 Bandung, Kamis (6/12).
Kegiatan tersebut dirangkai dengan  kegiatan Penetapan dan Peresmian Pasar Tertib Ukur dan Temu Pelanggan Tahun 2018.  Demikian disampaikan Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) H Ikhsan, AP, M.Si saat mendampingi Bupati Sergai Ir H Soekirman menerima penghargaan tersebut langsung dari Hotel El Royale Bandung.

Hadir dalam kegiatan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, serta para Bupati dan Walikota yang akan menerima penghargaan, Kadis Perindag Sergai Hj Nina Deliana, S.Sos, M.Si beserta jajaran.

Dikatakan Ikhsan bahwa Terdapat 39 Kabupaten/Kota yang telah diresmikan UML dan akan beroperasi serta menyelenggarakan tera dan tera ulang sesuai dengan wilayah kerjanya. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara (Provsu) hanya ada 2 (dua) Kabupaten yang menerima penghargaan ini yaitu Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat dan Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura).

Kembali dikemukakan Ikhsan bahwa Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti UML Sergai oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Selain itu juga diresmikan Pasar Tertib Ukur  yaitu Pasar Dolok Masihul dan Pasar Sei Rampah, kemudian pemberian piagam Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang (SKKPTTU) UPT Metrologi Legal Sergai yang juga dilakukan oleh Menteri Perdagangan, katanya.

Dijelaskan Kadis Kominfo, usai menerima penghargaan Bupati berharap dengan adanya UML ini dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, terutama pada bidang tera alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan PAD, ujarnya.

Sementara itu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa kewenangan metrologi saat ini berada di daerah sehingga keberlanjutan metrologi tergantung di daerah juga. Sedangkan pemerintah pusat hanya mendorong dan memberikan apresiasi kepada daerah yang sudah memiliki UML.

Penetapan ini juga akan memberikan citra positif bagi daerah dan pasar tradisional. Pemerintah berupaya secara terus-menerus melindungi setiap konsumen agar mendapatkan kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan, demikian disampaikan Kadis Kominfo H Ikhsan, AP, M.Si. (boby)

Bupati Serdang Bedagai Narasumber Rapat Koordinasi P3MD

By On December 06, 2018

beritamonitor, sergai. Bupati Serdang Bedagai ( Sergai ),  Ir.H.Soekirman, menjadi narasumber Rapat Koordinasi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( P3MD), di Hotel Antares Medan, Rabu ( 5/12 ).
Dalam kesempatan itu hadir, Bupati Sergai Ir H Soekirman, Kabid P3MD Provsu Timbul, SH, para tenaga ahli, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa Se-Sumatera Utara.

Sambutan Bupati Sergai, Ir.H.Soekirman, mengatakan, Damai tidak akan di capai tanpa ada pembangunan dan pembangunan tidak akan bisa dilakukan tanpa ada kedamaian dan pembangunan yang paling inklusif. Perdamaian dan pembangunan tidak akan dicapai tanpa menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada hari ini akan disampaikan bagaimana masyarakat bisa menumbuhkan rasa memiliki terhadap objek pembangunan, hal ini dikarenakan banyak bangunan yang dibangun tanpa ada rasa peduli dari masyarakat maka yang dibangun akan terbengkalai.

Yang terpenting adalah membangun kepercayaan sehingga dapat membangun negara yang maju kesejahteraannya.

Dalam proses pembangunan, desa harus memiliki kemampuan yang mamadai agar dapat mengembangakan desanya sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa tersebut, tutup Bupati Soekirman.  (boby).

Alamak,Dana Reses Dimainkan?...

By On December 04, 2018



Tebingtinggi-Expose.web.Id
Secara maraton pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing tinggi terus mendalami dugaan penyalahgunaan Dana reses sejumlah anggota DPRD yang berindikasi korupsi.


Hasil Audit Badan Pemeriksaan keuangan (BPK) menghitung Dana reses anggota DPRD kota Tebingtinggi tahun 2017 sebesar Rp 2,3millyar. Dalam perhitungan BPK RI terdapat kerugian atas penggunaan Dana Reses di perkirakan  Rp 600 jt.

Buntut  temuan Badan Pemeriksaan keuangan (BPK)RI yang terindikasi merugikan keuangan negara, Akhir nya memaksa pihak Kejari kota Tebingtinggi melakukan penyidikan.

Mantan sekwan DPRD kota Tebingtinggi Drs MH telah di panggil dan mintai keterangan Tim Kejari terkait permasalahan tersebut.

Setelah meminta keterangan yang bersangkutan, pada Senin (3/12/2018) lalu , menyusul sejumlah nama yang merupakan staf pendamping di sekretariat DPRD setempat.

Dari keterangan sementara menurut kepala seksi pidana khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tebingtinggi Candra Syahputra SH Senin ( 3/12/2018) yang ditemui awak media di ruangannya membenarkan  pihaknya masih melidik kasus ini.

 " Benar, sejumlah staf pendamping di sekretariat dewan masih di mintai keterangan oleh anggota saya.'  terang Candra.


Candra, juga menjelaskan kalau tim Kejari masih mendalami untuk mencari siapa saja oknum yang terlibat dalam kasus ini "siapa yang menyuruh siapa". ujarnya.

Terkait berkembang nya rumor bahwa seluruh anggota DPRD kota Tebingtinggi telah mengembalikan sejumlah uang dibenarkan pihak kejaksaan negeri setempat 


Terkecuali satu orang anggota DPRD kota Tebingtinggi hingga saat ini belum mengembalikan, karena yang bersangkutan masih dalam tahanan terkait kasus narkoba.

Menjawab pertanyaan Awak media
apakah pengembalian  uang akan menghentikan proses hukum.

Menurut Candra, jika nantinya terbukti tidak menutup kemungkinan proses hukum tetap berjalan.(tim JOC).

Mantan Sekwan Dipanggil Kejari Tebingtinggi Terkait Dana Reses

By On December 04, 2018




Tebingtinggi-Beritamonitor


Secara maraton pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing tinggi terus mendalami dugaan penyalahgunaan Dana reses sejumlah anggota DPRD yang berindikasi korupsi.


Hasil Audit Badan Pemeriksaan keuangan (BPK) menghitung Dana reses anggota DPRD kota Tebingtinggi tahun 2017 sebesar Rp 2,3millyar. Dalam perhitungan BPK RI terdapat kerugian atas penggunaan Dana Reses di perkirakan  Rp 600 jt.

Buntut  temuan Badan Pemeriksaan keuangan (BPK)RI yang terindikasi merugikan keuangan negara, Akhir nya memaksa pihak Kejari kota Tebingtinggi melakukan penyidikan.

Mantan sekwan DPRD kota Tebingtinggi Drs MH telah di panggil dan mintai keterangan Tim Kejari terkait permasalahan tersebut.

Setelah meminta keterangan yang bersangkutan, pada Senin (3/12/2018) lalu , menyusul sejumlah nama yang merupakan staf pendamping di sekretariat DPRD setempat.

Dari keterangan sementara menurut kepala seksi pidana khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tebingtinggi Candra Syahputra SH Senin ( 3/12/2018) yang ditemui awak media di ruangannya membenarkan  pihaknya masih melidik kasus ini.

 " Benar, sejumlah staf pendamping di sekretariat dewan masih di mintai keterangan oleh anggota saya.'  terang Candra.


Candra, juga menjelaskan kalau tim Kejari masih mendalami untuk mencari siapa saja oknum yang terlibat dalam kasus ini "siapa yang menyuruh siapa". ujarnya.

Terkait berkembang nya rumor bahwa seluruh anggota DPRD kota Tebingtinggi telah mengembalikan sejumlah uang dibenarkan pihak kejaksaan negeri setempat 


Terkecuali satu orang anggota DPRD kota Tebingtinggi hingga saat ini belum mengembalikan, karena yang bersangkutan masih dalam tahanan terkait kasus narkoba.

Menjawab pertanyaan Awak media
apakah pengembalian  uang akan menghentikan proses hukum.

Menurut Candra, jika nantinya terbukti tidak menutup kemungkinan proses hukum tetap berjalan.(tim JOC).

Contact Form

Name

Email *

Message *