HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Kapolsek Percut Seituan Giat Subuh Menyapa

By On January 22, 2019

Medan,BM-Kapolsek Percut Seituan, Kompol Faidil Zikri mendapingi Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja dalam giat "Subuh Menyapa" di Mesjid Jami' Nurul Ihsan Jalan Durung, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung, Selasa (22/1/2019). 

Dalam kegiatan ini, Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas terkait Harkamtibmas yang merupakan tugas dan tanggung jawab semua warga negara.

 "Bahaya Narkoba yang dapat merusak generasi penerus bangsa, isu hoax yang dapat memecah belah keutuhan bangsa dan negara," ujarnya.


Tatan mengajak warga masyarakat Sidorejo untuk menyelesaikan permasalahan tanpa main hakim sendiri. "Jangan sampai main hakim sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitar.

Kegiatan subuh menyapa diharapkan dapat mencegah guantibmas karena Negara dalam hal ini Polri sudah hadir di tengah-tengah masyarakat," tegasnya mengakhiri. (Ms)

Fakta Dugaan Manipulsai Data Peserta Reses DPRD Kota Tebing Tinggi Masih Belum Cukup Menjadi Alasan Penyelidikan Pihak Kejaksaan

By On January 18, 2019



Kota Tebing Tinggi, Berita Monitor

Belanjan jasa narasumber / tenaga ahli dan pengganti uang tranportasi yang diberikan pada peserta Reses DPRD Kota Tebing Tinggi diberikan sebesar Rp 50.000 / orang. Begitu juga belanja makanan dan minuman yang terdata sesuai laporan sebesar Rp 24.000 / orang.

Namun kenyataan bahwa pengeluaran Dana Reses DPRD Kota Tebing Tinggi itu diduga tidak sesuai dengan faktanya. Dimana data kehadiran peserta yang hadir pada saat pelaksanaan Reses DPRD itu diduga dimanipulasi, hingga pengeluaran dana belanja dan jasa saat dilaksanakan Reses itu diduga menjadi membengkak cukup besar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai data didapat bahwa bukti pertanggungjawaban berupa daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan reses, serta hasil konfirmasi kepada lurah, kepala lingkungan dan warga yang mengikuti kegiatan reses, diketahui terdapat bukti pertanggungjawaban belanja jasa narasumber / tenaga ahli serta belanja makanan dan minuman atas kegiatan reses tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp559.250.000,00.

Bukti pertanggungjawaban kegiatan reses berupa daftar hadir, diketahui jumlah peserta setiap kegiatan reses sebanyak 300 orang. Daftar hadir peserta reses hanya mencantumkan nama dan tanda tangan, tidak mencantumkan alamat dari masing-masing peserta Reses DPRD Kota Tebing Tinggi yang hadir saat itu.

Sesuai data hasil konfirmasi kepada lurah, kepala lingkungan dan warga yang mengikuti kegiatan reses secara uji petik, diketahui terdapat kegiatan reses yang jumlah peserta tercantum dalam daftar hadir tidak sesuai dengan fakta.

Jumlah peserta yang sebenarnya hadir pada saat kegiatan reses dilaksanakan tidak sebanyak jumlah peserta tercantum pada daftar hadir. Keterangan oknum lurah, kepala lingkungan dan warga yang mengikuti kegiatan reses disajikan secara lengkap itu diduga merupakan data jumlah kehadiran peserta Reses yang dimanipulasi.

Fakta itu diperkuat dengan dokumentasi kegiatan reses pada laporan pertanggungjawaban, menunjukkan jumlah peserta kegiatan reses tidak sebanyak 300 orang sesuai jumlah peserta pada daftar hadir yang dijadikan bukti pertanggungjawaban.

Dari fakta dan bukti ini dinilai salah seorang pemerhati masyarakat berinisial “S.Tambunan” saat dikonfirmasi awak media Online, menerangkan bahwa kegiatan Reses DPRD Kota Tebing Tinggi itu dinilainya sudah memuat bukti pemula yang cukup untuk dilakukan proses penyelidikan lanjutan pihak Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Dimana bukti pemula atas penggunaan Dana Reses DPRD Kota Tebing Tinggi itu diduga menuai korupsi yang merugikan keuangan Negara / Daerah yang cukup besar.

“S.Tambunan” juga menambahkan bahwa proses hukum atas terjadinya dugaan korupsi yang diduga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas belanja kegiatan Reses DPRD Kota Tebing Tinggi sebesar Rp 625.600.000,00 (Rp66.350.000,00 + Rp559.250.000,00) itu tidak pantas proses hukumnya dihentikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi.

Dimana wawancara dalam data temuan menerangkan bahwa Koordinator dan Ketua Tim Pendamping Reses, menjelasankan bahwa pengganti uang transport peserta Reses DPRD Kota Tebing Tinggi diterima Ketua Tim Pendamping dari bendahara pengeluaran untuk dikelola oleh tim pendamping dan dibagikan sesuai jadwal pelaksanaan reses dikelurahan itu.

Kegiatan Reses DPRD Kota Tebing Tinggi itu dilaksanakan dibeberapa kelurahan dan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali. Hal tersebut merupakan permintaan anggota dewan dengan pertimbangan jika jumlah peserta tidak lebih dari 200 akan diadakan reses dilokasi lain. Namun pelaksanaan reses yang kedua atau selebihnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya pada laporan pertanggungjawaban, malah pelaksanaan kegiatan Reses DPRD Kota Tebing Tinggi itu dilaksanakan dirumah-rumah warga masayarakat dan diduga hanya dihadiri beberapa peserta saja sesuai gambar didapat.

Keterangan Sekwan juga menjelaskan bahwa belum ada pedoman mengatur pelaksanaan kegiatan Reses Pimpinan dan anggota DPRD Kota Tebing Tinggi, hingga laporan pertanggungjawaban disusun berdasarkan praktik-praktik sebelumnya (sesuai budaya) yang telah diterapkan dalam pelaksanaan Reses DPRD ditahun-tahun lalu.

Aspirasi dilakukan oleh Aliansi masyarakat di Tugu Simpang Beo, baru-baru ini juga menuntut pihak Kajari agar menyelesaikan kasus dugaan korupsi di Kota Tebing Tinggi bisa dilimpahkan ke Sidang Pengadilan agar tidak memunculkan opini ditengah masyarakat bahwa pihak Kejari terkesan tidak mandul dalam mengungkap kasus korupsi. (TIM)

Bupati Soekirman : Perkenalkan Budaya Yang Baik serta Bawa Pulang ATM

By On January 15, 2019

beritamonitor,sergai. Bupati Serdang Bedagai ( Sergai) Ir.H.Soekirman, melepas Rombongan Studi Tiru Badan Kerjasama Antar Desa ( BKAD ) Sergai Tahun 2019, di halaman Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Selasa ,15 Januari 2019.

Hadir dalam acara itu,Bupati Sergai Ir. H. Soekirman,Asisten Pemerintahan Umum Drs Herlan Panggabean,Kadis PMD Drs Dimas Kurnianto, serta 82 orang BKAD dari 14 kecamatan se-Kabupaten Sergai. 

Mengawali sambutannya Bupati Sergai Ir H Soekirman menyampaikan bahwa Forum Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerjasama antar desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program pengembangan masyarakat.

Dikatakan Bupati bahwa BKAD dibentuk berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan selanjutnya diatur dalam Permendagri nomor 96 tahun 2017 tentang Kerjasama Antar Desa. Sedangkan bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan adalah peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemanfaatan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan serta sosial budaya.

Bupati Soekirman menjelaskan bahwa tujuan dari keberangkatan BKAD menuju ke Kabupaten Agam dan Kota Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat agar perjalanan jauh yang akan ditempuh dapat menghasilkan inovasi-inovasi bagi penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas peran dan fungsi BKAD sebagai wadah pemberdayaan serta penyaluran aspirasi masyarakat peduli pembangunan perdesaan. Sehingga pulang dari menuntut ilmu dapat memberi manfaat dan berkah bagi masyarakat Tanah Bertuah Negeri Beradat.

Mengakhiri sambutannya Bupati berpesan kepada para peserta studi tiru untuk menjaga nama baik Kabupaten Sergai serta mengembangkan sekaligus memperkenalkan budaya yang baik dalam kehidupan sehari-hari serta dapat membawa pulang ATM  yaitu Amati apa yang ada disana, Tiru apa saja yang bisa memajukan kabupaten kita dan Modifikasi apa yang sudah kita dapatkan agar menjadi lebih baik lagi, pungkas Soekirman.(boby)

Wabup Sergai Apresiasi Sharing Session Economic Outlook Bank Sumut 2019

By On January 15, 2019

beritamonitor,sergai. Wakil Bupati Serdang Bedagai ( Sergai ), H.Darma Wijaya, mengapresiasi Sharing Session Economic Outlook Bank Sumut Tahun 2019, di Ballroom Adimulia Hotel Medan, Selasa, 15 Januari 2019.

Turut hadir dalam acara itu, Wabup Sergai H. Darma Wijaya, Wakil Menteri Keuangan RI Prof. Dr Mardiasmo, MBA, Ak, pakar Ekonomi Dr Aviliani, SE, M.Si, Gubsu Letjend (Purn) H Edi Rahmayadi, Dewan Komisaris OJK, Wagubsu H Musa Rajeckshah, Kepala Perwakilan BPK Sumut Ambar Wahyuni,  Kepala Daerah se-Sumut, Komisaris Utama PT Bank Sumut Rizal Pahlevi Hasibuan beserta jajaran, para Staf Ahli Bupati Sergai dan Pimpinan Bank Sumut Sei Rampah Ahmad Pasundan Tarigan, serta para undangan.

Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H Darma Wijaya dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas diselenggarakan kegiatan Sharing Session Bank Sumut yang sangat bermanfaat ini. Dengan solusi dan saran dari para pakar perekenomian hari ini akan menambah perbendaharaan pengetahuan kita tentang perbankan terutama yang menaungi hajat hidup orang banyak.

Kedepannya Wabup berharap kontribusi Bank Sumut yang sangat baik untuk masyarakat Sergai dapat lebih membantu peningkatan perekonomian masyarakat serta nantinya juga memberikan support pada BUMD yang akan segera dibentuk di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat.

Komisaris Utama PT Bank Sumut Riza Pahlevi Hasibuan dalam kata sambutannya mengemukakan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman arah ekonomi pada tahun 2019 dari pakar perekonomian sehingga dapat mengantisipasi hambatan dan tantangan yang ada.

Memasuki Pemilu juga merupakan faktor yang dapat memberikan perubahan pada perekonomian di Indonesia. Kegiatan perbankan di Indonesia masih belum pada kondisi terbaik serta kesulitan yang dialami para pengusaha dan nasabah menjadi salah satu faktor memburuknya bisnis perbankan.

Riza Pahlevi juga menucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pemegang saham terutama Gubsu sebagai pemegang  saham tertinggi dan para kepala daerah atas dukungannya kepada Bank Sumut selama ini sehingga Bank Sumut menjadi nomor satu di luar Jawa, kami akan memperbaiki apa yang belum baik guna performa yang semakin prima dari Bank Sumut, ujarnya.

Sementara itu Gubsu Letjend (Purn) H Edy Rahmayadi saat membuka kegiatan mengapresiasi dan mengungkapkan rasa kebanggaan atas digelarnya acara ini sebagai refleksi untuk menjadi daerah yang maju melalui perekonomian.

“ Saya ingin kepastian bahwa angka perkembangan perekonomian harus ada, bukan kebetulan dan dibuat dengan metode bagaimana, karena perbankan tidak boleh main-main, tidak boleh mengandai-andai, karena perbankan adalah eksak (pasti) disini,” kata Gubsu.

Bank Sumut menjadi nomor 1 diluar Jawa merupakan prestasi yang cukup dibanggakan. Akan tetapi kita juga harus tahu siapa yang menjadikannya nomor satu, bagaimana prosesnya dan tolok ukurnya. Hal demikian ibarat kita satu bagian tubuh, agar kita semua menjadi satu komponen, mengetahui dari awal kondisinya, sehingga tidak ada yang tidak diketahui dari tubuh kita sendiri tersebut.

Dijelaskan Gubsu Edy Rahmayadi karena Sumut sedang berbenah, kami mohon bimbingan dan arahan dari Kementerian Keuangan terkait perkembangan perekonomian melalui perbankan pada acara hari ini. Waktu adalah uang, maka setiap detik yang berjalan harus kita manfaatkan sebaik mungkin, dengan tidak mengandai serta menjadikan kegiatan ini harus sangat bermanfaat.

Jika kita ingin menjadi yang terbaik di  Sumut, itu adalah hal yang wajar dan harus hukumnya. Namun menjadi yang paling besar di Indonesia, itu baru disebut prestasi. Semoga dengan bimbingan para guru dan pakar ekonom hari ini akan lahir para ahli-ahli ekonomi Sumut guna lebih mempercepat terwujudnya Sumut Bermartabat, pungkas Gubsu. 

Sedangkan sambutan Wakil Menteri Keuangan RI Prof Dr Mardiasmo, MBA, Ak, mengutarakan rasa sangat setuju dengan kegiatan non seremonial seperti ini. Hal ini agar esensi dari pertemuan ini dapat lebih mencapai sasaran dan tujuan peningkatan perekonomian di Indonesia. Sedangkan permasalahan yang kita alami selama ini karena kita kurang bisa mengolaborasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Peran Bank Sumut sebagai Bank Pembangunan Daerah sangat strategis, namun permasalahannya yang dihadapi selama ini adalah masih lemahnya daya saing BPD disebabkan lemahnya penanaman modal, lemahnya visi dan inovasi, proses bisnis dan infrastruktur kurang baik, struktur dan kultur organisasi yang kurang tertata, dan kurangnya komitmen Pemda serta SDM.

Bank Sumut hendaknya jangan hanya mengandalkan program saja, akan tetapi bagaimana landing (tepat sasaran) Bank Sumut agar bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat Sumut. Yang tak kalah penting adalah bagaimana melihat potensi apa yang paling menonjol pada bidang-bidang usaha yang ada di masyarakat.

dalam kesempatan itu, Pakar Ekonomi Dr Aviliani, SE, M.Si memaparkan pembahasan Prospek Ekonomi 2019 ditengah Ketidakpastian Global dan Tahun Politik Peluang dan Tantangan bagi Sektor Perbankan. Artinya bahwa kita perlu regulasi yang jelas dan birokrasi yang mudah untuk mengatur iklim usaha dan perbankan di Indonesia agar semakin efektif dan tepat sasaran mensejahterakan masyarakat secara umum.(boby)

Bupati Sergai  Ir.H.Soekirman Pimpin Rakor Awal Tahun 2019 di Dinas PUPR

By On January 15, 2019

beritamonitor,sergai.  Bupati Serdang Bedagai ( Sergai ), Ir.H.Soekirman, memimpin Rakor Awal Tahun 2019 di Dianas PUPR Sergai, di Aula Kantor Dinas PUPR, Komplek Kantor Bupati di Sei Rampah, Senin, 14 Januari 2019.

Kepala Dinas PUPR Sergai Suawanto nasution, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi dan kehormatan atas kehadiran Bupati bersama pada kegiatan Rakor internal Dinas PUPR Kabupaten Sergai guna membimbing dan mengarahkan program kegiatan Dinas PUPR agar lebih baik dan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Dinas PUPR yang terdiri dari 6 (enam) bidang dengan personil ASN 57 orang dan didukung oleh 124 orang tenaga kontrak yang tersebar di 7 UPTD. Untuk kegiatan tahun 2018 lalu ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana termasuk pembebasan bangunan dalam rangka pelebaran jalan nasional. Kendala yang dihadapi cukup beragam, dan meskipun telah melibatkan berbagai pihak antara lain termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), masih belum juga terlaksana disebabkan kurangnya SDM dengan kualifikasi khusus.
Menghadapi program kegiatan di TA 2019 ini, ada beberapa proyek termasuk yang paling besar yaitu Mega proyek pembangunan Masjid Raya Kabupaten Sergai senilai 51 milyar rupiah yang direncanakan dimulai pada tahun ini. Dinas PUPR berkomitmen melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik mungkin dan maksimal serta sesuai ketentuan yang berlaku.


Meski pembangunan Masjid Raya tersebut berbeda dengan proyek yang ada pada umumnya seperti pembangunan jalan dan jembatan karena membutuhkan kualifikasi khusus serta metode yang berbeda, namun dengan arahan dan bimbingan Bupati, Wabup beserta Sekretaris Daerah, kami semakin optimis dan yakin dapat melaksanakannya hingga selesai sesuai rencana.

Sedangkan Bupati Sergai Ir.H.Soekirman dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran unsur PUPR beserta jajaran. Dinas PUPR adalah ototnya pemerintah aaerah, artinya jika PUPR kuat dan banyak yang dapat diselesaikan dengan baik, artinya kuatlah Bupati dan Wabup beserta jajaran dimata masyarakat.

Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat saat ini terus disupervisi oleh Korsupgah KPK. Terkait hal tersebut baru-baru ini Korsupgah KPK telah merilis pemeringkatan pemerintah daerah tentang pemerintahan “ Terbersih “ dalam penggunaan dan pengadministrasian anggaran pembangunan.

Menurut data prestasi per 5 Desember 2018 Sergai meraih urutan pertama se-Sumut dalam hal Good Government dan Clean Government sebagai Kabupaten Terbersih dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut janganlah membuat kita menjadi  jumawa dengan predikat yang menggembirakan tersebut sekaligus tantangan bahwa  penilaian dari Korsupgah KPK dan Ombudsman tersebut memang sifatnya kumulatif yaitu pekerjaan semua dinas. Akan tetapi lanjutnya, dikarenakan Dinas PUPR merupakan dinas yang paling disorot, maka penilaian ini adalah yang paling melegakan khususnya untuk Dinas PUPR ini.

Meskipun banyak pihak yang berupaya ingin menjatuhkan integritas Bupati dan Wabup beserta jajaran, namun penghargaan-penghargaan termasuk Predikat Kepatuhan dari Ombudsman RI sebagai kabupaten dengan Predikat Kepatuhan Tinggi yang didapat tersebut menjadi bukti bahwa hal tersebut tidaklah sesuai dengan yang diberitakan negatif. Hal ini menjadi motivasi dan bukti bahwa apa yang telah menjadi penilaian Korsupgah KPK dan Ombudsman tadi setidaknya menjadi pegangan dan keyakinan bahwa apa yang telah kita lakukan selama ini telah pada jalur yang benar.


Kepada jajaran PUPR agar sedini mungkin perlu mempersiapkan diri menerapkan program SMART PUPR karena pengalaman setiap tahun selalu berselisih dengan rekanan kerja terkait ketidaksamaan data dan realisasi dilapangan. Dengan penerapan SMART PUPR ini nantinya diharapkan tidak akan terjadi lagi hal yang demikian karena semua pihak harus menjalankan proses pada sistem yang telah terencana sesuai perencanaan dan pelaksanaan. Terlebih kita memiliki 311 ruas jalan dengan panjang jalan 864 km jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas PUPR.

Mari kita tekankan definisi kerja bagi kita adalah ibadah, karena jika dilaksanakan selayaknya ibadah, maka haqul yaqin semua akan berjalan dengan baik dan memuaskan termasuk pembangunan Masjid yang kita banggakan tersebut nantinya.

Tekanan pekerjaan memang akan selalu ada, namun jika kita tekadkan untuk menghadapinya bersama-sama, maka tidak ada masalah dan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan.

Mengajak seluruh ASN yang hadir agar bersama merapatkan barisan dan memperkuat komunikasi agar menghindari efek politis dari masyarakat yang akan menilai tidak baik Kepala Daerah disebabkan pembangunan yang tidak tepat sasaran.

Sekdakab Sergai, Drs.Hadi Winarno,MM, dalam sambutannya  menambahkan bahwa Dinas PUPR adalah salah satu dinas yang strategis di Sergai baik dari jumlah pegawai, anggaran serta hasil kerjanya. Untuk itu kehadiran Bupati pada hari ini dimintakan saran dan masukan Bupati antara lain pertama, persiapan dalam rangka program kegiatan TA 2019. Yang kedua, mulai hari ini sampai bulan Maret akan dimulai Tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan mulai bekerja. Ketiga, mulai 2 Januari 2019, e-kinerja telah mulai secara penuh. Terkait hal tersebut agar dicarikan solusi bagi pegawai Dinas PUPR yang ada dilapangan.

Keempat, Laporan Keuangan dan Aset paling lama sebulan lebih maju dari tahun sebelumnya yaitu akhir Pebruari. Dan yang kelima, masih banyaknya temuan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) yang masih harus ditindaklanjuti meskipun telah semakin baik, namun perlu harus diminimalisir bahkan dihilangkan dengan melakukan langkah yang progresif agar lebih baik lagi kedepannya.

Turut hadir dalam acara itu,Bupati Sergai Ir H Soekirman,Sekdakab Drs Hadi Winarno, MM, Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Drs Dingin Saragih, Kadis PU-PR Suwanto Nasution beserta jajaran. (boby)

Kusus Dugaan Korupsi Dana Reses DPRD Kota Tebing Tinggi Terhenti Ditangan Pihak Penyelidik Kejaksaan

By On January 15, 2019



(foto salah satu lokasi rumah masyarakat saat DPRD Kota Tebing Tinggi melakukan Kegiatan Reses)

Kota tebing Tinggi, Berita Monitor

Permasalahan dugaan korupsi dana kegiatan reses DPRD Kota Tebing Tinggi menjadi perdebatan hangat ditengah masyarakat. Perdebatan hangat itu menyangkut sikap dan kebijakan Kajari “M.Novel” terkait pernyataannya di salah beberapa mass media untuk menutup penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Dana Kegiatan Reses tahun 2017 yang sempat ditangani pihak Kejaksaan ditahap penyelidikan.

Fakta tentang permasalahan dugaan korupsi Rese DPRD itu sempat masuk dalam penyelidikan pihak Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi terkait data temuan BPK RI tahun 2017 yang isinya menyatakan bahwa permasalahan Dana Reses DPRD Kota Tebing Tinggi diduga telah mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja kegiatan Reses DPRD sebesar Rp 625.600.000.

Dalam temuan itu memuat pernyataan beberapa Oknum Lurah, dimana pelaksanaan kegiatan Reses DPRD di salah satu Kantor Lurah di Kota Tebing Tinggi pada bulan Maret 2017 turut serta mengundang warga Kelurahan lain dan pelaksanaan Reses itu dihadiri oleh gabungan beberapa anggota DPRD.

Bukti hasil pertanggungjawaban kegiatan reses dikelurahan dan lingkungan di 35 kelurahan di Kota Tebing Tinggi memuat bahwa bukti pertanggungjawaban belanja atas tiga kegiatan reses tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp 66.350.000.

Begitu juga tentang bukti pertanggungjawaban berupa daftar hadir dan laporan pelaksanaan kegiatan reses, serta hasil konfirmasi kepada lurah, kepala lingkungan dan warga yang mengikuti kegiatan reses, diketahui terdapat bukti pertanggungjawaban belanja jasa narasumber / tenaga ahli serta belanja makanan dan minuman atas kegiatan reses tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp 559.250.000.

Fakta itu diperkuat oleh daftar hadir peserta reses diduga hanya mencantumkan nama dan tanda tangan, tidak mencantumkan alamat dari masing-masing peserta reses yang hadir, hingga muncul kecurigaan bahwa keterjadian dan keabsahan dokumen / bukti pertanggungjawaban belanja jasa narasumber / tenaga ahli diragukan atau diduga direkayasa. Dimana terdapat kegiatan reses yang jumlah peserta yang tercantum dalam daftar hadir tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Komentar itu di lontarkan salah seorang pemerhati masyarakat berinisial “S.Tambunan” yang dituduh salah satu Oknum DPRD Kota Tebing Tinggi telah mengobok-obok 25 anggota DPRD. Tuduhan itu dilontarkan Oknum DPRD pada “S.Tambunan” saat mencoba mempertanyakan tentang anggaran dana APBD yang digunakan oleh DPRD.

Rentetan temuan itu diperparah pada tahun 2017 yang menjelaskan tentang kegiatan Reses DPRD pada satu kelurahan dilaksanakan lebih dari satu kali. Permintaan anggota dewan itu dibuat dengan pertimbangan jika jumlah peserta tidak lebih dari 200 akan diadakan reses dilokasi lain. Namun pelaksanaan reses yang kedua atau selebihnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya pada laporan pertanggungjawaban.

Dalam keterangan temuan itu menjelaskan bahwa Sekwan mengatakan belum ada pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kota Tebing Tinggi. Sehingga laporan pertanggungjawaban disusun berdasarkan praktik-praktik sebelumnya yang telah diterapkan dalam pelaksanaan reses dan menambahkan bahwa Sekwan tidak pernah mengikuti kegiatan reses dan hanya menerima laporan dari Koordinator Tim Pendamping.

Kenyataan ini seakan membuka tabir atas palaksanaan kegiatan DPRD yang diduga telah memanipulasi data agar sisa dana kegiatan reses dibeberapa kelurahan itu diduga dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya semata. Tanpa menyadari bahwa kebijakan itu tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. (TIM)

Akper Labuhan Batu Diduga Terancam Tutup

By On January 15, 2019




Labuhan Batu, Berita Monitor

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mendirikan AKPER berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor HK.00.06.1.1.1911 tanggal 7 Juni 1995. Hal itu menyangkut tentang Penunjukkan Akper Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat II Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk Menyelenggarakan Program Diploma III Keperawatan.

Naumun bergulirnya waktu pengelolaan penerimaan AKPER itu mengalami berbagai permasalahan dan diduga melanggar aturan dan peraturan yang ada. Seperti halnya temuan data didapat oleh TIM JO Club Online yaitu mengenai LHP atas SPI Pemkab Labuhanbatu TA 2016 Nomor 52.B / LHP / XVIII.MDN / 05 / 2017 tanggal 26 Mei 2017, memuat permasalahan bahwa pengelolaan penerimaan dan belanja Akper diduga tidak melalui mekanisme APBD.

Dalam temuan itu juga menerangkan bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan pengelolaan kelembagaan Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemda yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada bulan Desember 2016, diketahui bahwa dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 antara lain mengamanatkan bahwa pengelolaan Perguruan Tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menkes dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 07/XII/SKB/2010, Nomor 1962/MENKES/PB/XII/2010 dan Nomor 420-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemda.

Dengan terbitnya SKB tersebut, Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan milik Pemda harus mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan pendidikan (alih bina perijinan) kepada Mendiknas. Nemun sampai dengan tahun 2017, Akper Pemkab Labuhanbatu diduga belum mengajukan permohonan ijin tersebut.

Sementara Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang struktur organisasi dan tata kerja Akper Pemkab Labuhanbatu menegaskan bahwa AKPER merupakan lembaga Pendidikan Tinggi milik Pemkab Labuhanbatu dan penanggung jawabnya adalah Sekda.

Begitu juga tentang pembiayaan Akper menegaskan bahwa dapat dibebankan kepada APBD Pemkab Labuhanbatu, subsidi atau bantuan dari pemerintah atau lembaga lain yang sah dan pegawai Akper merupakan pegawai negeri sipil daerah (PNSD) dan digaji melalui APBD Pemkab Labuhanbatu. Dengan demikian, Akper Pemkab Labuhanbatu seharusnya mengikuti semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan penyelenggaraan Akper Pemkab Labuhanbatu tahun 2017, diketahui masih terjadi permasalahan yang sama dengan tahun 2016, yaitu pendapatan dan belanja Akper Pemkab Labuhanbatu diduga tidak dianggarkan dan direalisasikan dalam APBD tahun 2017, sehingga pendapatan dan beban menjadi kurang saji.

Menelusuri akan hal itu TIM media Online JO Club mencoba menyurati pihak Sekda, namun sampai berita ini di muat pihak Sekda Kabupaten Labuhan Batu belum memberikan jawaban atas surat konfirmasi tertulis itu. Penelusuran pun berlanjut pada Kantor AKPER yang terletak di Jln.Kiyai Haji Dewantara, dimana TIM di sambut oleh beberapa Pegawai/Honor pihak Akper yang dalam pertemuan dengan TIM menjelaskan bahwa mereka tidak mengerti akan permasalahan itu dan memberikan petunjuk agar TIM menemui Kepala Dinas Kesehatan Labuhan Batu untuk bisa menjawab konfirmasi tentang permasalahan itu.

Dalam pertemuan itu beberapa oknum honor yang bekerja di Akper tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak tahu kalau ada anggaran APBD yang diberikan untuk Akper dan menambahkan bahwa masalah penggajian honor juga sangat memperihatinkan. Dimana pengakuan mereka menyebutkan bahwa upah honor yang diterima mereka hanya berkisaran Rp 400.000 perbulannya. (TIM)

Contact Form

Name

Email *

Message *