HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Pandemi Covid-19,Judi Tembak Ikan Eksis di Samping Bekas Swalayan Macan Yaohan

By On June 11, 2021

 


Beritamonitor, - Medan

Dimassa pandemi covid 19 saat ini yang sedang dialami warga menjadi perekonomian tidak karuan, namun berbeda halnya dengan aktifitas yang Satu ini, salah satu contohnya Judi tembak ikan yang berkembang pesat di wilayah Kecamatan Medan Barat yang berada di Jalan KL Yos Sudarso, Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, tepatnya di samping gedung bekas swalayan Macan Yaohan.

Pantauan awak media dilokasi, Jumat (11/06/2021) Malam menyebutkan, terlihat Puluhan kendaraan roda 4 dan 2 terparkir rapi dibelakang gedung bekas swalayan Macan Yaohan.Aktifitas tersebut berlangsung terus semakin malam semakin ramai pengunjung di lokasi judi tembak ikan tersebut.
Terpantau terdapat 2 pintu masuk ke area judi tembak ikan, dari samping dan dari depan Jalan Besar KL Yos Sudarso. Saat ditanya salah seorang petugas parkir (Jukir) dilokasi tersebut yang sudah separuh baya mengenai keberadaan lokasi judi tembak ikan, petugas parkir tersebut menunjukkan arahnya kelokasi yang dimaksud dengan kondisi pencahayaan remang-remang.


Kanit Reskrim Polsek Medan Barat, IPTU Prasetiyo saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat WhatsApp tak kunjung dapat balasan, hingga berita ini diturunkan belum juga mendapat respon balasan.(red**)

Terkait Kasus Perusakan Lahan di Batu Bara Komisi A DPRD Sumut Akan Layangkan Rekom Ke II

By On June 05, 2021

   

Batubara,- Komisi A DPRD provinsi sumatera Utara Kunker tinjau objek perusakan Lahan yang ada di desa Kuala Tanjung dan akan mengumpulkan informasi dan selanjutnya memanggil RDP sekaligus buat kesimpulan untuk di rekomendasikan ke penyidik Polda Sumut,mempercepat proses Hukum terhadap permasalahan tersebut.


Kasus Perusakan Lahan di Desa Kualatanjung BatuBara yang dilaporkan Ponirin 12 maret 2020 lalu, ke Polres Batubara dan sudah dilimpahkan ke Polda Sumut, masih berlanjut dan Kembali masuk dalam Agenda kerja komisi A DPRD Sumut Sebagai tindaklanjut dari Laporan masyarakat yang sempat merekomendasikan hasil RDP pertama ke Mapolda Sumut .

Rombongan Komisi A DPRD Sumut yang sejak 5 bulan terhir mendapatkan laporan Ponirin terkait Perusakan lahan yang tidak kunjung selesai di tangan Mapolda Sumut, Membuat Perwakilan Rakyat itu menjalankan Fungsi Pengawasan nya, Dalam Kunker ke Kabupaten Batubara dan menyempatkan tim Rombongan untuk meninjau lanah yang Info nya dirusak,  Kamis (27/05/2021

Dihadapan awak media pihak DPRD Sumut menyampaikan  kalau mereka hadir sebagai Tindaklanjut dari RDP yang pertama, dan  sebagai bentuk peduli terhadap masyarakat Yang hak nya Belum tercapai khususnya di Batubara, sesuai dengan tupoksinya  akan menindaklanjuti apa yang terdapat di lapangan sebagai bahan rekomendasi nanti ke Penegak Hukum untuk segera menyelesaikan permasalah tersebut.

Wakil ketua komisi A DPRD Sumut, Drs Julius Hutabarat kepada wartawan menyampaikan kalau peninjauan lapangan ini adalah lanjutan dari RDP sebelumnya, Terkait Laporan Masyarakat atas nama Ponirin kalau ladangnya dirusak, Karena Laporan nya belum di selesaikan Penegak Hukum.

"Ini sebenarnya adalah lanjutan, Kami telah melakukan RDP di DPRD provinsi terkait laporan Ponirin, bahwa adanya persoalan perusakan ladang mereka,saat ini kami melakukan kunjungan kedua melihat objek apa yang dirusak, pada saat ini juga kami manfaatkan kesempatan dengan mediasi Pemerintah setempat yaitu di kantor kepala Desa,Sehingga kehadiran pemerintah baik kepala Desa, camat juga kedua belah pihak dan pihak kepolisian Polres dan Penyidik dari Polda" ungkap nya.

"Nah! disini kita manfaatkan untuk melihat dan mendengar keterangan mereka, sehingga apa yang kami dengar dan kami lihat  dengan objek itu nanti nya akan kami lakukan kroscek, sehingga kebenarannya nanti kami lihat"  
 
"untuk sementara Apa yang kami dengarkan dan apa yang kami dapatkan sebagai  informasi awal adalah, Keterangan tentang kekuatan hukum fakta hukum yang kami dengar dari kedua belah Pihak,"

"Kemudian kami dengar juga pendapat dari lembaga pertanahan BPN,  dari kantor pertanahan apakah sudah ada surat yang dibuat dalam bentuk sertifikat,  terkait dengan objek yang Perkara?,
"Sampai saat ini kedua belah pihak belum ada mempunyai surat sertifikat, sehingga kami merasa bahwasanya ini masih SKT, ini ada tadi pendapat camat sampai sekarang juga belum ada yang mengeluarkan surat sertifikat"

"Selanjutnya kami akan melakukan rapat bersama di komisi A , akan memanggil RDP, sekaligus mengambil satu keputusan dalam bentuk rekomendasi yang akan kami sampaikan ke Polda pada penyidik guna mempercepat proses yang ada saat ini" tutup Julius.
Sementara itu Ketua komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto yang turut dalam rombongan menyampaikan, seharusnya ini gawean DPRD setempat,  kunjungan kerja meninjau lapangan pada objek lahan ini,  terkait adanya laporan masyarakat, dan  ini adalah bentuk kalau DPRD provinsi sumatera Utara hadir di tengah-tengah masyarakat.

"Sejati nya ketika terjadi permasalahan tanah di tingkat dua disampaikan dulu ketingkat ke DPRD Daerah, kami selaku DPRD provinsi menerima laporan masyarakat, ya kami insya Allah akan hadir membantu  sebisa kami, dalam hal ini kita mengundang pihak Polda, BPN, unsur kabupaten, untuk duduk Bareng melihat objek tanah yang seperti pengaduan bapak Ponirin" jelas Susanto.


Hendro Susanto menambahkan "pertama kita akan mengecek alas hak nya, sesuai dengan regulasi yang ada apa tidak?  

"Terus yang kedua kita lihat proses proses lapangan,   sesuai laporan Ponirin,  menyampaikan  tanah beliau, yang diduga seperti apa yang ada di plang tersebut",  ucap nya sambil melihatkan plang yang di buat atas nama Marisa.

lanjutnya lagi "seperti dilakukan diduga diserobot oleh salah seorang warga juga"  katanya

"Kita akan berlaku arib dan bijaksana mangkanya kita panggil BPN, karena BPN akan melihat, keabsahan legalitas tanah itu,  kalau surat tanah itu masih tingkat Desa kita akan melihat bagaimana proses nya" tutupnya
Pantauan media di lapangan kedua belah pihak yang berseteru baik itu Ponirin maupun Marisa hadir masing-masing didampingi kuasa hukumnya

Sempat terjadi adu mulut, Antara , Ponirin dan  keluarga Marisa Simanjuntak pada saat Ponirin menunjukkan objek yang katanya dirusak dan di pasangi plang oleh Marisa, kepada salah satu anggota DPRD Sumut .

Ponirin ;  10 tahun Berdampingan Dengan Alfonso Simanjuntak Tidak Ada Masalah

Kepada anggota DPRD Ponirin menyampaikan  "ini tanah yang dirusak dan dikuasai mereka, sudah sepuluh tahun saya kelola dan berdampingan Baik dengan Bapak mereka (Alfonso Simanjuntak), tidak pernah ada masalah, dan sejarah tanah 40 tahun tanpa ada sengketa" jelas Ponirin.

Tidak terima dengan apa yang disampaikan Ponirin kepada  salah satu Anggota DPRD, Keluarga Marisa Simanjuntak pun melepaskan argumen nya mengatakan

 "mana surat mu yang menyatakan kalau tanah mu itu berbatasan dengan bapak saya" ucap salah seorang anggota keluarga Marisa

Sempat memanas! Ponirin pun mengatakan kalau memang kalian merasa tanah ini milik kalian sebagai keluarga yang mengerti hukum  ada jalur yang harus di tempuh.

"Kalau kalian merasa ini milik kalian, sudah sepuluh tahun saya kelola, seharusnya kalian somasi saya, Mediasi dan gugat saya" ucap Ponirin.

Arifin Di tuding "Biang Kerok"

Masih dalam pantauan, Tidak hanya Ponirin salah satu masyarakat yang mengetahui duduk permalasahan tanah tersebut !  Arifin suami mantan Kepala Desa Kualatanjung, yang menjabat dan menandatangani  Peremajaan SKT 20 dan SKT 21pada tahun 2004 milik bapak mereka (Alfonso Simanjuntak)  yang beberapa alas hak dalam penerbitan SKT yang ditandatangani kepala Desa Kualatanjung Sebelum Sofia,  adalah Hibah dari keluarganya,  menjadi sasaran amarah keluarga Marisa dan menuding kalau dia lah biang keroknya,

 "Inilah biang keroknya" tuding salah satu keluarga Marisa yang hadir dilapangan

Tidak terima dengan tudingan tersebut Aripin yang sempat terpancing emosi pun mengatakan 

" Nanti kita buktikan" jelas Arifin

Selanjutnya para wakil rakyat itu pun menuju Kantor Kepala Desa Kualatanjung dan mengadakan pertemuan kedua belah pihak yang bersengketa dan pihak terkait lainnya di Aula kantor Pemerintahan Desa Kualatanjung

Pertemuan yang singkat itu dipimpin Sekretaris komisi A DPRD Sumut Drs Julianus Hutabarat dengan di hadiri penyidik dari DirKrimum Polda-Su, BPN, Pihak Camat, Kepala Desa Kualatanjung dan dari masyarakat lainnya untuk mencari titik terang permasalahan sebagai bahan RDP dan sekaligus menyimpulkan untuk Rekomendasi ke Polda Sumut.

Satu persatu pun mulai diminati dan menjelaskan sesuai versi nya masing-masing, mulai dari Ponirin, Marisa, Penyidik dari Polda Sumut, BPN wilayah Asahan, kepala Desa Kualatanjung Usman, dan camat sei suka, dan Sutrisno yang dalam kapasitas nya Menjaga lahan Alfonso Simanjuntak


Penyidik  "Kehilangan Jejak Sumardi"

Dalam pertemuan tersebut Penyidik dari Pihak Polda Sumut pun menyampaikan kalau Ada 3 Laporan pengaduan yang di terima  Dimana pertama Laporan ponirin masalah penyerobotan tanah yang terlapor adalah Marissa, Kedua laporan kasus perusakan lahan, yang di laporkan ke Polres BatuBara dan  dilimpahkan ke Polda, dan yang ke Tiga Laporan Marisa dalam kasus pemalsuan surat, dua proses yang satu laporan Pak ponirin masalah penyerobotan tanah itu kemarin sudah dicabut

Pihak Penyidik pun memaparkan Sekilas proses Penyidikan yang bergulir di tangan DirKrimum Polda-Su tersebut, dalam Penyelidikan polisi mengatakan ada 5 persil yang ada Dalam satu pancang,  yang dihibahkan ke Orang tua Marisa, yaitu Alpfonso Simanjuntak, 

Ya itu dari  Lintang Simanjuntak, dari Mamorsa Simanjuntak,  christian, Dan dari Oskar Simanjuntak, terakhir yang kelima Pak Sumardi dan "hilang jejaknya".

Penyidik menyampaikan, ada Empat data yang terlacak, Lintang Simanjuntak menghibahkan tanah terhadap Bapak Alfonso Simanjuntak,  Terus Mamorsa Simanjuntak menghibahkan satu hektar tanah kepada Alfonso,  christian menghibahkan 1 hektar juga kepada Alfonso jadi semua ada 6 hektar,  dan telah dijual Alfonso kepada 3 orang,  kata pihak penyidik

Penyidik mengatakan yang jadi permasalahan adalah tanah milik Pak Oskar,  Oskar adalah kakeknya si Marissa

kakeknya Marisa menghibahkan Tanah ini kepada Alfonso,  jadi Alfonso menghibahkan kepada Marissa 

Objek Tanah ini sudah keluar SKT 21 milik nya Marisa, yang dua terbit lagi di sana surat ganti rugi, antara dibeli pak Ponirin  dari Cipto dan satu lagi nurindra, jadi tiga surat di objek tanah yang sama
 
Penyidik mengatakan Ponirin membeli dari Cipto,  Cipto membeli dari  Ibu Murni saat ini sudah Almarhum,  dan Murni membeli dari Sugiono Hadi,  Sugiono masih hidup, dan Sugiono Hadi beli dari Pak Siburian  mantan berimob dan Pak Siburian beli daripada Buyung Tan

Inilah sekilas sejarah tanahnya ponirin kata Penyidik, Penyidik juga menyampaikan hasil keterangan cipto dia membeli tanah dari si Murni nggak kenal dia sama si Murni melalui perantaraan ada namanya pak Sutrisno dan Pak Usman Jafar jadi melalui itu dia belinya.

Penyidik menyampaikan murni juga tidak ketemu sama pak Sugiono Hadi sudah kami periksa kemarin antara dia dan Ibu murni di pun tidak ketemu pak belinya beli  surat juga, beli nya di tanjung Morawa 

Sugiono hadi  ini kami bawa ke TKPini kah tanah yang kamu jual, dia bilang enggak itu objek  ditunjukkan nya,  tanah yang objek itu bukan itu yang di jual dia kepada murni 

Penyidik  menyampaikan Bagaimana murni menjual tanah kepada cipto  sementara murni saja tidak tau Dimana letak tanah nya

Sementara Sugiono Hadi Ketika di bawa Penyidik ke lokasi tanah, dimana sudah sejak tahun 1996 menjualnya kepada Murni dan dibawa pada 2021 sudah mengatakan kalau objek yang dijual nya, ingat ingat bukan pada objek berperkara tersebut

Penyidik menyampaikan cerita dari Sugiono hadi, kalau objek tersebut 100 meter di belakang tembok Inalum.

Masalah Pemalsuan ! "Penyidik mendapatkan data dari Marisa dan Arsip Desa"

Sementara Masalah pemalsuan,
Penyidik minta  Ponirin serahkan proses penyelidikan ini kepada Polisi  dan untuk  sama-sama kooperatif .

Penyidik juga mengatakan Biar Kasus ini berproses terkait hasilnya ya diujung kan diketahui, dan selama ini Penyidik mendapatkan surat surat dari Marisa dan Arsip di kantor kepala Desa, polisi juga mengatakan ingin melihat surat kepemilikan Ponirin.

Penyidik dari Polda Sumut, mengatakan kalau Penanganan kasus perusakan baru 6 bulan, bukan lambat menangani tetapi dalam pemeriksaan saksi-saksi, Penyidik mengatakan Ponirin tidak kooperatif.


Dalam hal ini Pihak Komisi A DPRD Sumut minta Polisi fokus pada masalah perusakan Lahan, Kerusakan objek lahan kelapa sawit,

Sementara dalam pertemuan itu Ponirin mengatakan kalau dirinya sudah 10 tahun sejak di beli mengelola dan memanen Sawit disana, Ponirin juga  menyampaikan  kalau  Lahan nya itu berdampingan lansung pada Alpfonso Simanjuntak, dan selama itu tidak ada Komplain dari Alfonso Simanjuntak.

Aneh !  Marisa Sebut Panen Dilahan Yang di klaim nya  "Kucing-Kucingan"

Lain hal Marissa, dalam keterangannya dihadapan khalayak dia mengatakan tidak pernah menyerobot tanah siapapun karena lahan itu dia terima dari bapaknya  yang dihibahkan dari opung nya

Ia mengatakan prihal penanaman oleh bapaknya ,Dalam proses penanaman bapaknya terjun langsun, tidak mulus, dan disisip karena keadaan sering banjir, ia juga mengatakan ada dokumen foto disana, waktu ia masih kecil.

Ketika ditanya selama 10 tahun dikelola Ponirin dan menerima hasilnya dari lahan tersebut, mengapa tidak ada komplain dari bapaknya.

Marisa mengatakan , kalau Bapaknya yang ke sana, dan mengatakan kalau orang tua nya juga memanen,

 "Pak kalau pengakuan dari bapak saya Pak! yang saya tahu juga selalu kucing-kucingan pak, yang manen pak Sutrisno Pak" ucap Marisa


Sutrisno sudah tidak bekerja Sejak Lahan tersebut  "di jual pada 2018"

Dalam keterangan nya Sutrisno yang bekerja kepada Alfonso Simanjuntak sejak tahun 1987 sudah tidak bekerja lagi dilahan Alfonso Simanjuntak sejak di jual 2018  lalu.


Data Lapangan BPN 

Sementara BPN Provinsi sumatera Utara yang hadir dalam hal ini juga menyampaikan, Sampai saat ini belum ada menerbitkan surat sertifikat pada objek berperkara

Pihak BPN juga menyampaikan ponirin pernah melakukan permohonan ke BPN untuk melakukan pengukuran yang tujuannya hanya untuk mengetahui luas pada 19 April 2020,

Data fisik sudah didapatkan, namun Output untuk mengetahui luas yang di hasilkan belum di keluarkan kepada Ponirin, Karena masih  ada satu syarat Belum terpenuhi Ponirin

Atas permintaan penyidik dari Polda Sumut BPN pernah melakukan pengukuran,  pada data lapangan, ada 2 bidang yang timbul atas nama Pak Alfonso Simanjuntak dengan luas 40.318 M2 dan 19.742 M2, terhadap dua bidang yang diukur.

Atas keterangan seluruhnya, Anggota DPRD Sumut mengatakan pertemuan itu hanya mendengarkan  mencari keterangan, makanya kami turun langsung ke lapangan, hasilnya sebagai bahan RDP, kalau Proses penyidikan di serahkan kepada kepolisian.(Red**)

BPBD Bangun Bronjong Di Bantaran Sei Padang Jalan AMD Kelurahan Lubuk Baru

By On May 08, 2021

 

Tebing Tinggi,- Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Badan penanggulangan bencana daerah ( BPBD)  membangun Bronjong di bantaran sei padang tepatnya di jalan AMD kelurahan lubuk baru sepanjang ±80 meter dengan ketinggian 5 tingkat. 

Hal itu disampaikan kepala BPBD Wahid sitorus melalui PPK  Mhd Hatta ST menjawab pertanyaan media sabtu 8 mei 2021.

Kepada media,  Mhd Hatta ST lebih lanjut mengatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan dipercayakan kepada CV Afifa jaya perkasa dengan nilai Rp2 milyar 496 juta 690 ribu. 



Sementara konsultan pengawas CV Deverian. Bersumber dari dana APBD 2021.

Perlu diketahui, adapun tujuan dari pembangunan ini adalah penanggulangan pasca bencana banjir jelasnya ke media. 

Terkait hal ini Ketua LSM KOMPAK RI Jurhaidi saragih sangat merespon positif pembangunan Bronjong  di jalan AMD dan berharap kepada Pemko agar selain Bronjong juga dilakukan pembangunan Tembok/ Dinding penahan sungai terutama dibantaran sei bahilang, sei padang yang ada di jantung kota yang padat rumah penduduk harapnya ke media.(**)

Telah Hadir " Klinik Adhyaksa Pratama " di  Areal Kantor Kejaksaan

By On May 04, 2021


Tebingtinggi, Beritamonitor
- Pertama kali "Klinik Adhyaksa Pratama" Hadir di Areal kantor Kejaksaan Negri kota Tebingtinggi Sumatera Utara, Yang nantinya akan difungsikan sebagai Fasilitas Kesehatan Masyarakat .

Pantauan awak media Klinik yang berlokasi di bilangan jalan KM Yosudarso itu, terletak di belakang Kantor Kejaksaan Negri kota Kota Tebingtinggi  Tepatnya bersebelahan dengan ruangan Laktasi Dan Taman bermain.

Kesan Humanis pada Kantor Penegak Hukum itu, Selain hadirnya Klinik di  Areal gedung Kejaksaan yang Belum lama di bangun itu, juga dalam pantauan Media memiliki Sejumlah fasilitas Lainnya  seperti, Musholah, perpustakaan, taman bermain, Taman Air mancur mini dengan estetika indah dan ramah lingkungan.

Terkait hadirnya fasilitas kesehatan Klinik, Kepala Kejaksaan Negri Kota Tebingtinggi Mustaqpirin SH MH kepada wartawan selasah (04/05/2021)  mengatakan, kalau klinik tersebut rencananya akan difungsikan untuk memudahkan masyarakat yang hendak berobat.

"Kedepannya klinik kita akan menyediakan fasilitas rujukan dan BPJS,  Bagi masyarakat yang butuh berobat, bisa datang ke klinik Kejaksaan Tebingtinggi,"  kata Mustaqpirin .

Mustaqpirin menjelaskan, dalam pelayanan medis, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi."Bagi masyarakat yang hendak berobat, kedepan jangan segan-segan datang ke klinik kami," katanya.

Disamping itu, Dr Mia Tambunan saat ditemui di Klinik Kejari Tebingtinggi menjelaskan, pihaknya menyediakan rapid test, penanganan gawat darurat, yang sementara masih difungsikan untuk narapidana dan pegawai Kejaksaan.

"Tenaga kesehatan kita terdiri dari 1 dokter dan 1 perawat. Kita juga menyediakan 1 unit ambulance," ujar Mia.

Mia menambahkan, untuk kedepan klinik ini akan terbuka untuk umum dan melayani seluruh masyarakat.

"Kedepan, klinik ini melayani seluruh masyarakat Tebingtinggi. Ini masih tahap pematangan kesitu," katanya.

Dalam melayani orang sakit, ruangan klinik ini memiliki AC, tempat tidur, toilet dan obat-obatan yang lengkap.(Red**)

Basyaruddin Nasution S.H.Kunjungi Sekolah MDTA Al-Washliyah Dalam Safari Ramadhan

By On May 01, 2021

 


Tebingtinggi,- Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Basyaruddin Nasution S.H., bersama Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang dikomandoi oleh Sakti Khadafi berkunjung ke Sekolah Madrasah Diniyyah Ta'limiyyah Awwaliyyah (MDTA) Al-Washliyah yang terletak di jalan Sudirman Gang Masjid Kelurahan Sri Padang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dalam rangka melaksanakan Safari Ramadhan, Kamis (29/4/2021) usai Sholat Ashar. 

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Basyaruddin Nasution S.H., yang juga merupakan Ketua Partai Golkar Kota Tebing Tinggi mengatakan, kegiatan Safari Ramadhan ini memang rutin dilakukan selama bulan puasa di berbagai tempat di Kota Tebing Tinggi. 

Basyaruddin Nasution SH yang turut didampingi sang istri Denila Sofa Nasution, S.H., pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada para pengurus dan kepala sekolah serta murid MDTA yang telah sudi menerima kunjungannya.


Basyaruddin juga mengatakan, kedatangannya tidak mengandung nuansa politik, Partai Golkar hadir semata-mata hanya ingin berbagi kepada warga dan anak didik disini dengan harapan bagi yang mendapatkan sembako dan tali asih dapat terbantu," ujarnya. 

Basyaruddin menambahkan, apa yang kami berikan ini janganlah dipandang dari segi nilai atau banyaknya, akan tetapi pandanglah atas rasa keikhlasan hati kami untuk memberinya. Semoga sisa waktu di bulan suci Ramadhan ini kita tetap dalam lindungan Allah Swt kiranya kita akan dipertemukan-Nya kembali pada bulan suci Ramadhan yang akan datang," sebutnya penuh semangat. 

Sebelumnya, Kepala Sekolah MDTA Ibu Ummi Elly Sumanti S.Ag., mengatakan, bangga atas berkenan hadirnya Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi bersama Angkatan Muda Patai Golkar (AMPG) sehingga kami para murid bisa melihat dan bertatap muka sekaligus berkenalan dengan Ketua DPRD Kota TebingTinggi," tuturnya.

Terima kasih atas segala bantuan berupa sembako dan tali asih kepada kami, semoga dapat membantu kebutuhan kami pada bulan Ramadhan ini. Atas nama sekolah MDTA saya mengucapkan terima kasih dan saya berdoa kepada Allah SWT semoga kiranya Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi tetap diberi petunjuk untuk menjalankan tugas mulia ini dan Partai Golkar tetap dicintai masyarakat kota Tebing Tinggi," ucap Ibu Ummi. (Red**)

Terbitkan SKT Tidak Sesuai Isinya Kades Kualatanjung Di Laporkan Ke Polisi

By On April 28, 2021

  


BatuBara -- Mendapati Adanya dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Kades, Usman kepala Desa Kualatanjung kecamatan Sei Suka BatuBara di Polisikan Ketua Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (HIPAKAD) kota Tebingtinggi A.Toni Nainggolan Rabu sore (28/04/2021) sekira pukul 15:00wib ke Mapolres Batubara

Mengetahui Perbuatan Curang Oknum kepala Desa Usman dalam menerbitkan 4 surat keterangan Tanah (SKT) yang tidak sesuai dengan Alas Hak SKT Dasarnya, A.Toni Nainggolan yg akrab di sapa coki bersama Team Badan Bantuan Hukum Advokasi Indikator kota Tebingtinggi melayangkan surat Pengaduan Masyarakat pada Polres Batubara untuk segera menindaklanjuti dugaan awal Temuan tersebut

Usai Melayangkan Laporannya, Kepada wartawan Pria yang akrab di sapa di kota tebing coki Golan's itu menyampaikan kalau Pengaduan itu bertolak dari Terbitnya Surat Keterangan Tanah SKT yang tidak sesuai dengan Alas Dasarnya

"Hari ini saya bersama Team BBHA Indikator kota tebing tinggi Melayangkan Laporan ke sini (Mapolres Batubara) karena ada dugaan Perbuatan Melawan hukum yang diduga dilakukan Oleh Usman Sebagai Kades Kualatanjung dusun 1 " jelasnya

Di jelaskanya " Disini ia (Usman) ada menerbitkan 4 SKT pada tahun 2018 terhadap 4 orang pembeli dari Satu Dasar SKT, Yakni SKT nomor 20 tahun 2004, dimana pada Dasarnya SKT nomor 20 tersebut sesuai keterangan Dari dokumen surat Berjumlah Lebar 100 meter dan panjang 400 meter Yang jelas 40.000.M2,

Namun Setelah di pecah menjadi 4 bagian SKT, bisa Menjadi Lebar 150 meter dan Panjang 400 meter yang kalau di jumlah menjadi 60.000.M2 dimana jelas ada penambahan Luas di sana dari 4 hektar menjadi 6 hektar" ungkapnya

Masih kata bg golan " Jadi kalau sudah seperti itu apa namanya? Apakah dia (Kades) tidak menggunakan jabatannya dalam menerbitkan surat keterangan Tanah yang tidak sesuai Isinya ? Tentukan di satu sisi ada yang di untungkan maupun dirugikan" katanya

Surat Laporan Masyarakat yang di lengkapi dengan file Pendukung berupa 4 SKT tahun 2018 dan Dasar terbitnya, yakni SKT nomor 20 Tahun 2004 dan di Terima Kasi Umum pada Mapolres BatuBara

" Surat kita di terima Kasi Umum Mapolres BatuBara, semoga Polisi Bisa sigap menanggapi Pengaduan kita, Agar tiada lagi Oknum Kepala Desa yang berbuat Curang " tutupnya.(red**)

Melalui BBH Indikator, PH Ponirin Surati Mabes Polri Dan Pengawas Hukum Di Pusat, Atas Perusakan Lahan

By On April 28, 2021

 


Tebingtinggi -- Terkait Laporan Perusakan Lahan di Desa Kualatanjung  BatuBara, yang Berproses Dinilai Lambat, Pendamping Hukum (PH) Ponirin Layangkan Surat Ke Mabes Polri, juga  beberapa instansi pengawasan Hukum di Jakarta Pusat  Selasa (27/04/2021) melalui Kantor Pos.

Laporan perusakan dengan nomer LP /154/ IV/ 2020/SU/Res Batubara pada 12 Maret 2020 Lalu, Atas pengrusakan lahan yang diduga dilakukan oleh oknum Polwan Brigadir Marisa  Simanjuntak beserta orang-orang suruhannya pada 12 Maret 2020 hingga April 2021 sudah setahun hingga dinilai  jalan di tempat  belum ada kejelasan dari Pihak penyidik yang dalam hal ini Dirkrimum Polda Sumut, maupun Kabid Humas Polda Sumut.

Kasus yang saat ini telah dilimpahkan ke  DirKrimum Polda Sumut sejak Oktober 2020, dalam pantauan awak media belum ada informasi yang di rilis Pihak Penyidik, Meski telah dikonfirmasi namun tidak ada Jawaban dari pihak DirKrimum Polda-Su.

Atas permasalahan tersebut Pihak Pengacara korban, M.Abdi SH, Paris Sitohang SH Dan Bambang Santoso SH melayangkan surat Laporan pengaduan atas dugaan pelanggran Ham yang diduga dilakukan oleh Penyidik Polda Sumut.

Kepada wartawan Selasa Siang (27/04/2021) sekira pukul 14:00wib di bilangan jalan merdeka  Kota Tebingtinggi para pendamping Hukum Ponirin  menyampaikan kalau mereka melalui "BBH Indikator"  melayangkan surat ke Mabes Polri dan beberapa Pengawas Hukum di Pusat, melaporkan dugaan pelanggran Ham yang  diduga dilakukan Oleh Penyidik Polda Sumut.

"Melalui Badan Bantuan Hukum Indikator, Hari ini Kita surati , Kapolri, Kabareskrim Polri, Kabid Propam Mebes Polri, Wassidik Mabes Polri,  Komisioner HAM RI,  Kompolnas RI, dan Kabag Wasidik Polda-Su, karena kita menganggap Laporan kita  Sudah tidak sesuai dengan Penanganan nya" jelas Bambang Santoso SH.

Lanjut Bambang  "Dalam hal ini, Pihak kita yang sangat dirugikan, melaporkan perusakan yang dilakukan secara bersama-sama Oleh Pihak Oknum Polwan Marisa Cs,  Terus kita di laporkan membuat Surat Palsu, masak Penyidik mengejar-ngejar alas hak Surat tanah kita, sementara kita bisa buktikan kalau surat milik kita  lengkap dan sah dan dapat kita pertanggungjawabkan secara hukum, Kenapa Tidak Legal Surat Tanah Marisa Yang Di Kejar Sebagai Pelapor" jelasnya.

" Kalau Penyidik Profesional Saya yakin permasalahan ini sangat mudah diungkap, Di laporkan Pembuatan Surat Palsu Kepada klaien Kita Oleh Pihak Marisa Simanjuntak saya yakin Tidak berpijak pada Dasar yang Kuat, sebab klaein kita tidak pernah membuat surat menyurat, semua saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik masak belum dapat juga benang merah dari permasalahan ini" ucapnya kesal.

"Perusakan jelas adanya, Kita lihat lah bagaimana kinerja Para pengawas Penegak hukum di pusat setelah menerima surat yang kita layangkan, untuk itu kita akan tetap berupaya menuntut kesetaraan dimuka Hukum"  tutupnya.

Sampai berita ini di tayangkan redaksi pihak penyidik belum menjawab konfirmasi awak media terkait sejauh mana perkembangan penyidikan pada  Laporan Perusakan Lahan tersebut.(Repoart-red S.S)

Contact Form

Name

Email *

Message *