HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Geranat Kota Medan "Apresiasi" Kinerja Poldasu Berantas Narkoba

By On July 31, 2018

Nettu Raj Wakil Bendahara Geranat Kota Medan
 bersama  Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw
Medan - Nettu Raj wakil bendahara Gerakan Rakyat Anti Narkoba ( GERANAT ) Kota Medan memberi apresiasi kepada jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara  (Poldasu) atas keberhasilan menekan perederan narkoba di Sumut.

Menurut Nettu Raj keberhasilan Polda Sumut dalam mengungkap dan menggalkan peredaran narkoba di Sumatera Utara (Sumut) khususnya Kota Medan merupakan sebuah prestasi yang telah dicapai Kapolda Sumut  Irjen Pol Paulus Waterpauw .

Sebab narkoba saat ini merupakan  masalah krusial dan sudah menjadi isu Nasional bahkan masyarakat dunia juga resah dengan maraknya peredaran narkoba internasional yang masuk di Indonesia,ujar Nettu Raj disela acara pemusnahan barang bukti narkoba di halaman gedung Ditres Narkoba Poldasu, Selasa (31/7)







Jarinagan Narkotika Internasional Terungkap

Dalam kaitan pemusnahan barang bukti narkoba  Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw menerangkan pengungkapan narkotika jaringan Internasional ini bernula, Rabu (25/7) pukul 06.00 Wib. Petugas kepolisian dari Unit 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki sedang membawa Narkotika Golongan I Jenis Shabu di Jalan Pelabuhan Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kota Medan.

Selanjutnya Petugas Kepolisian menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan pemantauan terhadap kedua orang laki-laki tersebut yang mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Scopy warna hitam No. Pol. BK 4064 AFU, kemudian Petugas Kepolisian dari Unit 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut  memberhentikan sepeda motor yang dikendarai kedua orang tersebut dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya.

Hasil interogasi terhadap tersangka HS yang diamankan di mako Ditresnarkoba Polda Sumut oleh Unit 1 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut dilakukan pengembangan ke Jalan Pertamina Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kota Medan, Rabu (25/7) sekira pukul 07.00 Wib dan dapat dilakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki. 

Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah milik tersangka MS dan  ditemukan 5 (Lima) Bungkus Plastik Teh Cina “Guan Ying Wang” warna kuning berisi Narkotika jenis Sabu masing-masing seberat 5.000 (lima ribu) Gram atau 5 (lima) Kg dan 5 (Lima) Bungkus Plastik Teh Cina “Guan Ying Wang” warna hijau berisi Narkotika jenis Sabu masing-masing seberat 5.000 (lima ribu) Gram atau 5 (lima) Kg dengan total keseluruhan 10.000 (sepuluh ribu) gram atau 10 (sepuluh) Kg. 

Tersangka dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Ditresnarkoba guna proses sidik lanjut. Tersangka yakni MS (32) warga Jalan Pertamina Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kota Medan, SL (38) warga Jalan Sektor Bengkel Kel. Kampung Jawa Kab. Aceh Timur dan BSH (35) warga Desa Gonting Julu Kec. Huristak Kab. Padang Lawas,” ujar Kapoldasu.( Mashuri)


DPRD Medan Meminta Pengawasan Terhadap Pemberantasan Peredaran Narkoba

By On July 31, 2018


Medan,Pengawasan terhadap pemberantasan peredaran narkoba haruslah berkelanjutan. Oknum-oknum aparat jangan sampai ikut bermain di balik peredaran narkoba.

Ini diungkapkan oleh anggota DPRD Medan Ahmad Arif kepada wartawan menyusul kembali digrebeknya Kampung Kubur/Kampung Sejahtera di Jln Zainul Arifin, Kel Petisah Tengah, Kec Medan Petisah, oleh petugas gabungan Polrestabes Medan dan Polsek Medan Baru, Jumat (27/7).

“Bisa dikatakan ini pengawasannya tidak kontiniu (Berkelanjutan). Karena kan kewenangan polisi yang bisa melakukan penindakan,” ujarnya, Selasa (31/7).

Anggota Fraksi PAN ini melanjutkan, untuk memutus peredaran narkoba di wilayah tersebut, petugas harus segera meringkus pemasoknya. Untuk itulah, sambungnya, jangan sampai ada oknum-oknum petugas yang justru terlibat dalam praktik peredaran narkoba itu. “Polisi pasti tahu apa yang harus dilakukannya. Bila perlu dikasih reward buat petugas yang bisa membongkar (pemasok) itu. Karena kan tidak mungkin petugas tidak tahu siapa pemainnya,” jelas anggota Komisi D ini.

Arif juga mengimbau agar masyarakat harus bisa bekerja sama untuk memberantas narkoba. Salah satunya dengan memberikan informasi terkait praktek tersebut.

Untuk diketahui, pencanangan kampung kubur sebagai kampung sejahtera sebagai pemukiman yang bebas narkoba dihadiri langsung oleh Kepala BNN RI Komjen Budi Waseso pada 20 Januari 2016. Saat itu, Buwas -sapaan akrabnya- berharap upaya dari seluruh stakeholder tersebut mampu membuat narkoba benar-benar hilang dari kampung kubur.

“Nah, ini dalam rangka komitmen menjadikan kampung ini bebas dari narkoba menjadi kampung yang makmur. Kita semua punya komitmen untuk membangun ini menjadi percontohan,” kata Buwas.(*)

Relokasi Pasar Timah Akan Direalisasikan Dalam Minggu Ini

By On July 30, 2018



Medan, Komisi 3 (C) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menyepakati agar secepatnya atau paling lama dalam Minggu ini pelaksanaan relokasi pedagang pasar timah segera dapat di tindak lanjuti.


Hal ini di utarakan oleh Ketua Komisi 3 (C) Hendra DS saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas mengenai relokasi pasar Timah yang sampai saat ini masih terkatung-katung.
Hadir pada RDP tersebut, pengembang Pasar Timah, Sumandy Wijaya, Asisten Umum Pemko Medan, Ihkwan Habibi Daulay, Sekretaris Satpol PP dan Bagian Penindakan Pol PP Kota Medan, Rahmat Harahap dan Indra, SH, pihak kelurahan Sei Rengas-2, Kecamatan Medan Area, dan anggota Komisi C yakni Dame Duma Sari Hutagalung, Zulkifli Lubis, Beston Sinaga dan Kuat Surbakti.
         Hendra mempertanyakan kepada Asisten Umum permasalahan yang mengganjal sehingga proses relokasi Pasar Timah tidak juga dapat terealisasi." Kami ingin mempertegas komitmen pemko untuk menyelesaikan pasar timah, kita ketahui para pedagang ada beberapa kali melakukan upaya hukum dan sampai kasasi dan itulah yang dipermasalahkan oleh para pedagang," ucap Hendra.
        Apalagi lanjut Hendra,  sebenarnya pengadilan sendiri menyebutkan tidak ada alas hak para pedagang untuk melakukan gugatan, apalagi pemerintah kota juga sudah menghapuskan kondisi pasar jalan timah dan investor juga sudah menyewa tempat penampungan. 
       " Sepertinya pemerintah kota tidak membantu pihak investor ini untuk melakukan revitalisasi, karena membiarkan saja seperti itu dan kurangnya melakukan sosialisasi kepada pedagang, sehingga terjadi hal-hal yang hari ini menjadi problem, untuk itu kami mau melihat komitmen Pemko dalam menanggapi persoalan pasar timah," ucapnya. Senin(30/7).
        Asisten Umum Pemko Medan, Ihkwan Habibi Daulay, menyebutkan  pihaknya sudah menyampaikan ke Satpol PP untuk segera melakukan relokasi. Komitmen Pemko untuk melakukan pemindahan sudah bulat karena ini bukan penggusuran. " Surat sudah disampaikan kepada satpol PP dan pihak Satpol PP yang intinya untuk segera melaksanakan revitalisasi dan memindahkan para pedagang di tempat penampungan yang sudah di sediakan," ucapnya.
        Namun lanjutnya lagi, di tengah rencana  pelaksanaan itu pihak Satpol PP menyampaikan bahwa kepolisian mempertanyakan masih adanya kasasi yang di lakukan oleh pihak kuasa hukum pedagang. "Sehingga Pemko menyurati kembali Satpol PP bahwa yang intinya bahwa sebenarnya gugatan itu hanyalah masalah administrasi dan adanya putusan sela yang menyatakan putusan dicabut, untuk lebih jelasnya bagian hukum Pemko Medan akan menjelaskan," terang Ihkwan.
Perwakilan dari bagian hukum pemko Medan yang hadir pada RDP tersebut menjelaskan bahwa untuk tingkat banding dan di Mahkamah, Majelis sudah memutuskan bahwa revitalisasi Pasar Timah boleh dilanjutkan. 
        Mendengar informasi tersebut, pihak pengembang pasar Timah dan komisi 3(C) menyambut gembira dan segera Ketua Komisi 3 , Hendra DS menutup rapat dengar pendapat tersebut seraya mengingatkan pihak pengembang untuk menyiapkan keperluan untuk pelaksanaan relokasi sambil tetap melakukan sosialisasi kepada para pedagang agar mau pindah ke tempat penampungan yang telah disediakan pengembang.
         Menanggapi hal itu, Sumandi Wijaya, pengembang pasar timah mengapresiasi keputusan yang di berikan oleh Ketua dan anggota DPRD Kota Medan di Komisi 3, Asisten Umum, Sekretaris Pemko Medan dan Bagian Hukum Pemko Medan.
        " Saya merasa senang karena, tadi apa yang dikatakan itu semua proses sudah kita lalui, seperti yang dikatakan Asmum, perwakilan dari Bagian Hukum, Sekretaris Pol PP, dan anggota DPRD kota Medan. Kita berharap pelaksanaan relokasi bukan penggusuran ya, di segerakan dalam minggu ini. Karena kita sudah standby kan semuannya," jelasnya.
       Terkait kasasi yang dilakukan oleh pihak pedagang, Sumandi menyebutkan, kasasi yang dilupakan hanyalah tameng-tameng pedagang untuk menghambat revitalisasi. Terkait semua izin prinsip yang dikatakan, pihak pengembang juga sudah selesaikan dan tidak ada permasalahannya lagi hanya tinggal masalah teknis di lapangan.
       " Relokasi sebenarnya tidak sulit karena bukan eksekusi atau penggusuran, kita akan serahkan ke pemerintah kota saja, fokus kita saat ini adalah tinggal eksen dilapangan pada pelaksanaan relokasi. Tentunya kita juga akan berkoordinasi dengan pihak PD Pasar Kota Medan, karena mereka yang mengetahui tentang pasar," ujar Sumandi.
        Sumandi berkeyakinan, satu minggu ini sudah ada pelaksanaan relokasi di pasar timah, mengingat sudah lima tahun pasar timah terhambat pembangunannya.
" Kita berharap pemko Medan dapat mensegerakan revitalisasi pasar timah dalam satu Minggu ini," pungkasnya.(*)

Wali Kota Tinjau  Sungai SiKambing Yang Meluap

By On July 30, 2018


Medan, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi meninjau Sungai Sei Sikambing yang meluap, Senin (30/7) sekitar pukul 02.00 WIB. Luapan yang terjadi akibat tingginya intensitas hujan mulai sejak Minggu (29/7) petang hingga malam hari menyebabkan sungai tak mampu lagi menampung debit air. Tak pelak kondisi itu menyebabkan menyebabkan rumah dan sejumlah ruas jalan yang ada di sekitarnya tergenang air.

  Meluapnya Sungai Sei Sikambing akibat sudah lama tidak dinormalisasi sehingga sungai mengalami pendangkalan dan penyempitan. Selain maraknya pembangunan di bantaran sungai, perilaku masyarakat yang masih suka membuang sampah ke sungai ikut memicu terjadinya pendangkan.  Dengan demikian setiap kali hujan deras turun, Sungai Sei Sikambing acap kali meluap yang berdampak terganggunya aktifitas warga.

 Didampingi Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan HM Husni dan Camat Medan Petisah Parlindungan, Wali Kota langsung turun untuk melihat kondisi Sungai Sei Sikambing di tengah hujan yang masih belum reda. Meski sudah memasuki Senin dinihari namun sungai masih meluap dan menggenangi jalanan, hanya saja ketinggian air sudah jauh berkurang.

Sejumlah arahan pun diberikan Wali Kota kepada Kadis Kebersihan dan Pertamanan serta Camat Medan Petisah untuk segera ditindaklanjuti. Usai melakukan peninjauan, Wali Kota selanjutnya menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum segera berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II untuk secepatnya menormalisasi Sungai Sei Sikambing.

"Walaupun memiliki peralatan namun kita tidak bisa menormalisasi Sungai Sei Sikambing, sebab itu domaim atau wewenang pihak BWS. Itu sebabnya tengah dipersiapkan MoU antara BWS, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemko Medan untuk melakukan normalisasi sungai guna mengatasi banjir yang terjadi di Kota Medan.

"Salah satu sungai yang akan dinormalisasi dalam MoU itu adalah Sungai Sei Sikambing. Dengan adanya MoU itu, pembagian tugas jelas mana yang menjadi penanganan BWS, Pemprov Sumut dan Pemko Medan. Sudah itu pengerjaan dilakukan terintegrasi sehingga hasilnya lebih masih maksimal," kata Wali Kota.

Mengingat intensitas hujan cukup tinggi dan hujan pun diperkirakan terus turun, Wali Kota berharap MoU secepatnya selesai sehingga normalisasi dapat secepatnya dilakukan. "Di samping menunggu MoU, saya instruksikan kepada Dinas PU Kota Medan dan OPD terkait untuk melakukan tindakan guna meminimalisir terjadinya banjir. Kerahkan seluruh peralaran dan personel yang ada untuk mengatasnya!" tegasnya.

Selanjutnya, Wali Kota kembali mengingatkan camat dan lurah yang wilayahnya dilintasi sungai agar siaga dan cepat turun.membantu warga jika sungai meluap. "Terus berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial. Begitu sungai meluap, segera bantu warga. Saya yidak mau mendengar ada warga yang menjadi korban banjir tidak dilayani dengan baik," tandasnya.

Kepada warga yang bermukim di bantaran sungai, Wali Kota berpesan agar selalu mawas diri karena cuaca sangat ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Selain curah hujan cukup tinggi, angin pun cukup kencang dan belasan mobil milik warga akibat tertimpa pohon tumbang. "Apabila tidak ada keperluan yang sangat penting, saya menghimbau warga untuk tidak keluar rumah pada saat hujan deras turun," pesannya.

Wali Kota Apresiasi  Digelarnya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan  Lalu Lintas & Angkutan Jalan

By On July 30, 2018


Medan,  Dalam  upaya meningkatkan keselamatan berlalulintas, khususnya di kalangan generasi muda, Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan bekerja sama dengan Satlantas Polrestabes Medan dan PT Jasa Raharja Medan menggelar  acara Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat SMA/SMK sederajat di Hotel Saka Jalan Ring Road Gagak Hitam Medan, Senin (30/7).

Sebanyak 50 pelajar mengikuti kegiatan yang dibuka langsung Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi tersebut. Pemilihan yang berlangsung selama empat hari ini digelar dalam rangka untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan raya, khususnya bagi kalangan generasi muda.

Dihadapan Kepala Jasa Raharja Kota Medan Muhammad Hidayat SE, AKP Neneng Armayanti mewakili Kasatlantas Polrestabes Medan, Kadishub Kota Medan Renward Parapat ATD MT serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan, Wali Kota sangat mengapresiasi dan mendukung  penuh digelarnya kegiatan tersebut.

 “Saya sangat mengapresiasi diselenggarakannya kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan beserta Satlantas Polrestabes Medan serta Jasa Raharja ini.  Menurut penilaian saya, kegiatan ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran bagi kalangan generasi muda untuk mematuhi peraturan lalu lintas sekaligus mengurangi resiko terjadinya kecelakaan akibat perilaku tidak tertib di jalan raya,” kata Wali Kota.

Di samping itu sambung Wali Kota, kegiatan ini juga dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pelajar mengenai keselamatan berlalu lintas. “Semoga pelajar yang terpilih nanti dapat menjadi pelajar pelopor berlalu-lintas dan menjadi panutan yang baik bagi teman-temannya,” harapnya.

Keinginan Wali Kota itu cukup beralasan, sebab jumlah pelanggaran lalu lintas saat ini banyak dilakukan pelajar. Selain tidak memiliki surat izin mengemudi, pelajar juga sering menerobos lampu merah serta melakukan berbagai pelanggaran lainnya

"Jika ini dibiarkan tentunya akan memakan korban jiwa. Untuk itulah saya merasa pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas bagi pelajar ini sangatlah penting. Mereka nantinya akan mensosialisasikanya di lingkungan sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat," kata Wali Kota.

Yang tidak kalah penting lagi, tegas Wali Kota, melalui kegiatan ini diharapkan dapat terbangun budaya tertib lalu lintas sejak dini atas dasar kesadaran pribadi dan tanggung jawab moral untuk meningkatkan keselamatan. Kemudian menyebarluaskan indormasi ke kalangan generasi muda serta menyelamatkan generasi muda sebagai aset bangsa.

Sebelumnya Kadis Perhubungan Kota Medan Renward Parapat dalam laporannya menjelaskan,  sebanyak 50 pelajar yang mengikuti kegiatan ini selanjutnya akan diseleksi  untuk dipilih 5 yang terbaik menjadi Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat SMA/SMK 2018.  Selanjutnya kelima pelajar akan mendapatkan hadiah mulai Rp.3.000.000-Rp.5.000.000 serta tropi.

“Mereka itulah nantinya akan akan mensosialisasikan pendidikan berlalu-lintas di sekolah maupun di tengah masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Kita harapkan dengan peran mereka dapat membawa dampak positif dalam berlalu-lintas,” ungkap Renward.

RSUD Kumpulan Pane Akui Lemahnya Pelayanan

By On July 30, 2018



Expose-Tebingtinggi
Issu yang beredar dikalangan masyarakat tentang rendahnya mutu pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa BPJS,tentang buruknya kebersihan dan sulitnya air bersih. Bahkan sempat beredar di jejaring social dan mengundang banyak komentar nitizen.
Dampak akhirnya memaksa pihak manajemen RSUD Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi mengeluarkan sanksi kepada sejumlah tenaga medis serta tenaga kerja kebersihan dan memperbaiki sarana penyediaan air bersih.
Keluhan datang dari salah seorang warga yang mengaku bernama Budi ( 38 ) warga Tambangan tentang buruknya pelayanan dan sarana khusus kebersihan dan penyediaan air bersih di ruangan peserta BPJS “ kelas akar rumput “.
“ Buruknya pelayanan dan kepedulian tenaga medis kepada pasien rawat inap di rumah sakit ini bukan rahasia umum lagi, banyak pasien yang mengeluh buruknya pelayanan dan sulitnya air bersih “ tutur Budi.
Direktur RSUD Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi, dr Johnly B Dachban yang di temui awak media diruang kerjanya , Senin ( 30/07/2018 ) yang mempertanyakan seputar keluhan di kalangan warga pengguna jasa rumah sakit Kumpulan Pane, akhirnya buka mulut.
Menanggapi hal itu, di katakan Jhonly, semua keluhan masyarakat diakui dan di tampung oleh pihak manajemen RSUD berjanji akan terus meningkatkan mutu pelayanan dan penyediaan sarana terkait kesehatan pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit milik pemerintah kota Tebingtinggi tersebut.
“ Semua yang berkaitan dengan pelayanan saat ini sudah di maksimalkan pihak menejemen bahkan kami telah menerbitkan surat peringatan bagi tenaga medis yang melakukan pelanggaran dimaksud “ Ujar Jhonly.
Untuk mengatasi masalah kebersihan ruangan yang di nilai belum “ memadai “, pihak menejemen telah mengingatkan pihak ketiga sebagai pengelola kebersihan untuk melakukan pelatihan dan peningkatan profesionalisme personil “ cleaning servis “ yang di pekerjakan di seluruh kawasan kompleks rumah sakit ini.
Soal penyediaan dan sulitnya air bersih di ruang pasien, pihak manajemen mengakui ada kesalahan tekhnis dan telah di lakukan perbaikan. Kerusakan pipa pendistribusian dan pipa saluran dari dan ke tangki penampungan di lantai tiga mengalami kebocoran dan penyumbatan dan pihak menajemen sudah menerima pelaporan kerusakan tersebut.
Disamping itu juga masalah yang terjadi, kecilnya pipa pasokan air dari perusahaan air minum daerah ( PDAM ) Tirta Bulian, juga merupakan kendala yang di hadapi pihak rumah sakit dan berdampak kepenyediaan air bersih ketiap ruangan tidak maksimal walau telah dilakukan pompanisasi.
“ Untuk mengatasi hal ini, kami telah mengganti sejumlah pipa lama dengan memasang pipa baru berukuran lebih besar, dan kedepannya kami akan terus berupaya meningkatkan pelayanan sesuai dengan standart yang di tetapkan sesuai dengan prosedur operasional pelayanan rumah sakit.
Jhonly juga menghimbau agar masyarakat pengguna ruangan rawat inap untuk lebih disiplin dalam penggunaan air dan tidak membiarkan kran air selalu terbuka serta tetap menjaga kebersihan ruangan dan mematuhi aturan yang berlaku di rumah sakit milik pemerintah ini Rumah Sakit yang notaben juga milik masyarakat kota Tebingtinggi.(SS)


Wali Kota Resmikan Kantor DPD KNPI Kota Medan  Terus Galang  Kerjasama Tim Yang Solid

By On July 28, 2018


Medan,  Wali Kota Medan Drs H T dzulmi Eldin S MSi mengajak seluruh anggota dan pengurus Dewan Pimpinan  Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Medan untuk terus menggalang kerjasama tim yang solid. Latar belakang  pemuda yang berbeda suku, agama, organisasi daerah maupun daerah asal bukanlah rintangan untuk merajut kebersamaan dalam wadah KNPI.

                “Sehebat apapun anda sebagai seorang pribadi, anda masih memerlukan rekan-rekan  untuk bisa bersama-sama maju membangun KNPI Kota Medan.  Untuk itulah mari terus galang kejasama tim yang solid sehingga DPD KNPI Kota Medan lebih maju lagi ke depannya,” kata Wali Kota ketika meresmikan Kantor DPD KNPI Kota Medan Jalan Nibung II, kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Sabtu (28/7).

                Kemudian Wali Kota berpesan agar masa muda yang indah ini gunakan untuk terus belajar, sebab suatu saat masa muda akan memudar. Kebiasaan baik jika dilakukan sedari muda akan menjadi sesbuah pembeda  di masa depan.

                “Kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk para pemuda, tapi kita bisa mempersiapkan para pemufa untuk membangun masda depan. Oleh karenanya jangan sia-siakan masa mudamu dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat,” pesannya.

                Wali Kota dalam sambutannya selanjutnya lebih jauh mengungkapkan, sejak kehadirannya 45 tahun lalu, KNPI telah mewarnai kehidupan demokrasi di Indonesia. KNPI yang lahir dari semangat generasi muda tak dinafikan lagi sebagai tempat berkumpulnya para pemuda yang memiliki dinamika, militansi dan idealisme serta  menonjol peranan dan kepeloporannya dalam mencetuskan ide-ide pembaharuan.

                Dikatakan Wali Kota, zaman boleh berubah, rezim boleh berganti namun KNPI harus terus maju, berjaya dengan prestasi yang telah diukir selama ini. Diakuinya, reposisi organisasi yang telah dilakukan KNPI terbukti menjadi dayatarik tersendiri bagi generasi muda untuk bergabung bersama KNPI.

                Peresmian Kantor DPD KNPI Kota Medan turut dihadiri Ketua Partai Perindo Sumut  Ir  Rudi Zulham Hasibuan, Ketua DPD KNPI Sumut Sugiat Santoso, Ketua DPD KNPI Kota Medan  El Adrian Shah, serta seluruh pengurus dan anggota KNPI. Selain peresmian yang ditandai dengan penarikan kain selubung penutup nama kantor oleh Wali kota, penandatanganan prasasti juga dilakukan pemotongan tumpeng.

                Setelah itu Wali Kota selanjutnya meninjau Kantor DPD KNPI yang berlantai tiga tersebut. Kemudian peresmian ini dirangkaikan dengan syukuran sekaligus perayaan HUT KNPI ke-45, pemberian santunan kepada sejumlah anak yatim serta seminar kepemudaan.

Sementara itu Ketua DPD KNPI Kota Medan  El Adrian Shah mengatakan, peresmian gedung KPNI Kota Medan membuktikan bahwa status KNPI ada di Kota Medan. Gedung ini  sejanjutnya akan dijadikan sebagai tempat merangkul para pemuda kota Medan yang memiliki potensi sehingga nantinya dapat ditempa menjadi generasi penerus pemimpin di kota Medan.

"Gedung ini kita harapkan dapat menjadi wadah bagi para pemuda untuk menyalurkan potensi yang mereka miliki. Tentunya kita harapkan melalui gedung yang baru ini akan lahir generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet pembangunan sekaligus pemimpin masa depan,” harap El Adrian.

Dalam membina dan menempa generasi, El Adriansyah menegaskan, tidak bisa dilakukan KNPI  semata tetapi harus dukungan penuh smeua pihak, terutama Pemko Medan. “Jadi kita mengharapkan Bapak Wali Kota tidak pernah bosan untuk membina, mengarahkan dan menasehati kita kearah yang lebih baik lagi, karena kita sadar namanya anak muda pasti banyak salahnya," ungkapnya.

PAD Sektor Reklame Pentingnya Estetika Kota Medan

By On July 27, 2018


Medan,Pemerintah Kota Medan diminta untuk menyeimbangkan keinginan mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor reklame dengan pentingnya estetika Kota Medan sebagai ‘Medan Rumah Kita’. Hal ini harus dilakukan agar jangan sampai, PAD dari sektor Reklame yang nantinya didapatkan tidak sebanding dengan estetika Kota yang diinginkan.

“Kita menekankan kepada Pemko Medan, soal reklame ini jangan hanya sekedar mengejar target PAD semata. Estetika Kota juga harus diperhatikan. Kita tidak ingin PAD yang dihasilkan dari sektor ini melebihi target tetapi estetika Kota malah menjadi buruk,” jelas Sekretaris Komisi D DPRD Medan, H.Salman Alfarisi Lc, MA saat dihubungi wartawan, Jumat (27/07/2018).

Salman mengatakan, dua kepentingan ini harus dipadukan jangan sampai keinginan Pemko Medan mengejar PAD malah mengabaikan kepentingan masyarakat soal baiknya estetika Kota. “Oleh karena itu, reklame seperti apa yang dirasa dibutuhkan sesuai dengan tagline Kota Medan sebagai ‘Medan Rumah Kita’ dan konsep penataan reklame ini sebenaranya sudah ada dalam Perda yang mana jika dijalankan maka urusan reklame ini sebenarnya sudah selesai,” ungkapnya.

Untuk itu, kita meminta Pemko Medan untuk tidak membuka ruang atau negosiasi dengan pihak manapun terkait reklame ini, karena negosiasi yang dilakukan melanggar ketentuan yang sudah ada dalam Perda. “Yang terjadi dari adanya membuka ruang ini adalah, PAD tidak tercapai dan estetika Kota juga semakin buruk,” jelasnya.

Terkait estetika ini, kita menginginkan seluruh reklame tidak berada di badan jalan, jika reklame itu tetap harus ada di trotoar maka hak untuk pejalan kaki harus tetapo dierikan.“Yang menjadi catatan penting, keberadaan reklame tidak dibenarkan berada di badan jalan, dan papan reklame yang berada di jalur pedestarian harus memberikan hak kepada pejalan kaki dan jangan sampai menutupi,” jelas Salman.

Begitu juga keberadaan reklame yang menutupi tempat-tempat sejarah/cagar Budaya, menghalangi keindahan taman Kota harus menjadi perhatian. “Setelah estetika ini benar-benar di jalankan, maka selanjutkan Pemko Medan berbicara soal target PAD,” ucapnya.

Dengan penentuan titik yang baik dan memenuhi estetika, bukan tidak mungkin juga PAD akan semakin meningkat. “Dengan terbatasnya titik, maka harga untuk reklame pun bisa lebih mahal. Dan estetika Kota dan keinginan warga juga bisa terpenuhi,” jelasnya.

Soal 13 ruas jalan yang menjadi kawasan bebas reklame, Salman mengatakan seharusnya kawasan ini menjadi contoh. “Alangkah baiknya kawasan bebas reklame ini ditambah bukan malah dikurangi. Dan 13 kawasan itu harus menjadi contoh betapa nyamannya warga jika berjalan di ruas jalan yang bebas dari reklame,” jelasnya.(*)

BPJS Tidak Menanggung 3 Pelayanan Kesehatan

By On July 27, 2018


Medan,Anggota DPRD Medan, H.Ilhamsyah, SH menyayangkan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tidak lagi menjamin atau menanggung tiga pelayanan kesehatan yaitu katarak, persalinan bayi yang lahir sehat, dan rehabilitasi medik, per 25 Juli 2018.

Politisi Golongan Karya Kota Medan ini menilai dua pelayanan kesehatan yakni katarak dan persalinan bayi sehat masih sangat diperlukan masyarakat, khusunya di Kota Medan.

“Terus terang kita menyesalkan ini, kenapa harus dihilangkan. Sampai saat ini masyarakat sangat memerlukan program ini,” jelas Ilham kepada wartawan, Jumat (27/07/2018).

Bayangkan saja, kata anggota dewan yang juga menjabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan, banyak masyarakat di Medan yang hidup dibawah garis kemiskinan seperti di daerah pinggiran yang sudah barang tentu tidak akan sanggup membayar uang persalinan bayi yang terlahir sehat.

“Masyarakat sangat memerlukan pelayanan ini, dimana keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil,” ucapnya anggota Komisi D ini.

Begitu juga soal katarak, BPJS Kesehatan harusnya memberikan prioritas pada penyakit ini.

“Katarak juga termasuk yang harus mendapatkan prioritas, katarak ini banyak diderita masyarakat bawah. Kalau juga pelayanannya dihilangkan, pakai apa mereka berobat,” tanya Ilham.

Ilham mengharapkan, BPJS bisa mempertimbangkan kembali pencabutan ini mengingat pelayanan kesehatan seperti persalinan dan katarak masih sanagat diperlukan masyarakat.

“Harapan kita layanan persalinan dan katarak terap dalam jaminan BPJS,” jelasnya.

Seperti diketahui, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat membenarkan, per Rabu (25/7), BPJS Kesehatan menerapkan beberapa implementasi.

“Pertama, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, kedua Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan ketiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik,” katanya saat.

Ia menambahkan, terbitnya peraturan ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Khususnya, tutur dia, Pasal 24 ayat 3 yang menyebutkan BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran  pelayanan kesehatan untuk meningkatkan, efisiensi, dan efektivitas jaminan kesehatan.

Jadi, kata dia, kebijakan tiga Peraturan ini dilakukan agar peserta program JKN-KIS memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien. “Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri awal tahun 2018 yang membahas tentang sustainibilitas Program JKN-KIS dimana BPJS Kesehatan harus fokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan,” ujarnya.

Nopi menambahkan, yang dimaksud dengan efektivitas pembiayaan disini adalah sesuai dengan kutipan penjelasan atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 22 bahwa luasnya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang dapat berubah dan kemampuan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. “Hal ini diperlukan untuk kehati-hatian,” ujarnya.(*)

PPDB Belum Layak Diterapkan di Kota Medan

By On July 26, 2018


Medan,Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan H.Rajudin Sagala SPdI menilai sistem zonasi pada peneriman peserta didik baru (PPDB) belum layak untuk diterapkan di kota Medan, sebab sistem  ini sama dengan mendzolimi anak yang akan bersekolah di lembaga pendidikan negri di kota Medan.

“Kita meniai sistem zonasi  PPDB khusus untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum layak diterapkan di kota Medan,” ujar Rajuddin Sagala kepada wartawan di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Jumat (26/7/2018).

Sebab lanjut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, tidak semua kecamatan yang ada di Kota Medan memiliki SMP Negeri, sehingga sistem zonasi ini terkesan telah mendzolimi proses  pendidikan di kota Medan.

Manang kata Rajuddin, disaat kota itu sudah maju, kebutuhan lembaga pendidikan negri sudah terpenuhi, semua kecamatan memiki sekolah negeri, sistem  zonasi tersebut boleh diterapkan.

Namun untuk kota Medan yang merupakan kota terbesar No 3 di Indonesia, belum sepenuhnya bisa dilakukan sistem zonasi tersebut

Contoh kata Rajudin, di  Belawan yang memiliki  5 Kelurahan hanya memiliki 1 SMPN, itupun letaknya di daerah Sicanang. Sedangkan di Marelan, dengan 5 Kelurahan justru memiliki 4 SMPN. Sementara anak-anak yang akan masuk SMP Negri cukup banyak.

Dengan demikian juga di Kecamatan Medan Tuntutan, dan kecamatan lain yang ada di wilayah pinggiran kota Medan, sehingga kalau sistem  zonasi ini tetap diterapkan ada anak yang terdzolimi tidak bisa masuk di sekolah negeri, kalau sistem Zonasi ini diterapkan, bisa dipastikan banyak anak-anak   yang tidak bisa masuk di SMP Negeri, tandas Rajuddin.

Padahal pada pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteari Pendidikan dan Kebadayaan (Permendikbud) No  14 tahun 2018, menegaskan untuk masing-masing daerah di kabupaten/kota dipersilakan mencari cara sendiri

Artinya masih ada ruang bagi kabupaten/kota untuk menerapkan cara sendiri dalam PPDB ini, sehingga tidak murni harus menggunakan sistem zonasi, tandas Rajuddin.

Namun Dinas Pendidikan Kota Medan tidak menerapkan pasal 14 ayat 2 tersebut, Dinas Pendidikan Kota Medan masih terlalu kaku dalam menyikapi Permendikbud tersebut. Sehingga banyak ditemukan di lapangan banyak anak yang dekat dengan sekolah tapi tidak lulus.

“Untuk itu kedapan sistem seperti ini tidak lagi diterapkan, Dinas Pendidikan Kota Medan harus juga melihat prestasi anak, sehingga semua anak berhak dan layak masuk ke sekolah negeri.Sehingga  kebijakan tersebut ditunjau ulang,” tandasnya.(*)

Pemko Medan Menerima Penghargaan KLA Pratama 2018

By On July 26, 2018


Medan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Yohana Yambise, memberikan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Pratama 2018 kepada Pemko Medan di Jawa Timur, Senin (23/7/2018) kemarin. Penghargaan tersebut diberikan, lantaran Kota Medan dianggap sudah memenuhi kriteria sebagai kota yang peduli terhadap tumbuh kembang anak.
Menurut anggota Komisi B DPRD Kota Medan, Surianto, penilaian Kementerian PPPA tersebut sangat jauh berbeda dengan kenyataan, dimana masih minimnya fasilitas tempat bermain anak yang disediakan oleh Pemko Medan.
“Apa kriterianya? Boleh kita hitung seberapa banyak taman bermain anak yang ada di kota ini (Medan, red). Kalaupun ada, taman-taman itu menjadi tempat mangkalnya muda mudi bersama pasangannya. Itukan nggak bagus kalau dilihat anak-anak! Bisa berpengaruh pada mental mereka,” terang Surianto kepada wartawan di Medan, Kamis (26/7/2018).
Ketua Fraksi Gerindra ini juga menilai, pemberian penghargaan KLA kepada Pemko Medan terkesan seperti bermain lotre cabut nomor dan dipaksakan. Seharusnya pihak Kementerian PPPA melihat langsung kondisi fasilitas anak yang ada di Kota Medan, sebelum memutuskan memberikan penghargaan itu.
“Kalau saya melihatnya, penghargaan ini seperti ecek-ecek. Hanya agar kepala daerahnya senang. Banyak penghargaan yang diberikan pemerintah pusat ke Pemko Medan itu tidak sesuai dengan fakta lapangan. Sudahlah, jangan lagi Pemko Medan membohongi diri sendiri dan masyarakat dengan segala bentuk penghargaan yang diterima. Alangkah baiknya jika kebijakan-kebijakan yang diterbitkan Walikota dibuktikan dengan tindakan nyata. Contohlah Kota Surabaya yang terus berbenah, sehingga menjadi kota terbaik di ASEAN,” ungkap pria yang akrab disapa Butong ini.
Selain Kota Medan, ada 177 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan KLA dengan berbagai kategori dari Kementrian PPPA. Untuk kategori Pratama sebanyak 113 kabupaten/kota, Madya 51 kabupaten/kota, Nidya 11 kabupaten/kota dan Utama 2 kabupaten/kota.
Kementerian PPPA mencatat, baru sekitar 35 persen dari total 508 kabupaten/kota yang ada di Indonesia menuju KLA. Oleh karenanya melalui penghargaan yang diberikan tersebut, Menteri PPPA berharap dapat menjadi spirit dan motivasi bagi kabupaten/kota yang belum mendapatkan KLA untuk berbenah.(*)

Masyarakat Mengeluhkan Rusaknya LPJU di Kota Medan

By On July 25, 2018


Medan,Sudah hampir 2 tahun Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan tidak melakukan pemeliharaan, sehingga banyak Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang padam.
“30 persen LPJU di Kota Medan padam dan itu dikeluhkan masyarakat,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangunsong, kepada wartawan di Medan, Rabu (25/7/2018).
Parlaungan mengatakan, masyarakat mengeluhkan rusaknya LPJU, padahal warga dikutip melalui rekening listrik setiap bulannya sebesar 7 persen dari pembayaran. Namun masyarakat tidak bisa menikmati layanan lampu jalan. “Kemana dana yang sudah disetor masyarakat melalui rekening itu,” ujarnya.
Selain ke DPRD, sebut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini, masyarakat juga mengadukan masalah ini ke AKLI Sumut. Parlaungan juga mengakui, sudah ada dianggarkan untuk pemeliharaan LPJU di APBD Kota Medan. “Namun kenyataan di lapangan, banyak masayarakat yang mengeluhkan kondisi LPJU yang tidak berfungsi dan tidak diperbaiki hingga kini,” katanya.
Untuk itu, Parlaungan, mengimbau Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan agar melakukan pemeliharaan LPJU secara berkala dan segera meresepon keluhan masyarakat terkait kerusakan lampu jalan.
Sementara Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Medan, Zul Fahri Ahmadi, dikonfirmasi wartawan via selularnya menyatakan pihaknya sudah menganggarkan pemeliharaan lampu jalan. Kalau ada keluhan masyarakat terkait lampu jalan, petugas yang sudah ditempatkan di kecamatan dipastikan akan merespon dan memperbaiki kerusakan.
Jadi tidak benar pihaknya tidak melakukan pemeliharaan lampu jalan. “Kalau ada kerusakan LPJU, silahkan lapor dan akan segera ditanggapi,” ujarnya mengakhiri.(*)

Perkara Pasar Timah Masih Proses di MA

By On July 25, 2018


Medan-Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kota Medan meminta pihak developer yang akan merevitalisasi Pasar Timah tidak memaksakan diri.

Namun, harus bersabar sampai putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA) keluar.
“Revitalisasi Pasar Timah belum bisa dilakukan, karena masih berperkara di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA),” kata Hasyim kepada wartawan di Medan, Rabu (25/7/2018) menanggapi pernyataan pihak Developer Pasar Timah Sumandi Wijaya.

Hasyim meminta, pihak developer untuk menahan diri sampai putusan MA tentang Pasar Timah keluar. ‘’Perkara Pasar Timah masih berproses di MA. Kita tugulah dulu. Marilah kita menghormati hukum,’’ sebutnya.

Hasyim berharap, pihak developer tidak memaksakan diri untuk segera memindahkan pedagang dan segera membangun Pasar Timah. Kalau developer mengeluhkan tentang lamanya proses hukum yang bertingkat-tingkat, disebutkan Hasyim, hal itu merupakan konsekwensi dari masalah yang terjadi. ‘’Kalau kita (F-PDIP) bersikap akan tetap mengadvokasi pedagang sampai adanya putusan MA,’’ ujarnya.

Menurut Hasyim, terjadinya persoalan pada rencana revitalisasi Pasar Timah ini dikarenakan sikap awal pihak developer yang tidak ‘merangkul’ pedagang. Akibatnya muncul berbagai asumsi yang membuat pedagang khawatir.

Developer Pasar Timah, sebut Hasyim, tidak mengambil contoh dari pelaksanaan revitalisasi Pasar Titikuning (Tikun). Katanya, developer di Pasar Tikun, sejak awal melakukan langkah yang ‘merangkul’. Mereka berkali-kali melakukan dialog secara terbuka dengan pedagang. ‘’Dan hasilnya sangat baik. Tidak ada gejolak. Karena pedagang merasa nyaman. Berbeda dengan Pasar Timah,’’ kata anggota Komisi C ini.

Hasyim juga menyebutkan, banyaknya persoalan yang terjadi pada rencana revitalisasi Pasar Timah, yang membuat pedagang was-was. Dari mulai persoalan gedung penampungan yang tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), sampai SIMB untuk Pasar Timah yang belum dilengkapi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

‘’Persoalan di Pasar Timah sangat banyak. Kelirunya lagi, sejak awal pihak developer tidak pernah duduk sama dengan pedagang, menjelaskan tentang rencana revitalisasi serta penempatan pedagang selanjutnya. Sekarang masalahnya sedang berproses di ranah hukum. Sebaiknya, kita tunggu saja keputusan hukumnya,’’ kata Hasyim.

Sebelumnya dalam RDP yang digelar Komisi C DPRD Kota Medan, pihak developer Pasar Timah, Sumandi Wijaya, menyebutkan harusnya tidak ada lagi alasan para pedagang bertahan berjualan di Jalan Timah. Dia juga meminta Pemko Medan tegas memindah pedagang ke tempat penampungan.
Sumandi Wijaya, yang mengeluhak lambatnya proses pemindahan pedagang pasar itu ke tempat penampungan yang sudah disediakan. Akibatnya pembangunan Pasar Timah belum juga dapat dilaksanakan.(*)

Apmas Menolak Pemindahan Masjid Oleh Perum Perumnas

By On July 25, 2018


Medan-Komisi D DPRD Medan kembali menggelar rapat dengar pendapat (rdp) membahas permasalahan Masjid Amal Silaturahim yang bertempat di Komplek Rusun Sukaramai, Jalan Timah Putih, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Rabu (25/7/2018).

Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Masjid Amal Silaturahim (APMAS) menolak rencana pemindahan masjid oleh Perum Perumnas dalam proyek peremajaan dan pembangunan rumah susun Sukaramai.
Masyarakat menuding Perum Perumnas memperlakukan masjid seperti pedagang kaki lima dan menyesalkan sikap pemerintah yang seolah membiarkan mesjid dipindahkan.

Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi D Salman Alfarisi dan didampingi Ketua Komisi D Parlaungan Simangunsong, Affan Lubis Ketua APMAS menyebutkan, masjid tersebut merupakan tanah wakaf. Dan menurut undang-undang, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dihibahkan maupun dialihkan dalam bentuk yang lain.

“Kecuali untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan syariat. Tapi ini kan untuk komersial, makanya kami menolak pemindahan ini meskipun hanya digeser dan dibangun masjid pengganti,”sebut Affan Lubis didampingi kuasa hukum APMAS Irwansyah SH MHum.

Sementara pihak Perum Perumnas yang diwakili Hari Raharjo mengatakan, pihaknya sudah membangun masjid pengganti yang berjarak sekitar 50-60 meter dari lokasi masjid lama. “Meski kami sudah bangun masjid pengganti, tapi sampai sekarang masjid lama tetap berdiri. Artinya masalah ini kami sangat berhati-hati dan berusaha tidak salah langkah. Tapi kami juga sudah mengirimkan surat ke kementrian agama. Jika sudah keluar dari kementrian, kami mohon maaf jika harus memindahkan mesjid,”ucap Hari.

Salman Alfarisi menanyakan adakah dilampirkan pemindahan masjid dalam berkas IMB yang diajukan pihak Perum Perumnas.

Kepala Bidang Penataan dan Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan, Ashadi Cahyadi beralasan pihaknya hanya meneliti kelengkapan berkas. “Kami tidak tahu ada perpindahan masjid. Kami hanya berpegangan pada undang undang tata ruang. Karena kami nilai layak, makanya IMB dikeluarkan,”sebut Ashadi.

Salman menilai ada kesalahan dalam penerbitan IMB dan diduga tak ditinjau. “Apakah di lokasi masjid lama itu akan dibangun bangunan atau tidak?” Ujar Salman seraya menyebutkan IMB yang dikeluarkan PKP2R cacat hukum dan harus dilakukan peninjauan kembali.

Sementara jamaah masjid tetap kukuh menolak pemindahan masjid dan berencana merenovasi rumah ibadah tersebut lebih besar serta indah.

Rdp tersebut dihadiri, Ketua Majelis Ulama Islam (MUI) Kota Medan Prof M Hatta dan sejumlah jamaah masjid.(*)

DPRD Medan Menyiapkan Rekomendasi Rencana Pemindahan Bangunan Masjid

By On July 25, 2018


Medan,Komisi D DPRD Kota Medan tengah menyiapkan rekomendasi terkait persoalan rencana pemindahan bangunan Masjid Amal Silaturahim di lahan proyek Apartemen Sukaramai. Hasil rekomendasi tersebut sedang dibahas dan segera dikeluarkan untuk menjadi pertimbangan Walikota Medan.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Medan, Salman Alfarisi, mengatakan rekomendasi yang akan diterbitkan nantinya tidak jauh berbeda dari rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan Rabu (25/7/2018). Bahwasanya, proyek yang sedang dikerjakan Perumnas itu dapat menjadi pertimbangan agar bangunan masjid tidak dipindahkan.
“Kita sedang buatkan rekomendasinya sesuai hasil RDP. Kita sedang mendalami poin-poin yang tertuang dalam rekomendasi nantinya. Akan tetapi, rekomendasi yang akan dikeluarkan tidak jauh berbeda dari yang disampaikan pada RDP,” kata Salman yang dihubungi wartawan, Kamis (26/7/2018).
Salman menyebutkan, beberapa poin rekomendasi yang akan dikeluarkan, pertama menyangkut IMB yang diterbitkan terhadap pembangunan Apartemen Sukaramai. IMB tidak mengacu kepada Undang Undang Wakaf lantaran di lokasi proyek terdapat bangunan masjid,” sebut Salman.
Kedua, lanjut Salman, IMB yang diterbitkan tidak sesuai dengan bangunan existing (sket gambar yang dibuat berbeda dengan kondisi lapangan yang ada). Bahkan, menurut pengakuan dari perwakilan Perumnas rencana bangunan itu memang lari atau tidak sesuai dari IMB yang diajukan. Ketiga, pembangunan apartemen yang dibangun Perumnas supaya menyesuaikan dengan bangunan masjid yang belum dipindahkan.
“Rekomendasi sebenarnya sudah selesai tetapi belum ditandatangani. Sebab, mau dievaluasi dulu poin-poinnya karena mana tahu masih ada yang kurang,” tandasnya.
Ia berharap, persoalan ini dapat menjadi pelajaran bagi Pemko Medan dalam menerbitkan izin (IMB) untuk benar-benar meninjau ke lapangan sebelum menerbitkannya. Dengan begitu, masalah seperti ini tidak terulang lagi.
“Bukan tidak mendukung pembangunan, tapi lihat dulu apakah ada landasan hukum yang dilanggar. Masjid itu punya aturan tersendiri di dalam UU Wakaf dan merupakan produk hukum juga di negara ini,” tegasnya.
Sementara Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangunsong, menuturkan dalam kasus ini kemungkinan akan mengusulkan untuk melakukan penundaan proyek yang sedang dilaksanakan. Selain itu, merevisi izin (IMB) yang ada. Namun, sebelum dibuat keputusan rekomendasi dilakukan rapat internal terlebih dahulu.
“Sementara ini diharapkan pihak Perumnas jangan memindahkan atau membongkar bangunan masjid di lahan tersebut sebelum ada kepastian. Tak hanya itu, pembangunan yang ada dapat menyesuaikan dengan masjid bukan masjid yang menyesuaikan pembangunan,” tukasnya.
Dia menambahkan, IMB proyek itu dapat revisi IMB dan disesuaikan dengan UU Wakaf agar tidak ada yang dirugikan. “Perumnas diharapkan bertemu kepada pihak yang dirugikan, dengan tujuannya bagaimana menemukan solusi terbaiknya,” imbuhnya.
Sementara, Kepala Bidang Penataan Bangunan Dinas Perkim-PR, Cahyadi mengaku pihaknya mengeluarkan IMB terhadap proyek tersebut sejak 20 September 2016. IMB yang dikeluarkan berdasarkan berbagai persyaratan yang dilengkapi.
“Mereka sudah meminta persetujuan dan diteliti ternyata legal. Syarat tehnis juga diteliti, dokumen lingkungan kelayakan hidup dan dokumen amdal,” katanya.
Diakui Cahyadi, dalam proses penertiban izin pihaknya tidak melihat dari aspek UU Wakaf. Izinnya mengacu dalam Rencana Umum Tata Ruang dan keseluruhan tanah dinilai layak. “Dari segi izin tidak melihat apakah untuk kepentingan umum atau tidak, karena hanya melihat syarat-syarat yang diajukan. Apalagi, di dalam persyaratan izin tidak ada membongkar atau memindahkan masjid,” akunya.
Pun begitu, sambung dia, pihaknya terus mengawasi pembangunan yang dilakukan Perumnas apakah sesuai dengan izin. “Makanya, kami mempersilahkan kepada Perumnas untuk mengajukan revisi izin mereka,” tukasnya.
Sebagaimana diketahui, persoalan ini diadukan ke DPRD Medan hingga dibahas dalam RDP di Komisi IV, Rabu (25/7/2018) sore. Dalam RDP yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV Salman Alfarisi, dikupas duduk persoalan yang terjadi.
Ketua Aliansi Penyelamat Masjid Amal Silaturahim, Affan Lubis, mengatakan apapun keputusan nantinya masjid tersebut tidak boleh dipindahkan. Apalagi, pihak Perumnas telah sepakat tidak dipindahkan bahkan akan diperindah.
Namun, tiba-tiba kesepakatan dilanggar dan masjid kabarnya akan dipindahkan. Alasannya, pihak Badan Kenaziran Masjid (BKM) Amal Silaturahim setuju dan mengajukan pemindahan dengan berbagai alasan.
“Alasan yang disampaikan dengan persetujuan BKM (Masjid Amal Silaturahim) tidak memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, melanggar juga Fatwa MUI Nomor 42 yang menyebutkan tidak boleh memindahkan masjid kecuali untuk jalan atau kepentingan umum yang lebih besar,” kata Affan.
Diutarakan Affan, sebelumnya sudah ada pertemuan dengan sejumlah pejabat negara di Medan maupun Sumut. Hasilnya, bahwa tidak dibenarkan lagi ada pemindahan masjid. “Tapi kenapa ini terjadi lagi, kami heran ada apa sebenarnya. Jangan-jangan ada oknum yang bermain dibalik persoalan yang jelas-jelas melanggar aturan (UU Wakaf),” ujarnya.
Menurut Affan, rumah ibadah jangan seenaknya dipindah begitu saja seperti kaki lima. Kalau memang mau dipindahkan, lihat dulu dasar hukum dan kepentingannya. “Inilah akibatnya nazir tidak mengetahui tentang UU Wakaf. Oleh karenanya, kami berharap keputusan kami ini didukung oleh anggota dewan,” sebutnya.(*)

Wali Kota Tinjau Persiapan Stand Pemko Medan di Indonesia City Expo 2018

By On July 24, 2018


Medan, usai menghadiri welcome dinner,  Wai Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi langsung meninjau stand Pemko Medan yang akan mengisi Indonesia City Expo 2018 yang dipusatkan di halaman Masjid Raya Tarakan Jalan Sesayap, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Selasa (24/7) malam. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana persiapan yang dilakukan, baik petugas, stand maupun barang-barang yang akan dipamerli-kan nantinya.

                Penijauan ini dilakukan Wali Kota mendadak tanpa diketahui seorang pun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan yang terkait dengan pelaksanaan Rakernas APEKSI XIII serta Indonesia City Expo 2018 tersebut. Itu sebabnya kehadiran orang nomor satu di Pemko Medan itu sempat mengejutkan para petugas yang telah diamanahkan untuk mempersiapkan stand Pemko Medan tersebut.

                Untung saja ketika Wali Kota, persiapan yang dilakukan telah rampung 100 persen. Selain mempromosikan hasil produk pelaku UMKM di Kota Medan seperti sepatu, tas, souvenir, handicraft,  kuliner serta Batik Medan, stand Pemko Medan juga memajangkan lukisan serta grafika yang sangat menarik hasil kreasi cerdas dengan nilai seni tinggi.

                Padahal sebelumnya stand Pemko Medan sempat dikabarkan belum siap jelang pembukaan Indonesia City Expo 2018. Melihat stand Pemko Medan telah rampung serta aneka produk UMKM pun ditata dan dipajang dengan tampilan yang sangat menarik perhatian mata, orang nomor satu di Pemko Medan itu pun kelihatan puas.

                Meski demikian Wali Kota masih memberikan sejumlah arahan agar stand Pemko Medan tampil lebih menarik lagi. “Apabila terlihat menarik, pengunjung yang datang pasti akan tertarik untuk singgah. Dengan demikian para pengunjung dapat melihat hasil produk UMKM terbaik yang sengaja kita bawa untuk mempromosikannya dalam Indonesia City Expo 2018,” kata Wali Kota.

                Mantan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Medan itu optimis hasil produk pelaku UMKM dari Kota Medan tidak kalah dengan hasil produk dari kota lainnya di Indonesia yang mengikuti Indonesia City Expo tersebut. “Selain tidak kalah  kualitas, hasil produk dari pelaku  UMKM kita juga mampu bersaing. Jadi event ini merupakan momen bagi kita untuk memperkenalkan ke seluruh nusantara produk unggulan para pelaku UMKM dari Kota Medan,” ungkapnya optimis.

                Rasa optimis Wali Kota pun tidak berlebihan, sebab meski  Indonesia City Expo 2018 belum resmi dibuka namun tidak sedikit pengunjung yang menyambangi stand Pemko Medan untuk melihat seluruh produk yang dipajangkan. Selain petugas yan berasal dari perwakilan sejumlah OPD terkait, para pengunjung juga dilayani  dengan baik oleh sejumlah pengurus TP PKK Kota Medan.

                Indonesia City Expo merupakan rangkaian kegiatan yang digelar untuk memeriahkan Rakernas APEKSI XIII. Masing-masing kota, termasuk Kota Medan mempromosikan seluruh produk unggulan dari para pengerajin maupun pelaku UMKM. Selain Indonesia City Expo, Rakernas APEKSI juga dimeriahkan dengan pawai budaya serta penampilan kesenian tradisionil masing-masing kota.

KPU Sumut Menetapkan Edy-Musa Gubsu dan Wagubsu

By On July 24, 2018


Medan, Ekspose.web.id,Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut akhirnya menetapkan pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah sebagai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Terpilih periode 2018-2023.

Penetapan tersebut dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka KPU Sumut di salah satu hotel berbintang di Medan, Selasa malam (24/7/2018) dan dituangkan dalam SK KPU Sumut nomor 160/PL.03.7/Kpt/12/Provinsi/VII/2018.

Dalam rapat pleno tersebut, KPU menyatakan pasangan Edy-Musa meraih 3.291.137 suara atau 57,58 persen.
Usai ditetapkan, KPU Sumut menyerahkan berita acara rapat pleno itu ke Wagubsu terpilih Musa Rajekshah, sedangkan Gubsu Terpilih Edy Rahmayadi tidak hadir dalam rapat pleno tersebut.

Berita acara penetapan pasangan terpilih itu juga diserahkan kepada pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus yang diwakili Ketua Tim Pemenangan mereka, Jumiran Abdi.

Usai menyerahkan berita acara, Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea, mengatakan pihaknya akan segera menyerahkan hasil rapat pleno tersebut ke DPRD Sumut untuk selanjutnya memproses surat pelantikan.

“Dengan penyerahan berita acara penetapan tersebut ke DPRD Sumut untuk menyiapkan pelantikan Gubsu dan Wagubsu terpilih, maka tugas KPU Sumut telah usai.
Kami menyampaikan rasa terima kasih kepada dua pasangan cagub-cawagub dan tim pemenangannya, parpol, serta Polda Sumut dan Kodam I Bukit Barisan yang mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilgubsu 2018,”ujar Mulia seraya meminta maaf jika ada kekurangan pihaknya sebagai penyelenggara pemilu.

Menurut catatan, Pilgubsu 2018 diikuti dua pasangan calon yakni pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (nomor urut 1) yang diusung Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PAN, dan PKS.
Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan PDI Perjuangan.

Pada kesempatan itu, Wagubsu terpilih H Musa Rajekshah mengatakan, sejumlah hal yang merupakan kebutuhan masyarakat Sumut akan menjadi prioritas pertama mereka setelah nantinya dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.

“Apa-apa yang terbaik bagi masyarakat Sumatera Utara akan kami lakukan. Untuk saat ini pendidikan, infrastruktur, lapangan kerja akan jadi prioritas kami,” kata pria yang akrab disapa Ijeck itu kepada wartawan usai penetapan oleh KPU Sumut

Ijeck juga mengucapkan syukur kepada Allah. Ia juga menyampaikan terimakasih kepada para partai pendukung serta masyarakat Sumatera Utara yang telah menggunakan hak pilihnya serta mempercayakan pilihannya kepada mereka.

“Semoga dengan kepemimpinan lima tahun ke depan kami bisa menjawab semua harapan masyarakat Sumut,” katanya.

Wakil Wali Kota: Penandatanganan MoU Langkah Awal Atasi Banjir

By On July 23, 2018


Medan,  Wakil Wali Kota Medan  Ir H Akhyar Nasution MSi mendukung penuh digelarnya  rapat  terkait pembahasan Memorandum od Understanding (MoU) Kementrian Pekerjaan  Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili Balai Wilayah Sungai (BWS)  Sumatera II, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemko Medan tentang pemeliharaan sungai atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan di Kota Medan dan sekitarnya di Kantor BWS Sumatera II Jalan AH Nasution Medan, Senin (23/7).

                Rapat yang digelar ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Republik Indonesia Jalan Gajah Mada Medan beberapa waktu lalu pasca terjadinya banjir di Kota Medan, Minggu (8/7). Sebab, permasalahan banjir yang terjadi di Kota Medan selama ini perlu  adanya keterpaduan semua pihak  sehingga dapat diminimalisir.

                “Kita sangat mengapresiasi dan mendukung penuh digelarnya rapat yang membahas draf MoU ini. Dengan adanya MoU ini, kita berharap agar  BWS Sumatera II, Pemerintah Provsu dan Pemko Medan akan semakin terpadu dan terkoordinasi dalam mengatasi banjir di Kota Medan. Artinya, masing-msing dapat mengetahui apa yang menjadi tugasnya, sebab selama ini penanganan banjir dilakukan sendiri-sendiri sehingga hasilnya tidak maksimal,” kata Wakil Wali Kota.

                Oleh karenanya Wakil Wali Kota berharap agar pembahasan draf secepatnya tuntas sehingga MoU segera ditandatangani.  Dengan demikian masing-masing pihak secepatnya bekerja sesuai dengan tugasnya  seperti tertuang dalam MoU yang telah disepakati. “Penandatangan MoU yang akan dilakukan ini merupakan langkah awal yang baik dalam mengatasi banjir di Kota Medan,” harapnya.

                Wakil Wali Kota selanjutnya mengungkapkan, persoalan sosial dalam penanganan normalisasasi seperti pemindahan warga yang bermukim di bantaran sungai sangat kompleks. Oleh karenanya harus dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi. “Jadi seluruh aspek harus dibahas dan dikaji secara detail bersama-sama,” paparnya.

                Oleh karenanya melalui MoU yang disepakti nanti, Wakil Wali Kota berharap dimulainya pergerakan secara terkoordinasi untuk mengatasi masalah banjir di ibukota Provinsi Sumatera Utara. “Semoga dengan MoU yang dilakukan nanti, kita dapat mengatasi banjir yang terjadi selama ini,” pungkasnya.

                Selain Wakil Wali Kota, rapat pembahasan draf MoU juga dihadiri Kepala BWS  Sumatera II Roy Panagom Pardede didampingi  sejumlah jajarannya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakot Medan Qamarul Fatah, Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan Khairul Syahnan didampini Plt Kabid Drainase Dinas PU Kota Medan Edi Zalman serta perwakilan dari Provinsi Sumut.

                Dalam rapat tersebut Roy memaparkan draf yang telah dibuat dan selanjutnya dibahas sehingga nantinya lahir draf yang sesuai dengan keinginan dan kewenangan masing-masing. “Selesai rapat yang kita lakukan, masing-masing akan melakukan pembahasan kembali. Waktunya seminggu, kemudian kita lakukan pertemuan kembali untuk ditetapkan menjadi MoU yang akan kita tandatangani,” jelas Roy.

                Diakui Roy, penanganan banjir yang dilakukan selama ini tidak sinergi dengan masing-masing pihak terkait baik itu BWS Sumatera II, Provinsi Sumut serta Pemko Medan. Itu sebabnya melalui MoU nantinya, penanganan banjir dilakukan terkoodinasi sehingga hasilnya lebih maksimal. “Dengan adanya pembagian tugas dalam MoU yang akan kita tandangani, pembagian tugas akan lebih jelas,” ungkapnya.

                Kemudian Roy pun mengungkapkan, kondisi sungai di kota Medan umumnya flate sehingga cenderung membawa sendimen yang cukup tinggi. Tak pelak kondisi itu menyebabkan sungai yang telah dilakukan normalisasi kembali mengalami sendimentasi. Akibat luas alur sungai berkurang, jelasnya, cenderung aliran air lambat. Kondisi itu diperparah lagi dengan perilaku buruk masyaraka yang suka membuang sampah sembarangan, terutama dalam sungai.

                “Dengan adanya MoU nanti, kita sudah tahu dan jelas apa yang akan menjadi tugas masing-masing, termasuk wilayah-wilayah mana saja yang akan menjadi objek penanganan. Dengan penanganan yang dilakukan terkoordinasi ini, kita harapkan dapat  memberikan hasil yang lebih baik lagi,” paparnya.

Eldin & Wali Kota Tergabung APEKSI Bertemu Presiden

By On July 23, 2018


Medan, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi bersama  Wali Kota lainnya di Indonesia yang  tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor,  Jawa Barat, Senin (23/7).  Dalam pertemuan depan Presiden, Wali Kota Tanggerang Selatan Airin Rachmi Diany  selaku  Ketua APEKSI menyampaikan sejumlah usulan, salah satunya agar pemerintah memberikan dana kelurahan seperti yang selama ini diberikan kepada pemerintah desa.

                Selama ini pemerintah pusat hanya memberikan dana untuk desa. Padahal persoalan perkotaan juga sangat kompleks seperti kemacetan, kriminalitas maupun yang lainnya untuk ditangani.  Untuk itulah  Aikrin mewakili Wali Kota yang tergabung dalam APEKSI berharap agar pemerintah juga memberikan dana kelurahan. “Kami berharap agar pemerintah membuat kebijakan agar bantuan keuangan juga diberikan kepada kelurahan,” kata airin.

                Di samping dana kelurahan, Airin mewakili seluruh Wali Kota juga menyampaikan persoalan pemeliharaan jalan. Diungkapkannya, wilayah kota banyak terdapat jalan nasional maupun jalan provinsi.  Yang disayangkan, ketika jalan nasional maupun provinsi rusak, penanganan maupun perbaikan yang dilakukan sering terlambat.

                “Akibatnya kita (pemerintah kota) yang di komplain masyarakat, sebab mereka tahu jalan itu berada di wilayah kota. Sedangkan pemerintah kota tidak bisa melakukan pemeliharaan maupun perbaikan, sebab itu bukan aset  kita,”  ungkapnya.

                Oleh karenanya Airin berharap agar masalah ini ada solusinya. Sebagai tawaran dari APEKSI, Airin berharap agar Balai Jalan bisa secepatnya melakukan pemeliharaan jalan.   Selain itu tambahnya lagi,  pemerintah kota bisa mengalokasikan atau diberi alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pemeliharaannya sehingga tidak lagi tumpang tindih.

                Dalam pertemuan dengan Presiden,  APEKSI  juga menyampaikan persoalan terkait  pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, kerjasama badan usaha dan pemerintah serta permasalahan yang dialami pemerintah kota. Termasuk, usulan agar tahanan perizinan di Kementrian bisa dilakukan secara online. Dengan demikian pemerintah kota tidak perlu lagi  ke Jakarta untuk monitoring maupun evaluasi terkait proses perizinan tersebut.

                Wali kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi berharap agar apa yang menjadi usulan dari APEKSi dapat ditindaklanjuti pemerintah. Sebab, seluruh usulan yang disampaikan tersebut semuanya bertujuan untuk mengatasi  persoalan yang dihadapi pemerintah kota selama ini. “Insha Allah apabila usulan yang kita sampaikan ditindaklanjuti pemerintah, tentunya dapat membantu pemerintah kota dalam mengatasi problematika perkotaan yang terjadi selama ini,”  harap Wali Kota.

                Usai bertemu dengan Presiden, Wali Kota bersama Wali kota lainnya yang tergabung dengan APEKSI selanjutnya dijadwalkan akan bertolak menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI 2018 yang berlangsung 24-28 Juli. Selain Rakernas, juga digelar City Expo dimana masing-masing kota, termasuk Kota Medan akan menampilkan semua potensi yang dimiliki.

Seminar Kepastian Hukum Atas Alas Hak Tanah

By On July 23, 2018


Medan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menggelar seminar sehari bertajuk “Kepastian Hukum Atas Alas Hak Tanah Yang Dimiliki Masyarakat” yang berlangsung di Hotel Garuda Plaza Medan, Senin (23/7/2018).

Selain Ketua Komisi A DPRD Medan Andi Lumban Gaol sebagai narasumber, turut dihadirkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan Ahmad  Budinta Rangkuti, serta dari kalangan akademisi dan praktisi yakni, DR Suprayitno SH MKN dan Prof Dr Syafruddin Kalo SH MHum.

Andi Lumban Gaol menyebutkan, seminar digelar karena banyak laporan masyarakat menyoal masalah tanah. “Permasalahan tanah sulit diselesaikan karena berbagai faktor. Disebabkan banyak masalah tanah tak tuntas, seminar ini digelar agar diperoleh masukan dan solusi,”harap ketua Komisi A yang membidangi masalah pertanahan ini.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu ketika memberikan sambutan pada pembukaan mengkritik judul seminar yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Medan tersebut.

Dimana, dalam tema yang diusung yakni “Kepastian Hukum Atas Alas Hak Tanah yang Dimiliki Masyarakat”. Seharusnya, sebut Burhanuddin bahwa kata Dimiliki Masyarakat diganti dengan kalimat Dikuasai.Sebab, jika dari bahasanya bahwa kata Dimiliki itu berarti telah memiliki sertifikat.

”Kita ketahui bahwa masih banyak tanah yang ‘dikuasai’ oleh oknum. Dan untuk itu diperlukan pemahaman kepada masyarakat, “tukasnya dalam acara yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, sejumlah anggota DPRD Medan dan puluhan peserta seminar itu.

Disela acara, Ketua panitia Yulizar menyampaikan maksud dan tujuan seminar yakni agar memudahkan masyarakat atas kepemilikan tanah. “Memberikan informasi pendaftaran dan prosedur  kepemikan tanah serta untuk meningkatkan kesadaran atas hak tanah,”sebutnya.

Para peserta tampak antusias mengikuti seminar yang digelar sejak pukul 12.00 wib hingga pukul 17.00 wib tersebut. Berbagai pertanyaan dilontarkan, termasuk dari kalangan anggota DPRD Medan Ahmad Arif dan M Nasir.(*)

Unras Mahasiswa Terkait Hiburan Malam di Kantor DPRD Medan

By On July 23, 2018


Medan, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Satuan Mahasiswa (Satma) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Medan menggelar unjukrasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (23/7/2018) siang.

Kedatangan mereka ke gedung dewan tersebut didasari banyaknya tempat hiburan malam yang melanggar waktu operasional (jam tayang) serta dinilai sebagai sarang peredaran narkoba.

“Komisi III DPR RI telah memberikan perhatian khusus kepada Sumut sebagai daerah peredaran narkoba terbesar setelah Jakarta. Ini merupakan preseden buruk bagi Sumut, khususnya Medan,”ucap Koordinator Aksi Dimas dalam orasinya.

Massa juga meminta Walikota Medan untuk mencopot Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Agus Suryono. Mereka menilai, Agus gagal menindak tegas tempat hiburan malam yang melanggar Perda dan Perwal.

“Kami minta walikota untuk segera mencopot Agus Suryono sebagai Kadis Pariwisata karena tidak mampu menindak tegas tempat hiburan malam yang melanggar Perda nomor 4 tahun 2014 dan Perwal nomor 29 tahun 2014,”tuntut massa.

Mereka juga meminta kepada jajaran Polrestabes Medan beserta DPRD dan walikota  untuk menutup dan menindak tegas tempat hiburan malam yang terbukti menjual narkoba. Karena, mereka menilai keberadaan tempat hiburan malam tersebut sangat meresahkan dan merusak mental generasi muda di Kota Medan.

“Tempat hiburan malam yang terindikasi adanya peredaran narkoba itu antara lain, Stroom, Delta, Classical, New Zone, D’Blues dan Inul Vizta Family KTV yang disinyalir menjual minuman keras,”ungkap Dimas.

Sementara, Anggota DPRD Medan dari Komisi B Irsal Fikri yang menerima kedatangan massa aksi menyebutkan pihaknya akan segera membawa tuntutan mereka ke dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus)

“Terima kasih adinda, tuntutan kalian kami terima dan saya akan bawa ini ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP)  agar segera dipanggil pihak terkait,”kata Irsal.(*)

Permainan Judi Game Ketangkasan Star Game Resahkan Warga Tandem Hilir

By On July 23, 2018


MEDAN, Ekspose.web.id - Tampaknya perjudian di Kota Binjai Kabupaten Deliserdang ini masih bebas beroperasi. Salah satunya perjudian dengan modus game ketangkasan tembak ikan
Star Game yang berada di Jalan Ade Irma Suryani (Kampung Tanjung) Binjai Kota/Jalan Tengku Amir Hamza, persisnya di Pasar V Tandem Hilir, Senin (23/7/2018).

Informasi yang dihimpun, keberadaan lokalisasi Star Game yang diduga selama ini dianggap sekedar permainan adu ketangkasan terindikasi mengandung unsur judi. Warga pun resah dengan aktifitas permainan tersebut.

Menurut warga sekitar yang tak ingin namanya dicantumkan mengatakan Star Game dijadikan tempat perjudian Online berkedok permainan adu ketangkasan.

"Sudah lama diduga praktik perjudian  Online yang disebut-sebut milik seorang pengusaha inisial AN (63) hingga kini masih berjalan mulus sehingga membuat masyarakat sekitar ini kian resah," ungkapnya.

Sedangkan lokasi adu ketangkasan Star Game yang dioprasikan di 2 tempat berbeda dibuka untuk umum secara terang-terangan setiap harinya sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 00.00 WIB.

Dari pantauan wartawan di 2 lokasi, dugaan praktik judi Online tersebut, barbagai permainan bentuk ketangkasan yang disediakan yang mengunakan mesin khusus dengan bertulisan huruf maupun anggka Cina. Bisnis tersebut bermodus dengan mengunakan coin untuk melakukan pengkelabuan yang diambil dan dibayar melalui kasir yang disediakan oleh pengelola.

Sayangnya belum ada pihak terkait yang merazia tempat tersebut baik dari pemerintah kecamatan maupun pihak kepolisian khususnya Polres Binjai.

Hingga, hal ini menjadi tanda tanya bagi warga. Oleh sebab adanya laporan warga terkait kegiatan ini warga meminta kepada bapak Kapoldasu untuk merazia kegiatan ini, baik soal legalitas serta indikasi adanya unsur judi pada permainan adu ketangkasan itu.(Tim)

Wali Kota Ajak Masyarakat Rutin Periksakan Kesehatan

By On July 22, 2018


Medan,  Wali Kota Medan Drs H T dzulmi Eldin S MSi mengajak masyarakat untuk melakukan medical check-up (pemeriksaan kesehatan) secara berkala untuk mengetahui kadar kesehatan tubuh. Apabila mengetahui  tentang kondisi kesehatan tubuh,  tentunya  dapat cepat melakukan tindakan pencegahan berbagai potensi penyakit, termasuk hipertensi.

                Ajakan ini disampaikan Wali Kota  ketika menghadiri  Car Free Day (CFD) sekaligus Peringatan Hari Hipertensi Dunia di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (22/7).  Dengan rutin melakukan medical check-up, Wali Kota mengatakan, warga dapat mengendalikan hipertensi yang selama ini kerap disebut sebagai silent killer (sang pembunuh senyap).

                 Diungkapkan Wali Kota, hipertensi  merupakan penyakit kardiovaskuler yang paling umum dan paling banyak terjadi di masyarakat. Berdasarkan data Riskesdas, jelasnya, prevalensi hipeternsi di Indonesia mencapai  sebesar 25,8%, tapi hanya 9,5% penderita hipertensi yang didiagnosis oleh tenaga kesehatan akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk secara rutin memeriksa tekanan darahnya.

                Tingginya angka hipertensi kata Wali kota,  tidak terlepas karena perubahan pola hidup dan konsumsi masyarakat era modern. Dikatakannya, lingkungan kerja kantoran yang lebih banyak beraktivitas duduk, banyaknya makanan siap saji yang mengandung garam dan minyak dalam jumlah tinggi serta keengganan berolahraga disinyalir merupakan salah satu penyebab utama tingginya angka hipertensi dan obesitas.

                “Untuk itulah melalui peringatan Hari Hipertensi Dunia, saya mengajak masyarakat untuk  melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ingatlah lebih baik mencegah dari pada mengobati. Di samping itu terapkan pola hidup sehat  dan rutin berolahraga agar terhindar dari hipertensi,” kata Wali kota.

                Itu sebabnya jelas Wali Kota, Pemko Medan rutin mengajak seleuruh warga Kota Medan untuk mengikuti  CFD dan senam jantung sehat di Lapangan Merdeka setiap Minggu pagi. Selain sebagai sosialisasi untuk mengajak masyarakayt mengurangi polusi udara, kegiatan itu juga dilakukan untuk memelihara kesehatan jantung  dan tubuh.

                “Yang tidak kalah pentingnya, melalui CFD dan senam jantung sehat dapat merekatkan sialturahmi antara Pemko Medan dengan masyarakat. Oleh karenanya mari kita mengikuti CFD dan senam jantung sehat,” ajak Wali kota.              

CFD dan peringatan Hari Hipertensi Dunia berlangsung meriah. Acara yang digelar Yayasan Janting Indonesia (YJI)  Pusat dengan Pemko Medan ini bertujuan untuk menggugah kesadaran amsyarakat akan pentingya rutin melakukan medical check-up, terutama mengukur tekanan darah agar tidak terkena hipertensi.

Selain Wali Kota, acara juga dihadiri Wakil Wali Kota Ir Akhyar Nasution MSi, Ketua YJI Pusat Prof Dr dr Budi Setiano Sp.Jp (K), pimpinan OPD, camat, lurah serta ribuan masyarakat. Aacar diawali dengans enam jantung sehat. Setelah itu dilanjutkan dengan peringatan Hari Hipertensi Dunia yang diisi dengan  pemeriksaan kesehatan gratis  dari sejumlah rumah sakit di Kota Medan.

Di samping itu stakeholder kesehatan juga membuka sejumlah stand, termasuk YJI Cabang Utama Sumut yang diketuai Hj Rita Maharani Dzulmi Eldin. Usai beroilahraga, masyarakat pun mendatangi seluruh stand yang ada. Selain memeriksanakan kesehatan, mereka juga ingin mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait kesehatan. Petugas kesehatan maupun penjaga stand melayani masyarakat dengan ramah dan penuh kekeluargaan.

Sementara itu Ketua YJI Pusat Prof Dr dr Budi Setiano Sp.Jp (K) juga mengingatkan kepada masyarakat agar senantiasa mengenali tekanan darahnya masing-masing. Dengan demikian masyarakat akan mengetahui apakah tekanan darahnya tinggi atau normal. “Kalau rendah (tekanan darah), kita tidak takut. Yang kita takutkan tekanan darahnya tinggi, makanya setelah mengetahui cepat konsultari dengan dokter baik di puskemas maupun rumah sakit,” ujar Budi.

Apabila tekanan darah terlalu tinggi tegas Budi, pembuluh darah otaknya bisa pecah yang biasanya disebut stroke dan rentan menyebabkan kematian. “Di samping itu jika pembuluh darahnya ada plak-plaknya, maka pembuluh darah akan tersumbat sehingga menyebabkan terjadinya serangan jantung,” ungkapnya.

Saat ini  ada 4 penyakit yang menjadi pembunuh tertinggi, jelas Budi, yakni ada hipertensi, diabetes melitus, rokok serta kolesterol.  Untuk itu Budi mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan, terutama tiga rasa yakni asin, manis dan gurih. Dikatakannya, asin penyebab darah tinggi, manis penyebab naiknya gula darah yang menimbulkan diabetes melitus serta gurih penyebab kolesterol.

“Guna mengimbangi ketiga rasa makanan itu, masyarakat juga harus mengkonsumsi makanan yang berasa pahit dan kecut. Kalau pahit, anti oksikdan dan terdapat di teh hijau. Sedangkan rasa kecut (asam) dapat meluruhkan lemak dalam tubuh seperti jeruk nipis.  Dis amping itu rutinlah berolahraga,” pesan Budi.

Rasakan Sentuhan Beer Corner Wielsbeke, Pilihan Cocok Buat Hiburan...!!!

By On July 21, 2018


Batam, Expose.web.id,Rutinitas keseharian didalam bekerja sungguh sangat melelahkan sekali baik dikantor maupun dirumah.oleh karna itu tubuh manusia sangat membutuhkan rilekslisasi dan hiburan.semua itu hanya bisa didapatkan dengan merasakan kesejukan sentuhan fresh beer yang begitu segar.

Apalagi jika diiringi alunan musik yang indah dan suasana yang nyaman.membuat kita melupakan sesaat masalah yang kita hadapi.dan Rutinitas berat setiap harinya.

Amatan Tim awak media ini sempat mewawancarai manager beer corner wielsbeke Nando pangaribuan.

Dimana lokasi hiburan beer corner ini terletak di kompleks perukoan pasar melayu.disini tempat nya begitu bersahabat dan nyaman sekali dalam melayani setiap tamunya.

Sedangkan Harga minuman dan cemilan disinipun begitu ekonomis.dan terjangkau serta sangat menghibur dan memanjakan para pengunjung.

" Kami juga menawarkan harga promo, jika pengunjung atau tamu memesan 3 liter fresh beer.bonusnya 1 liter fresh beer harganya dimulau dari Rp 55.000,- sampai dengan Rp 60.000.

Boleh juga bonusnya dititip untuk lain hari dengan ditukarkan 1 kupon.dan jika pengunjung ingin merequest satu dua buah lagu untuk dinyanyikan disini juga bisa kok, tuturnya dengan penuh senyum santun.

" Ya semoga kedepannya usaha fresh beer corner ini semakin diminati oleh setiap lapisan masyarakat ".

Adapun lokasi ini dibuka mulai sekira Pukul : 16.00 wib sampai dengan Pukul : 02.00 wib.

Ditambahkan lagi bahwasanya acara hiburannya pun dirancang untuk tidak membosankan.dan selalu ramah dan menyenangkan para tamu atau pengunjung, tutupnya ".(Tim)

Parade Karnaval Kota Tebingtinggi Ribuan Masyarakat Turun Kejalan

By On July 21, 2018






TEBINGTINGGI- EXPOSE
 Ribuan Masyarakat Kota Tebingtinggi memadati jalan inti kota untuk menyaksikan parade karnaval dan pesta budaya dalam menyambut Hut Pemko Kota Tebingtinggi ke 101 sekaligus digelarnya Tebingtinggi Ekspor 2018 tingkat nasional di Lapangan Merdeka, Jalan Sutomo, Kota Tebingtinggi, Rabu sore (11/7).


Memang sungguh meriah karnaval tersebut, pawai dimulai dengan rombongan Kerajaan Padang, kemudian disusul rombongan dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kecamatan yang ada di Kota Tebingtinggi dengan atraksi Reok Ponorogo.


Pagelaran dari Kabupaten Mandailing Natal yang menampilkan musik gondang sembilan, musik tor tor dari rombongan Kabupaten Tonase serta karnaval dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pariwisata Kota Tebingtinggi serta karnaval pakaian dari Dinas Pemuda Olahraga Kota Tebingtinggi.


Pj Gubernur Sumatera Utara, Drs Eko Subowo dalam keterangannya menyatakan bahwa kegiatan karnaval dalam memeriahkan Hut Pemko Tebingtinggi ke 101 sangat meriah dan mencerminkan keanekaragaman kebudayaan lintas etnis yang ada di Kota Tebingtinggi.


"Hendaknya kegiatan seperti ini bisa setiap tahunnya diselenggarakan oleh Pemko Tebingtinggi, selain mengangkat derajat budaya multi etnis yang ada di Tebingtinggi, ini juga untuk mengangkat salah satu sektor pariwisata tahunan,"pinta Eko Wibowo.


Sedangkan Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan dalam arahannya mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang telah mensukseskan kegiatan karnaval dan Tebingtinggi Ekspo tahun 2018 juga terlebih kepada masyarakat Kota Tebingtinggi yang begitu antusias menyaksikan kegiatan ini.


Terang Umar Zunaidi, kegiatan ini akan menjadi kalender kegiatan Pemko Tebingtinggi, kita berharap kedepan, kegiatan ini bisa lebih banyak diikuti oleh daerah daerah lain di Indonesia agar bisa lebih meriah dan semarak, hal ini kita lakukan untuk meningkatkan pendalaman budaya kepada anak anak muda. "Ini cikal bakal embrio budaya yang ada di Tebingtinggi, kedepan event ini bisa menjadi event budaya tingkat nasional,"pinta Umar Zunaidi.


Tampak hadir Wakil Walikota Oki Doni Siregar, Sekdako Tebingtinggi Johan Samose Harahap, Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi, Wakil Ketua DPRD Muhammad Hazly Azhari Hasibuan, OPD, Forkompinda dan ribuan masyarakat Kota Tebingtinggi. (AH)



Wali Kota Tingkatkan Status Pustu Sicanang Jadi Puskesmas Induk

By On July 20, 2018


Medan, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi  meresmikan  peningkatan status Puskesmas Pembantu Sicanang Jalan Sicanang, Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan menjadi Puskesmas Induk, Jumat (20/7).  Perubahan sekaligus peningkatan status  dilakukan  sebagai wujud  peran  Pemko Medan dalam memajukan pelayanan kesehatan.  Dengan demikian masyarakat sekitar akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi.

                Bagi Wali Kota,  peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat penting dilakukan. Sebab, kesehatan merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Itu sebabnya Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan guna menjadikan  masyarakat sehat.

                Diungkapkan Wali kota, sebelum peningkatan status dilakukan, puskesmas pembantu (Pustu) Sicanang sebenarnya telah melayani kesehatan masyarakat dnegan baik. Namun begitu Wali Kota  ingin pelayanan maupun fasilitas kesehatan yang diberikan  kepada masyarakat, terutama yang bermukim di wilayah Sicanang  lebih baik lagi.

                “Saya berharap dengan peningkatan status dari puskesmas pembantu menjadi puskesmas induk akan membuat masyarakat di wilayah ini bisa mendapatkan pelayanan dan fasilitas layanan kesehatan terbaik.  Peningkatan status ini untuk menjawab kebutuhan akan infrastruktur yang memadai, pelayanan prima serta kelengkapan alat medis sebagai modal utama,” kata Wali Kota.

                Peresmian peningkatan status puskesmas ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan yang dilakukan Wali Kota didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan, Kadis Kesehatan Medan Usma Polita, Camat Medan Belawan Ahmad, Kepala Rumah Sakit TNI Al Komang Belawan Drg Yeti Triyatni Sp Ort, Kepala Rumah sakit Prima Husada Cipta Medan Dr Dian Yusmardiani Mkes.

                Selain meresmikan peningkatan status puskesmas dari pustu menjadi puksesmas induk,  Wali Kota juga  memberikan makanan tambahan kepada balita gizi buruk dan gizi kurang kepada 100 balita. Pemberian makanan tambahan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tumbu kembang para balita tersebut.

                Kepada seluruh orang tua, Wali Kota mengingatkan agar mengawasi pertumbuhan anaknya dengan selalu memperhatikan asupan makanan yang diberikan. “Sebagai orang tua,kita harus memahami setiap kebutuhan anak.  Usia balita merupakan masa rentan sehingga kebutuhan akan gizi, vitamin dan sebagainya  sangat  penting dan mendukung pertumbuhan sang anak,” ungkapnya.

                Kemudian Wali Kota juga memberikan bantuan kacamata gratis kepada 1.000 orang warga. “Semoga apa yang kita lakukan hari ini, mulai peresmian peningkatan status puskesmas, pemberian makanan tambahan kepada balita serta pemberian kacamata gratis dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” harapnya.

                Sebelumnya Kadis Kesehatan Kota Medan Usma Polita dalam laporannya mengatakan, peningkatan status puskesmas ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan Wali Kota Medan agar warganya tidak sakit. Dengan peningkatan status ini diharapkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih baik lagi.

                Dikatakan Usma, saat ini Kecamatan Medan Belawan memiliki 1 puskesmas besar yakni Puskemas Belawan ditambah 5 pustu yakni Pustu Sicanang,  Bahari, Bahagia, Bagan Deli dan Cikampek.  Sesuai dengan arahan Wali Kota, jelas Usma, kelima pustu itu akan dikolaborasikan menjadi satu puskesmas besar.

                “Saat ini masih dalam tahap kajian, sebab kebutuhan satu puskesmas itu harus ada 30.000 penduduk. Oleh karenanya akan kita lakukan pendataan berapa jumlah penduduk dan harus disesuaikan lagi dengan standar pelayanan minimal,” jelas Usma.

Contact Form

Name

Email *

Message *