HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Pelaksanaan Perhitungan Suara di Taput Sesuai Ketentuan

By On June 29, 2018


MEDAN JAM 17.10 WIB-Ketua Komisioner KPU Sumut Mulia Banurea didampingi Komisioner Devisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Yulhasni dalam keterangan Persnya diruang rapat KPU Sumut Jumat (29/6) menjelaskan kronologis peristiwa terjadinya kerusuhan pada Pilkada Taput.

Berdasarkan tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur
Sumatera Utara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, KPU Kabupaten
Tapanuli Utara telah melakukan pemungutan dan penghitungan suara di 627 TPS Se Kabupaten Tapanuli
Utara, dan pelaksanan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Guna memenuhi ketentuan peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 bahwa hasil perolehan suara
masing-masing paslon dituangkan kedalam formulir Model C KWK dan Formulir Model C1 KWK
ditandatangani masing-masing saksi pasangan calon, pengawas TPS/PPL. Masing- masing saksi
pasangan calon memperoleh salinan formulir Model C dan Formulir Model C1 KWK dan hal ini telah
dilakukan oleh KPPS disetiap TPS dan tidak ada merasa keberatan baik dari saksi pasangan calon
maupun dari pengawas TPS;

Sesuai ketentuan PKPU diatas salinan formulir Model C KWK dan C1 KWK pada hari pemungutan
suara harus sudah dilakukan proses pemindaian atau scan dan mengunggah atau upload hasil
pemindaian formulir tersebut kedalam
sistem
informasi penghitungan suara (SITUNG) untuk
diumumkan pada laman KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Dan kami yakini bahwa hasil
perolehan suara yang tertera dalam salinan formulir Model C dan Model C1 KWK yang dipindai KPU
Kabupaten Tapanuli Utara tidak berbeda dengan formulir model C dan Model C1 KWK yang ada pada
masing-masing saksi pasangan calon;

Bahwa pelaksanaan proses pemindaian ke Aplikasi SITUNG dilakukan oleh staf KPU Kabupaten Tapanuli
Utara dan sampai saat ini mengalami gangguan karena belum seluruhnya salinan Model C dan Model
C1 sampai di KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan disamping itu staf/petugas yang melaksanakan proses
pemindaian tersebut kondisi fisik dan psikis lemah diakibatkan adanya tekanan;

Dalam hal ini  KPU Taput melalui suratnya yang dikirimkan dan ditandatangi oleh Ketua Komisoner KPU Taput Rudolf Sirait SH dan anggota Kopman Pasaribu ST SH, Barisman Panggabean ST, Galumbang Hutagalung SE MM.PhD. dan  Dra Junita Siregar yang dikirinkan ke kepada KPU Sumut, membantah dengan tegas adanya tuduhan  kecurangan berupa pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh salah seorang Komisioner KPU Kabupaten Taput dan 2 orang staf KPU Kab.Tap.Utara.

Adalah tidak benar karena
surat suara telah didistribusikan ke masing-masing TPS dan sisanya disimpan di gudang logistik KPU
Taput dan kuncinya gudang tersebut dipegang masing-masing oleh Panwaslih Kab.Tap.Utara, Petugas Polres Taput dan KPU Kab.Tap.Utara sehingga tidak memungkinkan ketiga orang tersebut melakukan
pencoblosan surat suara sebagaimana dituduhkan;

Memperhatikan situasi pasca pemungutan dan penghitungan suara, KPU Kabupaten Tapanuli
Utara merasa terintimidasi dan tidak nyaman melakukan aktifitas dan apabila ada pihak-pihak yang
mencurigai kinerja KPU Kabupaten Taput, dalam pelaksaan proses tahapan pemilihan kami minta supaya menempuh jalur hukum dan bukan seperti situasi yang ada saat ini;

Dalam pelaksanaan proses pemilihan di Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Kabupaten Tapanuli Utara tetap menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku sesuai asas penyelenggara Pemilihan dan tetap mengedepankan profesional dan netralitas;

Bahwa dalam hal pelaksanaan proses Pemilihan yang sedang dilaksanakan maupun yang akan
dilaksanakan seperti rekapitulasi diseluruh tingkatan, kami mohon doa seluruh stakeholder agar seluruh tahapan Pemilihan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.


Mulia Banurea menyampaikan secara umum Pilgubsu dan Pilkada berjalan lancar dan kondusif. Ini menunjukkan warga Sumut  sudah semakin dewasa dalam  melaksanakan Pilgubsu Walaupun diketahuii ada insiden di KPU  Taput.

Dengan adanya peristiwa tersebut tentu KPU Sumut langsung menyurati untuk memgetahui kronologis yang sebenarnya.

Awalnya Pilkada Taput berlangsung dengan baik dan tidak ada keberatan dari para saksi. Hanya  setelah  ada quick count yang menyatakan pasangan   nomor urut 1 menang Massa nomor  urut 2 tidak menerimanya


Perlu diketahui setelah paska kerusuhan, Komisioner dan petugas KPU Taput kini sudah  dapat bekerja sebagaimana biasanya mengejar  situng KPU sesuai yang diatur dalam regulasi. Kapolda  sudah berkonitment terkait kondisi
Keamanan di Taput yang telah memerintahkan Kapolres Taput untuk memproses secara hukum untuk mempidanakan terhadap barang siapa saja yang mehalang-halangi tahapan Pilgub tersebut.

Bagi Paslon yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan Pilkada hendaknya menggunakan
wadah yang sudah ada, kalau itu menyangkut kelalaian administrasi bisa melaporkannya   ke Panwas bahkan salurannya bisa ke Mahkamah Konstitusi (MK).


"Ada rekap berjenjang. Kan masing masing saksi  ada  memiliki C1 kan bisa dikoreksi dengan dilakukannya rekap terbuka, kalau ada selisih perhitungan suara silahkan digugat ke MK," ungkap Mulia.

Rapat Paripurna Hari Jadi Kota Medan  ke-428

By On June 29, 2018


Medan, Rapat Paripurna Hari Jadi Kota Medan yang ke-428 tahun 2018 dilaksanakan di ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dan dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Medan, Walikota dan Wakil Walikota Medan, Plt. Sekdaprovsu, Kapolrestabes Medan, Kapolresta Belawan, Pimpinan organisasi Politik, Ormas, Pemuka Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Pengurus PKK, Dharma Wanita dan IKD Kota Medan, Jumat (29/6/18).

Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, SE.,SH.,MH, dalam pidato kata sambutan yang dibacakannya, mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Medan yang ke-428 sesunguhnya bukanlah suatu prosesi seremonial semata yang dilakukan dari Tahun ke Tahun. Melainkan harus selalu ditempatkan sebagai energy positif yang mampu mendorong performa dan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kota Medan tercinta ini.

“Hari jadi Kota Medan yang ke-428 yang tidak bisa dipandang sebagai usia kota yang masih muda, namun kota yang benar-benar telah lahir dan menunjukkan jati diri sebagai kota Medan yang mulitkultural, dan menjadi contoh kota lain bagaimana mengelola Kota dengan berbagai perbedaan, namun bisa dikemas dengan baik,” ucap Ketua DPRD Kota Medan ini.

Disebutkannya lagi, keberhasilan pembangunan tersebut bisa di wujudkan jika didukung oleh segenap jajaran aparatur, serta partisipasi seluruh warga Kota Medan. Kemajuan Kota Medan yang berkembang pesat semakin menunjukkan adanya potensi besar Ibukota Provinsi Sumatera Utara ini untuk semakin berkembangnya sektor bisnis, sehingga akan membuka peluang kesempatan kerja. Disisi lain, dengan penduduk lebih dari 2 (dua) juta jiwa, posisi strategis Kota Medan di pintu gerbang Indonesia bagian Barat yang berdekatan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura harus bisa kita manfaatkan sebagai suatu kekuatan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

“Peningkatan taraf kedewasaan terutama dalam berdemokrasi. Tahun 2018 ini, adalah tahun politik, dimana pemerintah sedang punya hajatan, yakni pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang baru saja kita laksanakan. Sebagai masyarakat yang majemuk,

“Hingar-Bingar” tahun politik tidak akan mempengaruhi kehidupan dan penghidupan masyarakat Kota Medan, namun justru mampu berpartisipasi aktif membantu proses demokratisasi dengan baik dan benar,” ujarnya.

Kemudian, masyarakat Kota Medan diharapkan, akan semakin dewasa, dan menempatkan pesta demokrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan sila-sila dalam Pancasila.

DPRD Kota Medan juga mengapresiasi aparat keamanan yang telah bekerja keras untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban jalannya pesta Demokrasi di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan.

Juga kepada Partai Politik yang telah mendukung upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good Governance) sesuai dengan visi dan misi kota Medan dan dalam bingkai rencana pembangunan jangka panjang dan menengah kota Medan.

“Mudah-mudahan dengan semangat dan kebersamaan yang terus kita bangun dengan masyarakat, Kota Medan semakin maju dan berkembang, terlebih dalam era masyarakat ekonomi Asean yang kompetitif, Kompleksitas tantangan pembangunan kota yang harus diatasi bersama diantaranya yaitu: pertama, bagaimana kemajemukan di Kota Medan tetap terpelihara sehingga menjadi alat pemersatu sekaligus memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan ciri kebhinekaan yang dimiliki. Kedua, bagaimana daya saing daerah dapat terus ditingkatkan dalam menghadapi era kompetisi yang begitu tinggi secara regional, dan bagaimana kita menata infrastruktur, utilitas dan lingkungan Kota menjadi lebih baik, sehingga kota yang kita cintai ini menjadi kota yang layak huni bagi kita semua,” pungkas Politisi dari Partai PDI Perjuangan Kota Medan ini.

Sementara itu, Walikota Medan, Drs.H.T.Dzulmi Eldin S.MSi, pada pidato acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Medan dalam acara memperingati hari jadi Kota Medan ke-428 menyebutkan, memberikan penghormatan dan apr

Sistem Zonasi Diberlakukan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 Diskriminatif

By On June 28, 2018


Medan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menilai sistem zonasi yang diberlakukan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 diskriminatif. Sebab, akan menutup peluang anak didik yang di wilayahnya minim Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).

“Seharusnya, sebelum sistem itu dilaksanakan, Pemerintah Daerah (Pemda) terlebih dahulu harus mempersiapkan sarana dan prasarananya,” ungkap anggota Komisi B DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah kepada wartawan, Kamis (28/6/2018).

Terjadinya diskriminatif itu, karena tidak semua kecamatan di Kota Medan memiliki SMPN. “Bayangkan, di wilayah Belawan dengan 5 Kelurahan hanya memiliki 1 SMPN, itupun letaknya di daerah Sicanang. Sedangkan di Marelan, dengan 5 Kelurahan justru memiliki 4 SMPN. Kalau sistemnya begitu, bagaimana anak-anak Belawan yang mampu secara keilmuan tapi tidak secara finansial dapat bersekolah di sekolah negeri,” tanya Bahrumsyah.

Padahal, sebut Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) ini, pada Pasal 30 (1) Permendikbud No. 14 tahun 2018 mengamanatkan Pemda wajib membuat kebijakan berdasarkan objektif non diskriminatif dan berkeadilan.

Sementara di Pasal 31, sambung Ketua DPD PAN Kota Medan ini, Dinas Pendidikan wajib memastikan siswa yang diterima di PPDB harus sesuai dengan zonasi yang ditetapkan.

“Kalau ini tetap dipaksakan untuk diberlakukan, dipastikan banyak anak-anak di Belawan yang tidak bersekolah di sekolah negeri dan tidak akan mampu membayar di sekolah swasta. Bahkan, anak-anak yang tidak mampu secara keilmuan tapi berdomisili dekat sekolah, bisa bersekolah di sekolah negeri,” katanya.

Dlam pertemuan dengan Disdik beberapa waktu lalu yang dihadiri Kabid SMP Disdik Kota Medan, Masrul Badri, sambung Bahrumsyah, Komisi B mengusulkan agar dilakukan penambahan kelas baru serta 20 persen untuk kategori tes itu diberlakukan bagi anak-anak yang tidak lulus di zonasi.

“Artinya, kategori tes 20 persen itu jangan lagi diberlakukan bagi anak-anak yang berada dalam zonasi itu juga, tetapi harus diluar zonasi. Kalau tetap diberlakukan bagi anak-anak yang berada dalam zonasi itu, ya…hanya anak-anak di wilayah itu saja yang bersekolah di sekolah negeri. Bagaimana pula dengan nasib yang berada diluar zonasi,” ungkapnya.

Karenanya, lanjut Bahrumsyah, pihaknya (Komisi B, red) sangat menyayangkan Disdik yang membuat kebijakan tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPRD selaku perwakilan masyarakat. “Harusnya, siapkan dulu sarana dan prasaranya, baru kebijakan itu dilakukan,” ujarnya

DPRD Medan Menggelar Sidang Istimewa Menyambut Hut Kota Medan

By On June 28, 2018


Medan, Dewan Perwalian Rakyat Daerah (DPRD) Medan akan menggelar sidang paripurna istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) ke 428 kota Medan, Jumat (29/6/2018). Paripurna Istimewa ini dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE, SH, MH.
Ketua Panitia Andi Syukur menyatakan, sidang paripurna istimewa ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan DPRD Medan.
“Ini merupakan kegiatan rutin, dimana setiap menjelang tanggal 1 Juli, DPRD Medan tetap melaksanakan sidang paripurna istimewa,”kata Andi Syukur kepada wartawan di ruang kerjanya lantai I gedung dewan, Kamis (28/6/2018).
Sebab lanjut Kepala Bagian (Kabag) Sekretariat DPRD Medan ini, tanggal 1 Juli merupakan hari Istimewa bagi kota Medan, hari lahirnya kota Medan, sehingga DPRD tetap melaksanakan sidang paripurna Istimewa.
Menurut Andi sampai saat ini persiapan sudah 100 persen, dengan melibatkan seluruh pegawai dan honor DPRD Medan.
Adapun pihak-pihak yang diundang menurut Andi antara lain, dari Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) Provinsi Sumatera Utara, seperti Gubernur Sumatera Utara, Ketua DPRD Sumatera Utara, Sekwan Provinsi Sumatera Utara.
Selanjutnya FKPD Kota Medan, seperti Ketua DPRD Medan, Kapolres Medan, Kapolres Belawan, Dan Dim 0201/BS, Kajari Medan, Ketua PN Medan, Dan Lanud Suwondo, Dan Yon Marinir Belawan dan Dan Den Pom 1/5 Medan.
Pejabat Pemko Medan seperti Walikota, Wakil Walikota Medan, Sekda Kota Medan, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Medan, Camat dan Lurah se Kota Medan. Konsul jenderal/Perwakilan Negara Asing, Kepala Daerah Tetangga, mantan walikota, Partai Politik, anggota DPRD Medan, Ketua KPU dan Ketua Panwaslu Kota Medan. Organisasi profesi, Ormas/Organisasi Kemasyarakatan pemuda (OKP) Orsospol, kalangan akademisi, serta unsur media massa.
“Sedangkan menyangkut biaya kegiatan tambah berkisar Rp 60 juta, meliputi biaya snack untuk 500 orang, dekorasi, spanduk, sewa pakaian adat, panduan suara dan lainnya,”jelas Andi.

Wali Kota Apresiasi & Dukung Bimtek Jalan

By On June 28, 2018


Medan, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi  Eldin S MSi sangat mengapresiasi dan mendukung penuh digelarnya Bimbingan Teknis (Bimtek)  Jalan di Saka Premiere Hotel Jalan Gajah Mada Medan, Kamis (28/6). Sebab,  kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan sumber daya apratur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU)  Kota Medan.

                 Bimtek ini dihadiri 40 peserta yang berasal dari mandor jalan sebanyak 20 orang, koordinator  Unit Pelayanan Teknis (UPT) 5 orang serta Bidang Jalan 15 orang. Guna mendukung efektif Bintek serta memberikan out put sesuai harapan,  dua nara sumber yakni Muhammad Husin Gultom ST MT dan Ir Victor Gangga Sinaga M Eng SC dihadirkan untuk memberikan pencerahan sekali gus berbagi ilmu dan pengalaman terkait teknis jalan

                  Atas dasar itulah Wali Kota mengingatkan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti bimtek dengan sungguh-sungguh agar nantinya ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur,  terutama jalan di Kota Medan.

                Ditegaskan Wali Kota, sumber daya apratur di lingkungan Dinas PU Kota Medan memegang peranan penting dalam keberlangsungan pembangunan infrastruktur di Kota Medan. "Pembangunan infrastruktur di Kota Medan tidak akan berjalan tanpa diikuti dengan kualitas yang handal dari sumber daya apraturnya, " kata Wali Kota ketika membuka Bimtek Jalan tersebut.

                Oleh karenanya melalui bimtek ini,  Wali Kota berharap dapat memberikan pengetahuan kepada seluruh peserta bagaimana membangun konstruksi jalan dengan memperhatikan kualitas dan tetap menjaga spesifikasi konstruksi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan baik itu konstruksi jalan, jembatan maupun bangunan gedung dan lainnya.

 "Dengan demikian konstruksi yang dibangun nantinya cukup kuat dan dapat bertahan lama serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan, " harapnya.

                 Sebelumnya Kadis PU Kota Medan Khairul Syahnan menjelaskan, tujuan digelarnya bimtek untuk meningkatkan kemampuan teknis apratur di lingkungan Dinas PU Kota Medan dalam rangka pengetahuan tentang perencanaan perkerasan jalan,  teknis pelaksanaan jalan dan teknis pemeliharaan jalan.

                    "Semoga bimtek ini memberikan out put yang baik bagi apratur Dinas PU dalam upaya peningkatan pengetahuan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Medan. Dengan demikian pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan akan lebih baik ke depannya sehingga masyarakat merasakan manfaatnya, " jelas Syahnan.

                Pembukaan Bimtek Jalan ini ditandai dengan penyematan kartu  tanda peserta oleh Wali Kota didampingi Kadis PU kepada  dua orang peserta secara simbolis. Setelah itu bimtek pun  dilanjutkan dengan pemaparan kedua nara sumber.

Wakil Wali Kota Hadiri  Halal Bihalal Dengan    Insan Pendidikan & Pelaku Pariwisata

By On June 28, 2018


Medan,  Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menghadiri halal bihalal dengan seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan, Kamis (28/6).  Halal bihlal ini digelar di kediaman Kadis Pendidikan Kota Medan Hasan Basri di Komplek Villa Malina Indah Jalan Setia Budi Pasar III Ring Road, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang.

                Halal bihalal yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB berlangsung meriah, selain pegawai dan pejabat Dinas Pendidikan, juga dihadiri tenaga pendidik mulai tingkat SD dan SMP serta stakeholder pendidikan yang ada di Kota Medan. Kegiatan ini digelar dalam rangka mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun kebersamaan.

                Sebelum halal bihal dimuai, acara diawali dengan pembacaan surat suci Al Qur’an serta tausiah yang disampaikan Buya KH Amiruddin MS. Setelah itu dilanjutkan dengan makan siang bersama.  Sejumlah pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) turut menghadiri halal bihal yang berlangsung dengan penuh rasa kekeluargaan tersebut.

                Didampingi Kadis Pendidikan, Wakil Wali Kota sangat mengapresiasi digelarnya halal bihalal tersebut. Di samping meningkatkan tali silaturahmi, kegiatan ini juga dinilainya sebagai upaya membangun rasa kebersamaan yang cukup kuat di lingkungan Dinas Pendidikan. Dengan kebersamaan, Wakil Wali Kota optimis jajaran Dinas Kebersihan dapat meningkatkan layanan pendidikan bermutu.

                “Jika rasa kebersamaan sudah terbangun di lingkungan Dinas Pendidikan, insha Allah pelayanan pendidikan yang diberikan dapat lebih maksimal sehingga memuaskan masyarakat. Dengan demikian keinginan kita untuk meningkat  mutu dan kualitas pendidikan di kota yang kita cintai bersama dapat terwujud,” kata Wakil Wali Kota.

                Selanjutnya, Wakil Wali Kota mengajak sleuruh insan pendidikan yang hadir untuk menjadikan momentum halal bihalal untuk memeprkuat sialturahmi dan merajut ukhuwah guna membina, mempererat sekaligus memperkuat  rajutan persatuan dan kesatuan di seluruh lini pendidikan.

                “Marilah dengan hati yang terbuka, lapang dada  dan wajah yang jernih serta tangan terjulur,  kita saling maaf memaafkan semau kesalahan dan kesilapan di masa lalu sambil mengobarkan pesan kedamaian di Kota Medan. Di samping itu mari kita bangun sinergi dan membangun kerja sama guna memajukan pendidikan menjadi lebih baik lagi ke depannya,” pesannya.

                Usai meninggalkan kediaman Kadis Pendidikan, Wakil Wali Kota selanjutnya menghadiri halal bihalal di rumah Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suriono di Jalan Rawa Cangkuk IV Medan Denai. Di samping keluarga besar Dinas Pariwisata, halal bihalal juga dihadiri asosiasi maupun para pelaku industri pariwisata yang ada di ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Acara berlangsung secara bersahaja namun berkesan. Suasana kekeluargaan cukup kental diantara para pegawai Dinas Pariwisata . Selain disuguhi makanan dan hiburan, acara juga dirangkaikan dengan tausiah yang disampaikan Al ustadz Ade Mukhtadi Ali.  Wakil Wali Kota pun berharap agar halal bihalal ini mampu menyatukan hati semua guna mensukseskan Medan menjadi kota pariwisata unggulan di Tanah Air

Walikota Serahkan Bantuan Zakat Dari Baznas Kepada Mustaqih

By On June 28, 2018



 Expose-Tebingtinggi
Ir. H.Umar Zunaidi Hasibuan,MM menyerahkan bantuan zakat dari Baznas Tebing Tinggi kerja sama dengan Baznas Sumut kepada 1.433 orang mustaqih se kota Tebing Tinggi masing-masing memperoleh Rp.300.000/orang Rabu (6/6) di mesjid agung.


Didampingi Ketua Baznas Sumut Amansyah Nasution dan Baznas Tebing Tinggi H.Ali Ahman Harahap menyampaikan syukuri lah apa yang diterima sekecil apapun rezeki yang diberikan Allah.swt, karena orang mensyukuri nikmat dari Allah akan ditambah Allah.swt.


Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan berharap pada tahun mendatang yang hari ini sebagai musyaqih menjadi muzaki,minimal dari 1 kecamatan 1orang seperti harapan Baznas provinsi sumut.



Diingatkan Walikota. Jika sudah kembali dari sini, bila ada tetangga yang minta sebagian karena dia tak memperoleh dan layak untuk diberi, bagikan dikit,tak apa-apalah itu,mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang lebih.


Dan terpenting lagi adalah dalam bagaimanapun kondisi kita jangan lupa melaksanakan ibadah,apalagi  dibulan ramadhan yang penuh berkah dan mafirah ini, ujarnya


Dikatakan Walikota saat ini ada tren baru dijaman now ini, banyak yang melakukan acara buka puasa bersama di restoran atau cafe, waktu bukanya ramai, anehnya saat magribnya tak ada orangnya, dan ini bukan ciri Islam, mengapa tidak harus berbuka puasa di mesjid.


Dalam kesempatan itu dinyatakan Walikota bahwa para mustaqih yang menerima bantuan dari baznas dijamin keikut sertaanya dalam BPJS, jika ada yang masih belum terdaftar sebagai peserta BPJS, walikota jaminanya dan segera laporkan kepada kami atau melalui baznas Tebing Tinggi.


Sementara ketua Baznas Sumut Amansyah Nasution menyatakan yang dibagikan hari ini di Tebing Tinggi merupakan bagian program Baznas Provinsi yang tahun ini membagikan 15.000 orang mustaqih.


Diharapkan apa yang diterima hari ini manfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan yang bermanfaat dan berguna.(Ah)

Wali Kota Ajak  ASN & Masyarakat   Gunakan Hak Pilih

By On June 27, 2018


Medan, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi  mengajak seluruh Apratur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan dan seluruh warga Kota Medan  untuk menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi  pemilihan Gubsu dan Wagubsu periode 2019-2013 yang akan berlangsung besok, Rabu (27/6).  Sebab, suara yang diberikan sangat menentukan kepala daerah baru yang akan memimpin Sumatera Utara selama lima tahun ke depan.

                Himbauan ini disampaikan Wali Kota ketika menerima formulir C6 yang diserahkan Muhammad Mushab selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Komplek Citra Wisata di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, Senin (25/6). Sebab, Wali Kota beserta keluarga tercatat dalam KTP sebagai penduduk  Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor dan akan memilih di TPS 36.

                “Mari kita mendatangi TPS di lingkungan tempat tinggal masing-masing untuk menggunakan hak pilih. Pilihlah pasangan calon (paslon) Gubsu dan Wagubsu yang terbaik dan sesuai dengan pilihan masing-masing, sebab suara anda sangat menentukan nasib Sumut lima tahun ke depan,” kata Wali Kota.

                Didampingi Kabag Tata Pemerintah Syahrul Rambe dan Camat Medan Johor Ali Hanafiah, masyarakat harus menggunakan hak pilihnya pada hari H. Selain hak, penggunaan hak pilih itu sebagai bentuk rasa tanggung jawab  dalam menentukan siapa yang akan memimpin Sumut. Ditegaskan Wali Kota, tidak memilih atau golput bukan pilihan terbaik.

“Jadi marilah kita beramai-ramai mendatangi TPS untuk mencoblos dan menggunakan hak suara kita. Di samping itu mari kita dukung dan sukseskan pelaksanaan Pilgubsu agar berjalan dengan aman dan lancar sehingga menghasilkan  pemimpin terbaik dan berdasarkan hasil pemilihan masyarakat,” ajaknya.

Selanjutnya Wali Kota mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan, selain menggunakan hak pilih, juga diharapkan dapat menjadi pencerah sekaligus memotivasi masyarakat untuk datang mencoblos pada saat Pilgubsu berlangsung. “Dengan pencerahan dan motivasi yang diberikan para ASN, saya harap dapat  menstimulus masyarakat  agar mendatangi TPS untuk mencoblos,” harapnya.

Dalam kesempatan itu Wali Kota pun berpesan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) ini tidak membuat masyarakat terpecah belah.  “Siapapun paslon yang keluar sebagai pemenang harus didukung bersama. Mari kita bersama membangun Sumatera Utara, terutama Kota Medan sehingga menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semua itu tentunya bisa diwujudkan jika seluruh lapisan masyarakat bersatu,” pesannya.

Begitu juga dengan seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan, Wali Kota kembali menegaskan harus bersikap netral.  Kemudian harus siap bekerjasama dengan siapapun paslon yang akan keluar dalam pemenang dalam Pilgubsu 2018. “Siapapun paslon yang keluar sebagai pemenang, itu merupakan yang terbaik karena dipilih langsung masyarakat. Jadi harus kita dukung dan siap bekerjasama,” tegasnya.

 Penyerahan formulir C-6 ini merupakan bukti keikutsertaan Wali Kota beserta keluarga dalam Pilgubsu 2018, sebagai warga negara yang memiliki hak pilih. Formulir C-6 ini diserahkan oleh Ketua KPPS disaksikan Kabag Tapem Syahrul Rambe, mewakili Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Johor  Ramadhan, Camat Medan Johor serta Sekcam Medan Johor.

Wali Kota beserta keluarga akan menggunakan hak pilihnya di TPS 36 Komplek Citra Wisata, Kelurahan Pangkalan Mansyur. Di TPS tersebut terdapat jumlah pemilih sebanyak 460 orang sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU Kota Medan. Selainn Wali Kota, Ketua KPPS juga menyerah formulir C untuk istri Wali Kota Hj Rita Maharani Dzulmi Eldin SH beserta dua orang anaknya.

Wali Kota Bersama Istri & Anak Mencoblos Di TPS 36  Komplek Citra Wisata

By On June 27, 2018


Medan, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi bersama istri Hj Rita Maharani SH beserta dua  anaknya yakni T Edriansyah dan T V Karina Nabila menggunakan hak pilih dengan melakukan pencoblosan di TPS 36  Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata,  Keluruhan Pangkalan Mansyur,  Kecamatan Medan Johor,  Rabu (27/6).

                    Pencoblosan dilakukan di TPS 36 dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 465 orang.  Dalam DPT yang dipampangkan di depan TPS yang kental bernuansakan Melayu,  Wali Kota tercatat dengan nomor pemilih 85, Hj Rita Maharani 86 serta kedua anaknya nomor pemilih 87 dan 88.

     Wali Kota beserta istri dan keluarga tiba di TPS sekitar pukul 09.45 WIB.  Kedatangan Wali Kota disambut Camat Medan Polonia Ali Hanafiah dan Sekcam Aditya Wulandari Usai melapor dan menyerahkan kartu C6,  para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)  yang juga mengenakan pakaian adat Melayu selanjutnya mempersilahkan Wali Kota beserta keluarga duduk di tempat duduk yang telah disediakan untuk menunggu giliran mencoblos.

Sebelum mencoblos, Wali Kota dan istri lebih dahulu memperlihatkan kertas suara yang akan dicoblos dalam kondisi baik. Setelah itu keduanya masuk dalam bilik suara dan melakukan pencoblosan. Kemudian Wali kota bersama istri berjalan menuju pintu keluar dan membubuhkan jari telunjuk kiri dengan tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya.

Hal sama dilakukan kedua anak Wali Kota, mereka pun melakukan pencoblosan di bilik suara untuk memilih paslon Gubsu dan Wagubsu yang sesuai dengan hati dan pilihan. Setelah itu jumlah warga yang datang memilih pun terus bertambah, mereka tampak antusias menggunakan hak pilih untuk memilih kepala daearah dan wakilnya yang akan memimpin Sumatera Utara lima tahun ke depan.

                Usai memilih, Wali Kota pun menggunakan waktunya untuk bersilaturahmi dengan warga sekitar yang juga akan melakukan pencoblosan.   Sebab, warga itu merupakan tetangga Wali Kota karena sebelum menjabat sebagai Wali Kota,  Eldin beserta keluarga tinggal di Perumahan Citra Wisata tersebut.

                Melihat jumlah warga yang ingin menggunakan hak pilihnya terus bertambah, Wali Kota pun cukup senang. Dia berharap tingkat memilih masyarakat untuk Pilgubsu 2018 meningkat, sehingga Kota Medan dapat menjadi barometer pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia. “Kita harapkan jumlah pemilih di Kota Medan meningkat hingga 60-70 persen,” kata Wali Kota.

                Menurut Wali Kota, suara yang diberikan warga sangat menentukan bagi nasib Sumatera Utara lima tahun ke depan. Oleh karenanya siapa pun yang akan keluar sebagai pemenang dari Pilgubsu 2018, harus didukung penuh seluruh lapisan masyarakat.

“Walaupun pilihan kita berbeda, tetapi kita harus tetap bersatu karena kita semua bersaudara. Siapaun yang keluar sebagai pemenang dalam Pilgubsu 2018, merupakan yang terbaik dari Allah SWT. Untuk itu harus kita dukung penuh, mari kita bersama-sama membangun Sumut sehingga menjadi lebih baik ke depannya,”  ungkapnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi bersama istri Hj Nurul Khairani  serta putranya Ahmad Khautsar Yaranda  menggunakan hak pilihnya di TPS 19 Jalan Intertip Komplek Wartawan, Kelurahan  Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur.  Dengan mengenakan atasan putih dan bawahan hitam, Wakil Wali Kota bersama istri dan putranya berjalan kaki menuju TPS yang lokasinya tidak jauh dari kediamannya.

Sekitar pukul 08.30 WIB, Wakil Wali Kota bersama istri dan putranya tiba di TPS. Saat itu TPS sedikit lengang sehingga mereka tidak menunggu. Begitu menyerahkan formulir C6, Wakil Wali Kota beserta sekeluarga selanjutnya berjalan menuju meja panitia  untuk mendapatkan kertas suara. Setelah itu Wakil Wali Kota beserta keluarga menuju bilik suara untuk mencoblos paslon Gubsu dan Wagubsu pilihan.

Wali Kota Tinjau Sejumlah TPS

By On June 27, 2018


Medan, Usai melakukan pencoblosan di TPS 36 Komplek Citra Wisata Jalan Karya Wisata kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi langsung meninjau sejumnlah TPS di Kota Medan, Rabu (27/6). Peninjauan ini dilakukan untuk melihat sekaligus memastikan pelaksanaan  pesta demokrasi pemilihan Gubsu dan Wagubsu periode 2018-2023 di Kota Medan berjalan dengan aman dan lancar.

                Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dandang Hartanto, Dandim 0201/BS Letkol Inf Yuda Rismansyah beserta sejumlah pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan turut mendampingi Wali Kota dalam peninjauan  tersebut. Peninjauan dilakukan dengan menggunakan bus milik Pemko Medan  sekitar pukul 11.00 WIB.

                Yang pertama kali ditinjau Wali kota beserta rombongan TPS XII di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun. Di tempat tersebut tercatat 501  orang pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)  untuk menggunakan suaranya. Antusiasme masyarakat yang ingin mencoblos cukup tinggi, mereka tengah menunggu giliran untuk mencoblos ketika Wali Kota beserta rombongan tiba.

                TPS XII terbilang menarik, selain menggunakan kain batik panjang sebagai penghias sekeliling tenda layaknya tirai jendela sekaligus penghalang panas sinar matahari, para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengenakan aneka pakaian daerah. Dengan ramah, mereka pun mempersilahkan setiap warga yang datang untuk melakukan pencoblosan.

                Berdasarkan laporan seorang petugas KPPS kepada Wali kota, jumlah warga yang sudah menggunakan hak pilihnya mencapai 211 orang pemilih. Mereka pun optimis, jumlah itu akan bertambah lagi karena batas akhir pencoblosan hingga pukul 13.00 WIB, termasuk warga yang tidak memiliki formulir C6 namun memiliki E-KTP.

                Wali Kota pun sangat mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat untuk melakukan pencoblosan Pilgubsu 2018 di TPS XII.  Guna menambah jumlah warga yang datang bertambah lagi, Wali Kota pun menginstruksikan kepada Camat Medan Maimun dan Lurah Sei Mati untuk menghimbau kembali warga agar menggunakan hak pilihnya.

                “Kita sudah instruksikan camat dan lurah agar kembali mengajak masyarakat mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Sebab, waktu pecoblosan berakhir hingga pukul 13.00 WIB sehingga masih ada waktu bagi warga yang belum memilih untuk datang memilih paslon Gubsu dan Wagubsu pilihannya,” kata Wali Kota.

                Setelah itu Wali Kota berserta rombongan meneruskan peninjauan di Jalan Taruma, Kelurahan Petisah tengah, Kecamatan Medan Petisah. Di kawasan itu ada 4 TPS yang ditinjau yakni TPS I, II, III dan V. Di TPS I, jumlah pemilih mencapai 613 orang, TPS II 663 orang, TPS III 394 orang dan TPS V 273 orang.

Selain anggota KPPS, kedatangan Wali kota beserta rombongan juga disambut Komisioner KPU Pusat Evi Novinda Ginting, Ketua KPU Kota Medan Herdensi Adnin serta  anggota Panwas. Mereka selanjutnya mendampingi Wali Kota beserta rombongan dengan berjalan kaki meninjau satu persatu TPS.

                Berdasarkan pantauan, sejumlah warga  tampak sedang duduk dengan sabar menunggu giliran untuk mencoblos  setelah menyerahkan formlir C6 kepada petugas KPPS.  Begitu giliran tiba, mereka pun dengan tertib memasuki bilik suara untuk mencoblos  paslon yang sesuai dengan hati dan pilihannya masing-masing.

                Berdasarkan peninjauan yang dilakukan dari sejumlah TPS tersebut, Wali Kota mengatakan pelaksanaan Pilgubsu 2018 di Kota Medan berjalan dengan aman dan lancar. “Alhamdulillah, berkat dukungan kita semua pelaksanan Pilgubsu 2018 sejauh ini di Kota Medan tercinta berjalan dengan aman dan lancar. Siapapun yang nantinya keluar sebagai pemenang harus harus kita dukung bersama,” pungkasnya.

KPU Sumut : Seluruh Persiapan Dan Penyelenggara Pilkada Berjalan Dengan Baik

By On June 26, 2018


Medan, Ekspose.web.id, Hari ini Rabu, 27 Juni 2018, perhelatan demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada serentak digelar di sejumlah kabupaten/kota timgkat II di Sumut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut mengungkapkan bahwa seluruh tahapan persiapan oleh penyelenggara telah dilakukan dan berjalan dengan baik.

Demikian juga KPU Kabupaten / Kota se- Sumatera Utara, PPK dan KPPS telah menyampaikan menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan selalu berpegang teguh kepada regulasi peraturan KPU ( PKPU).

”Karena itu, kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Utara datang ke TPS menggunakan hak suaranya untuk menentukan pemimpinnya lima tahun ke depan,”ujar Mulia Banurea,ketua KPU Sumut  bersama komisioner Benget Silitonga dan Yulhasni di kantor KPU Sumut, dalam jumpa wartawan, di kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan Selasa (26/6/2018).

KPU Sumut juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Gubernur Sumut, Kapoldasu,Kemenkumham Disdukcapil serta instansi lain,untuk mengantisipasi segala hal kemungkinan yang bisa saja muncul menjelang dan pada saat pencoblosan.

Ditanya, surat undangan bagi calon pemilih ( C6) yang hingga saat ini masih ada warga disejumlah tempat yang belum menerima, menurut Mulia hal tersebut sdah dalam proses pendistribusian.Karena itu kita minta kerjasama yang baik dari masyarakat memberitahu ke KPU, PPK dan PPS setempat.

‘Kalau memang terdaftar di DPT ( Daftar Pemilih Tetap ), jangan takut,meski tidak menerima C6 namun memiliki E KTP atau Suket,pasti akan tetap dapat menyalurkan hak suaranya,” tegas Mulia.

Kepada tim pasangan calon, KPU mengharapkan agar terus menjaga kondusifitas pelaksanaan pilkadasu di Sumut dan jangan menodai dengan sikap-sikap tak terpuji.

Wali Kota Serhkan LKPD 2017 Kepada BPK Perwakilan Sumut  Semoga Mendapat Opini WTP

By On June 26, 2018


Medan, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan  Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara di Kantor BPK Perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (26/6). LKPD yang diserahkan tersebut  merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

                LKPD diserahkan Wali Kota kepada Ketua BPK Perwakilan Sumut Vincentia Moli Ambar Wahyuni.  Setelah itu Wali Kota menandatangani berita acara penyerahan LKPD dan diikuti Ketua BPK Perwakilan Sumut. Selain Pemko Medan, ada dua pemerintah daerah lainnya yang ikut menyerahkan LKPD yakni Pemkab Padang Lawas dan Pemkab Mandailing Natal (Madina). Penyerahan LKPD kedua pewmerintah daerah itu diwakili masing-masing Sekda.

                Didampingi Assiten Umum Ikhwan Habibi Daulay, Kepala Inspektorat  Farid Wajedi serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Ikhwan Ritonga, Wali Kota mengatakan,  pihaknya terus melakukan pembenahan sehingga LKPD yang diserahkan lebih baik lagi. “Semoga kita kita bisa mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian),” kata Wali Kota.

                Dijelaskan Wali kota, penyerahan LKPD itu merupakan syarat yang harus dipenuhi setiap kepala daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No.13/2006 tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah. Dikatakannya, penyerahan LKPD itu dilakukan guna memastikan seluruh proses penyelenggaraan keuangan berjalan sesuai dengan peraturan.

Setelah penyerahan LKPD dilakukan, jelasnya, pihak BPK selanjutnya akan melakukan pemeriksaan terkait penggunaan keuangan, baik input maupun output.         Oleh karenanya mantan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Medan itu pun menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh jajarannya yang telah mempersiapkan dan menyusun LKPD tersebut.

Selanjutnya, Wali Kota pun berharap agar pihak BPK terus memberikan bimbingan dan masukan sehingga sistem pengelolaan keuangan di Pemko Medan menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel. “Untuk itu lah  kami sangat mengharapkan sekali agar pihak BPK terus melakukan pendampingan,” harapnya.

Usai menerima LKPD dari Pemko Medan, Pemkab Pandang Lawas dan Pemkab Madina, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Vincentia Moli Ambar Wahyuni mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan selama 20 hari. Guna mempercepat proses pemeriksaan, Ambar mengungkapkan akan menambah jumlah auditor sehingga pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Atas dasar itulah Ambar berpesar  ketika pemeriksaan lapangan dilakukan, para pejabat yang diperiksa dapat menyediakan waktu lebih sehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. “Apabila ditemukan ada kekurangan dalam pemeriksaan, bisa segera diperbaiki. Jadi  luangkanlah waktu, jangan langsung meninggalkan kantor begitu jam kerja berakhir,” pesan Ambar.

Khusus untuk LKPD Pemko Medan, Ambar menjelaskan, tim auditor langsung melakukan entrydata, Selasa (26/6). Dia menjadwalkan pemeriksaan akan selesai, Kamis (19/7). “Kami sangat mengharapkan dukungan ketika pemeriksaan lapangan dilakukan. Hasil pemeriksaan akan kami sampaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah LKPD  diterima,” jelasnya

Sistem Pengelolaan Perusahaan Daerah Terlalu Sentralistik

By On June 25, 2018


Medan,-DPRD Medan menilai sistem tata kelola perusahaan daerah milik Pemko Medan terlalu sentralistik dan birokratis sehingga menghambat kinerja perusahaan.

Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli mengungkapkan, sistem tata kelola perusahaan daerah seperti itu menyebabkan lambatnya proses pengambilan keputusan-keputusan bisnis yang strategis. “Sehingga sangat membuka peluang hilangnya momentum bisnis karena lambatnya proses pengambilan keputusan,” katanya pada Rapat Paripurna DPRD Medan di Gedung Dewan, Senin (25/6/2018).

Adapun agenda dalam paripurna kali ini adalah Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah Terhadap Ranperda tentang PD Pasar Kota Medan, PD Pembangunan dan PD Rumah Potong Hewan Kota Medan. Nota Pengantar ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution.

Menariknya, nama ketiga badan usaha milik Pemko Medan tersebut berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (PUD).

Menurut Ramli, proses birokratis dalam pengambilan keputusan, diperlihatkan dengan keharusan adanya persertujuan Wali Kota dan pertimbangan badan pengawas terhadap tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan Direksi sebagai representasi dari perusahaan.

Persetujuan dari Wali Kota dan Badan Pengawas memang diperlukan dalam rangka check and balance dalam tata kelola perusahaan. Namun, jika tidak menempatkan perlunya persetujuan kepala daerah bisa berakibat pada sangat lambatnya proses pengambilan keputusan bisnis, mengingat kesibukan kepala daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

“Oleh karena itu, diperlukan identifikasi terhadap bentuk-bentuk kegiatan Direksi yang harus mendapat persetujuan kepala daerah dan cukup hanya persetujuan dewan pengawas atau diserahkan pada direksi,” ungkapnya.

Selain itu, pola tata kelola yang berkarakter sentralistik dan birokratis tersebut menimbulkan kesan seolah-seolah badan usaha yang ada merupakan unit pelaksana birokrasi seperti instansi pemerintah lainnya, bukan entitas hukum yang dikelola secara mandiri dan profesional. “Keadaan ini bertentangan dengan tujuan pemisahaan kekayaan daerah pada setiap perusahaan daerah,” katanya.

Untuk itu, dalam pembahasan ketiga ranperda tersebut, pihaknya menekankan pentingnya pemisahaan kewenangan kepala daerah dalam setiap pengambilan keputusan, serta upaya-upaya peningkatan kinerja dan kontribusi ketiga badan usaha tersebut terhadap PAD dan perekonomian Kota Medan.

Ketua Fraksi Pan Mengutuk Keras Aksi Pemaksaan Oknum Camat

By On June 25, 2018


Medan, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Medan, T Bahrumsyah dan Ketua Fraksi Gerindra, Surianto, mengutuk keras adanya dugaan “pemaksaan” yang dilakukan oknum Camat di Belawan kepada Kepala lingkungan (Kepling) untuk memenangkan salah satu pasangan calon (Paslon) di Pilgubsu 2018.

“Jika itu memang terbukti dilakukan,maka Walikota Medan didesak untuk tindak tegas oknum Camat tersebut, ” kata Bahrumsyah kepada wartawan di Medan, Senin (25/6/2018).

Sebab, kata Ketua DPD PAN itu, ‘ulah’ oknum Camat yang melakukan intervensi kepada para Kepling di Belawan telah menciderai para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sudah termasuk tindakan melanggar aturan.

“Sekali lagi saya tekankan jika itu terbukti dilakukan, maka Walikota Medan diminta tindak tegas oknum Camat tersebut, ” tegasnya.

Senada, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan, Surianto juga sangat menyayangkan adanya upaya intervensi kepada para Kepling di Belawan untuk memenangkan salah satu paslon yang bertarung di Pilgbsu.

“Ya! Saya sempat mendengar informasi itu.Bahkan, ada juga Kepling yang mengaku kalau jika tidak memenangkan paslon itu maka SK Keplingnya ‘diancam’ tidak akan diperpanjang, ” pungkasnya.

Diketahui, berdasarkan informasi,sejumlah Lurah dan Kepling di Belawan dikumpulkan pada 21 Juni 2018 lalu dengan alasan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam kesempatan itu, oknum Camat diduga melakukan intervensi kepada para Kepling untuk memenangkan salahsatu paslon di Pilgubsu.

Terpisah,Camat Belawan Ahmad SP saat dikomfirmasi wartawan membantah kalau telah melakukan intervensi kepada para Kepling untuk memenangkan salah satu paslon di Pilgubsu.

Dia bilang selaku pimpinan wilayah dia tidak ada mengarahkan kepling untuk memilih satu paslon.

“Saya tidak ada melakukan intervensi dan mengarahkan Kepling untuk memihak salah satu paslon. Sesuai aturan, ASN harus netral tidak berpihak sama siapa-siapa”ujarnya singkat

Hendri Jhon Menghimbau Masyarakat Menggunakan Hak Pilihnya

By On June 25, 2018


Medan, Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, mengimbau segenap masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gunernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) pada 27 Juni 2018.

“Satu suara sangat menentukan siapa pemimpin di Sumut untuk pembangunan lima tahun ke depan. Jadi kita imbau kepada masyarakat agar datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya,” ujar Henry Jhon Hutagalung, saat berbicara kepada wartawan, Senin (25/6/2018) di ruang kerjanya.

Soal siapa yang dipilih, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, silahkan sesuai dengan hari nurani dan selera masing-masing. “Yang terpenting ikut mencoblos. Dan saya sakin masyarakat telah punya pilihan yang terbaik untuk memimpin Sumut lima tahun ke depan,” tegasnya.

Henry Jhon juga mengimbau kepada penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu  Sumut, agar bekerja maksimal dalam perhelatan Pilgubsu 2018 ini, sehingga berlangsung  dengan sukses dan terpilih pemimpin Sumut yang diyakini mampu membawa perubahan ke arah yamg lebih baik.

“Dan juga tak kalah pentingnya, kita minta kepada seluruh Kepala Lingkungan (Kepling) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) agar betul membagikan seluruh undangan memilih (formulir C-6) kepada masyarakat. Jangan sampai ada yang gak dapat,” ujar Henry Jhon.

Sebab, imbuhnya, pihaknya masih ada mendapat informasi ada masyarakat yang belum mendapat C-6. “Hal ini harus disikapi dan menjadi perhatian serius pihak penyelenggara pemilu,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Henry Jhon, pihaknya juga mengimbau agar tidak ada penekanan atau intimidasi terhadap masyarakat atau pemilih. “Biarkan masyarakat menggunakan hak politiknya sesuai dengan hati nurani. Jangan ada intimidasi dan penekanan,” tegasnya.

Henry Jhon juga meminta kepada aparat kepolisian agar memfokuskan penjagaan di TPS-TPS, khususnya yang berada di komplek perumahan yang mayoritas dihuni oleh etnis Tionghoa.

“Guna mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya tindakan yang mengganggu kelancaran proses  pemungutan dan penghitungan suara,” pungkasnya.

DPRD Medan Melayangkan Pemanggilan Kepada Direksi PD Pasar

By On June 25, 2018


Medan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan melayangkan pemanggilan kepada Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar terkait pernyataannya yang “menyerang” DPRD Medan secara institusi.

Pemanggilan terhadap PD Pasar dilakukan untuk mengkonfrontir bersama Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2017.

“Ya, rencananya besok Direksi PD Pasar akan dipanggil. DPRD sudah layangkan surat pemanggilannya” ungkap Ketua Pansus LKPj TA 2017, Rajudin Sagala, kepada wartawan, Senin (25/6/2018).

Dijelaskan Rajudin, pernyataan Dirut PD.Pasar  terhadap DPRD dinilai tendensius, seperti tuduhan yang menganggap hitungan DPRD salah, padahal DPRD membaca laporan dari laporan PD Pasar sendiri. “Berdasar ini pemanggilan yang dilayangkan kepada Direksi PD Pasar,” jelasnya.

Pernyataan Dirut PD Pasar yang mengatakan rekomendasi Pansus LKPJ TA 2017 yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Medan tidak sesuai data dinilai menyudutkan DPRD secara institusi. “Rekomendasi itu dirangkum dari hasil rapat pansus sesuai pemanggilan institusi terkait dan sesuai dengan jawaban Direksi PD Pasar terhadap pansus,” jelasnya.

Persoalan yang mengemukan dalam Pansus, kepada Dnaberita Rajudin mengatakan banyak persoalan tidak bisa dikonfirmasi diantaranya terkait kebocoran di PD Pasar.

“PD Pasar terkesan menyembunyikan data yang sesungguhnya terkait beberapa pasar di Medan seperti Pasar Marelan yang tidak sejalan dengan surat edaran Sekda,” jelasnya.

Ditanya adakah kemungkinan DPRD melaporkan ke kepilisian terkait banyaknya temuan di PD Pasar, Rajudin mengatakan kemungkinan langkah tersebut diambil DPRD. “Bisa saja langkah itu diambil DPRD, karena DPRD Melihat adanya ketidakberesan di PD Pasar,” jelasnya.

Pemko Ajukan 3 Ranperda Dalam Rapat Paripurna

By On June 25, 2018


Medan, Pemerintah Kota Medan mengajukan pembentukan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan. Pengajuan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (25/6/2018).

Ketiga Ranperda yang diajukan tersebut, diantaranya Ranperda Kota Medan tentang Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan dan Perusahaan Umum Daerah Pasar.

Rancangan pembentukan ketiga Perda itu tujuannya selain sebagai payung hukum ketiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga untuk meningkatkan pelayanan ketiga BUMD tersebut kepada masyarakat Kota Medan.

Dalam nota pengantarnya, Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution, mengungkapkan sesuai dengan pasal 331 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.

Seperti perusahaan daerah Rumah Potong Hewan merupakan BUMD dengan bentuk badan hukum perusahaan umum daerah yang seluruh kekayaan awalnya berasal dari kekayaan daerah Kota Medan.

“Rumah Potong Hewan menjalankan dua fungsi strategis sekaligus yakni sebagai agent of development yang bertugas membantu Pemerintah Kota Medan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana berbagai bidang usaha jasa pemotongan hewan dan produksi lainnya,” ungkapnya.

Begitu juga dengan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan yang dimaksudkan untuk pengembangan dan pembangunan ekonomi di daerah.

“Perusahaan Umum Daerah Pembangunan dalam operasionalnya tidak semata-mata mencari keuntungan saja, akan tetapi memberikan pelayanan umum dalam bidang jasa antara lain jasa konstruksi, developer, pengelolaan sarana umum dan hiburan,” jelasnya.

Sedangkan Perusahaan Umum Daerah Pasar, Akhyar Nasution menambahkan bahwa BUMD tersebut merupakan bentuk badan hukum perusahaan umum daerah yang seluruh kekayaan awalnya berasal dari kekayaan daerah Kota Medan.

“Kami berharap, semoga ketiga Ranperda tersebut dapat kita bahas secara bersama-sama dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat membentuk Perda yang baik,” paparnya.

Distribusi Logistik Pilkada Agar Tepat Sasaran 27 Juni 2018

By On June 25, 2018


Medan, Distribusi logistik pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 yang akan digelar 27 Juni 2017 agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Demikian yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan kepada wartawan di Medan, Senin (25/6/18).

“Berdasarkan laporan dari masyarakat, masih banyak warga Kota Medan yang belum mendapatkan undangan untuk mencoblos (formulir C6). Ada juga warga yang sudah meninggal tapi masih dapat C6. Menyikapi hal ini, penyelenggara Pilkada harus benar-benar netral dalam pelaksanaan Pilkada Gubsu 2018,” katanya.

Warga yang tidak punya undangan tapi memiliki e-KTP sesungguhnya bisa memilih, akan tetapi ada warga yang punya e-KTP tapi tidak terdaftar dalam TPS. Untuk hal ini, warga bisa mengurus Surat Keterangan dan melaporkan ke Kelurahan atau kantor Camat /Diskucapil untuk mengurus surat keterangan (Suket).

“Panitia penyelenggara di TPS harus menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya dan tidak pilih kasih dalam melayani masyarakat yang datang untuk menyalurkan hak suaranya,” jelas Tarigan.

Wong Chun Sen menambahkan agar seluruh penyelenggara menjalankan tugas dengan tulus, tidak berpihak ke salah satu pasangan calon. Karena, menjelang hari H pencoblosan selalu saja ada hal-hal yang mencoba mengganggu jalannya Pilkada. Tugas pengawasan dalam hal ini agar dimaksimalkan.

Terkait dengan formulir C5, kata Tarigan penyelenggara harus benar-benar selektif dalam penyalurannya agar tidak disusupi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Wali Kota Terima Kunjungan   Kepala BPK RI Perwakilan Sumut

By On June 25, 2018


Medan, Wali Kota Medan Drs H T  Dzulmi Edlin S MSi menerima kunjungan  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara Vicentia Moli Ambar Wahyuni di Balai Kota Medan, Selasa (26/6). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka tindaklanjutan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 yang dilakukan orang nomor satu di Pemko Medan itu sehari sebelumnya, Senin (25/6).

Kedatangan Ketua BPK Perwakilan Sumut itu didampingi sejumlah auditor yang akan melakukan pemeriksaan lapangan. Kedatangan mereka diterima Wali Kota bersama Sekda Kota Medan Sekda Ir  H Syaiful Bahri Lubis, Kepala Inspektorat Kota Medan Farid Wajedi, Asisten Administrasi Umum  Ikhwan Daulay serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Irwan Ritonga.

                Ambar menjelaskan, kedatangan mereka untuk memulai  pemeriksaan terkait penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017. Pemeriksaan akan dilakukan mulai 26 Juni sampai 21 Juli mendatang.  Direncanakan, pemeriksaan lapangan akan dilakukan selama 20 hari, begitu juga dengan pemeriksaan laporan akan dilakukan selama 20 hari.

                “Insha Allah hasil pemeriksaan akan kami sampaikan 30 Agustus mendatang. Walaupun sesuai dengan ketentuan yang ada, hasil pemeriksaan akan disampaikan paling lambat 2 bulan namun kami berupaya menyelesaikan secepatnya. Selama ini tidak pernah BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan,” kata Ambar.

                Dalam rangka mendukung kelancaran pemeriksaan, Ambar kembali minta dukungan Wali Kota agar para pejabat dapat meluangkan waktunya di laur jam kerja sehingga  data-data yang dibutuhkan auditor dipenuhi. Sebab, auditor akan bekerja hingga malam hari guna mempercepat penyelesaian pemeriksaan. “Jadi kami minta dukungan Pak Wali agar para pejabat tetap berada di tempat selama pemeriksaan berlangsung,” harapnya.

                Kemudian Ambar pun menambahkan, sebenarnya untuk mendapatkan opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak lah sulit. Asalkan semua entitas terkait mau bekerja keras dan dapat digerakkan. Di samping itu terus dan rutin dilakukan monitoring sehingga apa yang menjadi kekurangan dapat dipenuhi.

“Selama ini monitoring dan evaluasi kurang dilakukan,  para pejabat yang ada masih menggunakan pola ABS (Asal Bapak Senang). Pola inilah yang harus dirubah dengan mengetatkan monitoring dan evaluasi. Jika itu dapat dilakukan, penilaian opini dengan predikat WTP akan dapat diraih,” paparnya.

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan. Apalagi BPK Perwakilan Sumut banyak memberikan bimbingan dan masukan sehingga proses penyelenggaran keuangan di lingkungan Pemko Medan berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan berlaku.

“Apabila ada menemukan kekurangan dalam pemeriksaan yang dilakukan,  kami berharap dapat segera disampaikan untuk secepatnya dilengkapi. Di samping itu kami juga  berharap terus mendapatkan pendampingan dan bimbingan. Dengan demikian kami dapat mewujudkan sistem pengelolaan keuangan di Pemko Medan menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel,” harap Wali Kota.

Kemudian Wali Kota pun minta kepada Sekda segera mengumpulkan seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan untuk dikumpulkan dan diberi arahan, agar membantu sepenuhnya jalannya pemeriksaan lapangan yang dilakukan pihak BPK. “Semoga LKPD yang kita sampaikan kemarin jauh lebih baik sehingga keinginan mendapatkan penilaian opini dnegan predikat WTP dapat terwujud,” ungkapnya.

Pertemuan ditutup dengan pemberian Surat Tugas berisikan nama-nama auditor yang akan melakukan pemeriksaan lapangan oleh Kepala BPK Perwakilan Sumut kepada Wali Kota. Selesai penyerahan surat tugas tersebut, tim auditor pun selanjutnya melaksanakan tugas mereka.(

Wali Kota Hadiri Sertijab  Danrem 023/KS & Dandim 0201/BS

By On June 25, 2018


Medan, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi  menghadiri  serah terima jabatan Danrem 023/KS dan Dandim 0201/BS di Lapangan Benteng Medan, Senin (25/6).  Serah terima jabatan (sertijab) itu dilakukan dalam sebuah apel yang dipimpin langsung Pangdam I/BB Mayjen TNI Ibnu Triwidodo.  Selain sertijab, acara juga dirangkaikan dengan syukuran HUT ke-68 Kodam I/BB.

                Adapun jabatan Danrem 023/KS yang diserahkan itu dari Kol Inf Donni Hutabarat kepada Kol Inf Mohammad Fadjar, serta Dandim 0201/BS dari Kol Inf Bambang Herqutanto kepada Letkol Inf Yuda Rismansyah. Diharapkan, pejabat yang baru  dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan terus meningkatkan kinerja.

                Dalam arahannya, Pangdam mengatakan, pergantian pejabat dan mutasi personel di lingkungan TNI Angkatan Darat adalah hal biasa, serta merupakan realisasi dari kebijakan pimpinan TNI AD dalam rangka regenerasi dan tuntutan kebutuhan organisasi guna mengoptimalkan kemampuan kesatuan untuk mendukung tugas pokok Kodam I/BB.

                Oleh karenanya kata Pangdam, sertijab ini hendaknya disikapi dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta diikuti tekad untuk menjalankan amanah dengan tulus dan ikhlas dengan memberikan pengabdian terbaik sesuai fungsi, peran dan tugas pokok masing-masing dalam rangka memajukan organisasi TNI AD khususnya, serta bangsa dan negara pada umumnya.

                Kepada Danrem 023/KS yang baru, Pangdam mengingatkan bahwasannya wilayah tugasnya sangat luas karena membawahi  6 Kodim yang meliputi 16 kabupaten, 3 kota dengan wilayah daratan dan kepulauan serta terdapat rangkaian pegunungan, bukit barisan serta pantai. “Letak geografis Korem 023/KS yang sangat luas ini tentunya membawa kompleksifitas permasalahan yang menuntut pemikiran dan kreatifitas Komandan Korem dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi,” kata Pangdam.

                Sedangkan kepada Dandim 0201/BS yang baru, Pangdam juga mengingatkan wilayah tugasnya memiliki kompleksifitas kerawanan di semua aspek kehidupan yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Untuk itu pejabat Komandan Kodim yang baru juga dituntut kematangan dalam berpikir, kreatif dan berkreatifitas serta harus memiliki kemampuan berkomunikasi sosial dengan sesama aparat yang berada di wilayah tugasnya dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.

                Selanjutnya, atas nama Pangdam I/BB dan pribadi, Pangdam menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Kol Inf Donni Hutabarat dan Kol Inf Bambang Herqutanto atas dedikasi yang ditunjukkan selama ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal atas semua pemikiran maupun karya nyata yang telah diberikan untuk kemajuan Korum 023/KS maupun Kodim 0201/BS.

                Sementara itu menurut Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi,  sertijab merupakan proses struktural yang diharapkan akan semakin meningkatkan prestasi dan kinerja selama ini sudah terbina baik, sekaligus meningkatkan konsentrasi pembangunan.

                Kemudian Wali Kota atas nama Pemko Medan dan pribadi, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kol Inf Bambang Herqutanto yang selama ini dinilai sangat berdedikasi dalam menjalankan tugas sebagai salah satu komponen itama keamanan dan pertahanan masyarakat tanpa mengenal lelah sedikit pun.

                “Sedangkan bagi Letkol Inf Yuda Rismasyah sebagai Dandim 0201/BS, saya mengucapkan selamat bertugas. Kami yakin Pak Yuda merupakan figur TNI yang sudah teruji dan telah mengenali karakteristik Kota Medan. Insha Allah, pertananan dan keamanan Kota Medan yang selama ini sudah baik akan menjadi lebih baik lagi,” harap Wali Kota.

                Usai Sertijab, acara dilanjutkan dengan syukuran HUT ke-68 Kodam I/BB. Acara diawali dengan perlombaan pemasangan tenda perasut dalam 5 menit yang dilakukan ratusan prajutir. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng yang dilakukan Pangdam I/BB dan potongan nasi tumpeng selanjutnya diberikan kepada prajurit tertua dan termuda. Di samping syukuran ini dimerihakan dengan acara hiburan dengan menghadirkan panggung hiburan.

Perumda Mampu Mengembangkan Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Publik Sebaik Mungkin

By On June 25, 2018


Medan, Ekspose.web.id, Wakil Walikota Medan, Ir.Akhyar Nasution dalam pidato Walikota Medan menyebutkan agar  Perusahaan Umum Daerah  mampu sebagai penyokong pengembangan dan pembangunan ekonomi di daerah Kota Medan dengan wujud ekonomi kerakyatan. Untuk itu, perusahaan umum daerah perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif baik dalam menjalankan tugas dan fungsi. Hal ini dibacakannya pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah Terhadap Ranperda Kota Medan Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar, Rumah Potong Hewan dan Pembangunan, Senin,(25/6)

Berdasarkan Pasal 331 Ayat (1),(2),(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah dapat mendirikan BUMD, dan pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, BUMD sebagai mana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah, dan pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk : A.Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, B.Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan C, memperoleh laba dan atau keuntungan.

Wakil Walikota Medan ini juga berharap, laba dari perusahaan umum daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “ Untuk menghasilkan PAD, perlu adanya upaya optimalisasi perusahaan umum daerah yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya,” terangnya.

Untuk itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam rangka untuk memberikan pelayanan, peningkatan kesejahteraan rakyat, untuk itu sudah menjadi otoritas pemerintah daerah membentuk perusahaan umum daerah yang mampu memberikan pelayanan publik.

“ Oleh karena itu, perusahaan umum daerah perlu di optimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif baik dalam menjalankan tugas dan fungsi. Laba dari perumda juga diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD,” ucap Akhyar.

Untuk perusahaan umum daerah Pasar yang merupakan BUMD dengan bentuk badan hukum  perusahaan umum daerah yang seluruh kekayaannya awalnya berasal dari kekayaan daerah Kota Medan. Perusahaan Umum Daerah Pasar menjalankan dua fungsi strategis sekaligus yakni Agent of Development yang bertugas membantu pemerintah Kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar. Fungsi lainnya adalah Agent of Business yang bertugas meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan, sehingga Perumda Pasar dalam operasionalnya, tidak semata-mata mencari keuntungan saja akan tetapi memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan pengelolaan pasar yang berdaya saing dan nyaman, termasuk juga Perumda Rumah Potong Hewan agar dapat memberikan pelayanan masyarakat dalam bidang jasa pemotongan hewan dan produksi lainnya, dan terakhir, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan akan dapat memberikan pelayanan umum dalam bidang jasa antara lain jasa kontruksi, developer, pengelolaan sarana umum dan hiburan.

Amatan wartawan pada sidang paripurna tersebut, meski sempat di skor dua kali oleh Ketua DPRD Kota Medan, Henri Jhon Hutagalung dan Wakil Ketua, Iswanda Nanda Ramli, akibat ketidakhadiran Direktur Utama Perumda Pasar, Perumda Rumah Potong Hewan dan Perumda Pembangunan, akhirnya sidangpun dilanjutkan kembali setelah Dirut Perumda Pasar hadir pada pelaksanaan Rapat Paripurna  Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah Terhadap Ranperda Kota Medan Tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Medan.(  )

Terkait Papan Reklame, DPRD Medan Meminta Ditumbangkan

By On June 25, 2018


Medan, Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangunsong,ST meminta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) kota Medan, Sofyan untuk segera menindaklanjuti laporan warga yang berada di jalan Asia, tepatnya didepan rumah yang telah didirikan papan reklame yang diketahui menyalah karena dibangun tepat di bahu jalan Asia/Simpang Thamrin tersebut, apalagi diketahui izin mendirikan papan reklame tersebut ternyata tidak ada.

“Kita minta Kasatpol PP Kota Medan, Sofyan untuk menurunkan personilnya menumbangkan tiang papan reklame yang dibangun di Jalan Asia simpang Thamrin Kelurahan Sei Rengas 2 Kecamatan Medan Kota. Saya dengar juga warga yang keberatan sudah mengirimkan surat ke Satpol PP Medan pada bulan puasa lalu,” kata Parlaungan, Senin (25/6/18).

Lanjut Politisi dari Partai Demokrat Kota Medan ini, bahwa Kasatpol PP Kota Medan jangan hanya menerima laporan masyarakat saja, namun tidak berani bertindak, karena sikap tidak tegas dari Kasatpol PP ini akan membuat para pengusaha papan reklame semakin berani mendirikan papan reklame di tempat-tempat yang sudah dilarang Pemerintah Kota Medan.

“Janganlah sampai Satpol PP Kota Medan hanya menindak papan reklame yang kecil-kecil saja, namun papan reklame yang besar seakan tidak punya nyali, dan tidak mampu,” sebutnya.

Parlaungan juga meminta kepada warga yang keberatan untuk membuat pengaduan ke Komisi IV DPRD Kota Medan agar segera dapat di tindaklanjuti.

Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan Kunjungan Safari Ramadhan Di Mesjid Al-Haq

By On June 25, 2018

 
Expose,-Tebingtinggi
Tebing Tinggi diperkirakan ada 1500 orang anak yatim dan terlantar yang tinggal dirumah-rumah, dan ini merupakan tanggungjawab kita semua.

Untuk itulah Pemerintah Kota Tebing Tinggi akan membuka sekertariat bersama aliansi anak yatim dan terlantar yang akan mengurusinya,dan Pemko Tebing Tinggi mereka dijamin pendidikan disekolah negeri semuanya gratis.

Hal ini dinyatakan Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan pada kunjungan safari ramadhan TSF I di mesjid Al-Haq Kelurahan Deblot Sundoro Kec.Padang Hilir, senin

Disampaikan Walikota tentang pengalaman yang baru saja melakukan perjalanan dinas bersama Gubsu ke Selandia Baru,dimana warga yang berpenduduk 42 % penganut kristen,41 % Atheis tak beragama dan 17 % campuran agama.

Dan yang terjadi disana implementasi nilai ke islaman yang digunakan demikian tinggi, kami sendiri merasakannya saat menumpang sholat disebuah toko,disiapkan pemiliknya tempat dan air yang bersih.

Melihat hal tersebut nilai-nilai ke Islaman itu yang memakainya diwilayah negara barat yang islamnya minoritas, yang islamnya mayoritas malahan nilai-nilai keislaman itu kurang diimplementasikan, suka berbicara kasar,suka mengadudomba,suka marah, suka menyebar fitnah, katanya.

Untuk itu Walikota mengajak umat Islam di Tebing Tinggi memanfaatkan momentum bulan ramadhan ini untuk meningkatkan ketaqwaan dengan mengimplementasikan nilai-nilai kiislaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dan diingatkan Walikota 10 hari terakhir ini jangan disibukan dengan menghadapi syawal, bukan disibukan dengan mengakhiri ramadhan, seperti membayar zakat atau zakat fitrah, kalau gak bisa bayar tunggu saja UFZ mengantarkan zakat. Katanya.

Pada safari tersebut TSR I Pemko memberikan tali asih kepada BKM mesjig Al Haq berupa dana Rp.3 juta dan 10 buah kain sarung dan santunan kepada 40 anak yatim.(AH)

Gubsu, Banyak Instrumen Bangsa Indonesia Bersilaturahmi

By On June 25, 2018



Expose.web.id-Tebing tinggi
Bersyukur kita bangsa Indonesia banyak instrumen bangsa ini untuk melaksanakan silaturahmi diantara Safari Ramadhan dibulan puasa dan halal bil hal di bulan syawal, dan kegiatan tersebut tidak ada di negara lain, termasuk juga di Arab.


Dengan banyak melakukan silaturahmi yang merupakan salah satu ajaran agama islam dikatkan akan menambah usia dan memurahkan rezeki orang yang selalu melakukan silaturahmi kepada seiapa saja.


Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara H.T.Erry Nuradi dalam kunjungan safari ramadhan provinsi Sumut di Tebing Tinggi dirangkai dengan kegiatan penandatanganan kerjasama Spam regional Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagei Senin (4/6) di Gedung Balai Kartini Tebing Tinggi.


Hadir dalam kegiatan ini WalikotaTebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan, Bupati Sergei H.Soekirman, para pejabat Provsu unsur FKPD Tebing Tinggi dan Serdang Bedagei, serta para alim ulama se Kota Tebing Tinggi.


Gubsu H.T.Erry Nuradi menyampaikan safari ramadhan kali ini memang berbeda dengan biasanya, karena safari ini dirangkaikan sekaligus penanda tanganan kerjasama Sistem Penyedian Air Minum (Spam) regional antara Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagei yang diberi nama Spam regional Seriti.


Air bersih dan sehat merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, dan kerjasama kedua daerah ini menjadi sangat penting, untuk memenuhi kebutuhan air minum masuarakat Tebing Tinggi dan Kab.Serdang Bedagei khususnya di empat Kecamatan.


Banyak sudah kerjasama yang dilakukan kedua daerah ini, dan dari kerjasama ini ada beberapa hal keuntungan yang didapat diantaranya biaya yang lebih irit, pembangunannya lebih cepat, daerah yang mampu mendukung daerah lainnya dan menghindari terjadinya komplik antar daerah. ujarnya


Dikatakannya Tebing Tinggi dan Kab.Sergei sudah melakukan kerjasama proyek besar yakni proyek bendungan Bajayu, buat Tebing Tinggi bendungan ini akan menghindari Tebing Tinggi dari Banjir, dan buat Sergei bendungan ini akan mampu mengairi ratusan hektare areal persawahan masyarakat Sergei.


Kerjasama antar daerah ini menjadi anjuran dari Presiden RI Joko Widodo, untuk lebih mempercepat pembangunan didaerah, dan banyak hal kerjasama yang dapat dilakukan, seperti kerjasama pangan, katanya.


Pada kesempatan tersebut Gubsu H.T.Erry Nuradi juga menyampaikan pamit kepada segenap warga Tebing Tinggi yang telah banyak memberikan dukungan selama beliau bertugas, karena akhir masa jabatannya akan berakhir 17 Juni 2018 ini.


Saya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf jika selama menjalankan tugas sebagai gubernur sumut belum mampu memenuhi harapan masyarakat Tebing Tinggi, tetapi saya yakin Tebing Tinggi kedepan akan semakin Paten, bersama Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan.ujarnya.


Sebelumnya Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan dan Bupati Serdang Bedagei H.Soekirman menyampaikan dukungan sepenuhnya kerjasama ini, terima kasih kepada Gubsu yang terus memberikan motivasi atas pembangunan Spam Regional Seriti ini bersama IUWASH wilayah Sumatera.


Sementara perwakilan IUWAS Wilayah Sumatera M.Yagi dalam paparan singkatnya menyampaikan bahwa pengakjian Spam Regional Seriti ini dimulai sejak tahun 2012 lalu dan perolehan dananya dari Kementerian PUPR, APBD Sumut dan APBD ke dua Daerah.


Dari pembanunan Spam Regional Seriti ini nantinya dengan kapasitas 200 liter/ detik air bersih yang tersedia akan memenuhi kebutuhan air bersih pada 5 kecamatan di Tebing Tinggi dan 4 Kecamatan di Kebupaten Serdang Bedagei yang berada pada henterland Kota Tebing Tinggi


Dalam acara tersebut tim safari ramadhan Provinsi menyarahkan bantual tali asih kepada para alim ulama dan BKM di Tebing Tinggi serta pemberian santuan kepada 40 orang anak yatim. (Af)

Ketiga Dirut Tidak Hadir Dalam Paripurna DPRD

By On June 25, 2018


Medan,Ketiga dirut dari Perusahaan Daerah tersebut, yakni Dirut PD Pasar, Dirut PD Pembangunan dan Dirut PD Rumah Potong Hewan. Sebelumnya dijadwal rapat paripurna tersebut dibuka pada pukul 10.00 WIB, namun hingga pukul rapat baru dapat dimulai pada pukul 11.30 WIB setelah menunggu korum.

Para Direktur Utama Perusahaan Daerah (Dirut PD) tidak hadir pada Rapat Paripurna DPRD Medan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (25/6/2018).

Akibatnya, rapat dengan agenda Penyampaian Nota Kepala Daerah Terhadap Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Medan harus ditunda.

"Karena ini menyangkut PD Pasar, Dirutnya harus dipanggil," ujar anggota DPRD Medan Fraksi PKS Rajuddin Sagala setelah rapat paripurna dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli.


Dalam paripurna tersebut, beberapa anggota dewan juga mengusulkan agar rapat ditunda sambil menunggu Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menghubungi Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya.
Anggota DPRD Medan dari Fraksi Hanura, Landen Marbun menambahkan, dari sisi kepatutan dan etika, penyampaian nota terhadap Ranperda perusahaan daerah seharusnya dihadiri oleh direktur utama masing-masing PD.

"Apalagi ini menyangkut perusahaan daerah yang diragukan dan dikhawatirkan tidak memberikan kontribusinya terhadap PAD," ujar Landen.

Sedangkan anggota DPRD Medan Beston Sinaga mengatakan, agenda rapat masih berupa penyampaian nota pengantar kepala daerah, karena itu rapat seharusnya dapat dilanjutkan tanpa kehadiran para dirut.

"Ini kan masih materi awal saja, nanti kalau sudah masuk pada pokok masalah baru kita hadirkan dirut," ungkapnya.

Namun rapat paripurna tetap diskors selama 20 menit dan menunggu kehadiran Dirut PD Pasar Kota Medan. Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengatakan, Dirut PD Pasar saat ini masih bersama Wali Kota Medan Dzulmi Eldin di acara lain.

Keberhasilan Pemilu Dari Tingkat Keberhasilan Pemilih

By On June 24, 2018


Medan, Jelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada 27 Juni 2018 mendatang, Ketua Komisi A DPRD Medan, Andi Lumbangaol mengingatkan jajaran penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Panwaslih Kota Medan untuk bekerja maksimal mensukseskan pemilihan tersebut. Sebab, sebagai ibukota provinsi, Medan menjadi baromoter sukses tidaknya pesta demokrasi tersebut.

“Tentu keberhasilan penyelenggara pemilu adalah ketika tingkat partisipasi pemilihnya diatas 50 persen. Tidak perlu sampai 75 persen, tapi kalau sudah diatas 50 persen saja, sudah berhasil mereka (penyelenggara pemilu),” ungkap Andi melalui telepon selulernya, Minggu (24/6/2018) petang.

Diakuinya, buruknya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan harus menjadi ‘cambuk’ bagi KPU Kota Medan dan jajarannya untuk dapat memaksimalkan pemilih pada Pilgubsu mendatang.

“Kita sudah kordinasi dengan KPU Kota Medan dan jajarannya. Walau ini bukan gaung kita, tetapi Medan termasuk baramoter kesuksesan Pilgubsu. Jadi harus maksimal tingkat partisipasinya. Jangan sampai tingkat partisipasi rendah seperti pada Pemilihan Walikota lalu terulang,” tekan politisi Fraksi PKPI DPRD Medan itu.

Disisi lain, Andi juga menyesalkan masih banyak warga Medan yang belum mendapat formulir undangan memilih (C-6) dari penyelenggara pemilu, seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS). Padahal, sejatinya undangan C-6 telah diterima warga H-3 sebelum pemilihan.

“Belum terbaginya C-6 kepada masyarakat harus diinventarisir dengan baik. Jangan sampai masyarakat kehilangan hak pilihnya. Kita juga bingung kenapa sampai sekarang masih banyak yang belum dapat C-6,” sindir Andi.

Dia berharap, jajaran KPU hingga ke tingkat paling bawah, yakni PPS agar bekerja maksimal untuk membagikan undangan C-6 kepada masyarakat. Walaupun Andi mengaku, masyarakat yang memiliki KTP-el dapat menggunakannya untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS.

“Panwaslih harus mendesak KPU agar maksimal bekerja membagikan C-6 kepada masyarakat. Memang dalam aturan, dibenarkan masyarakat yang sudah punya KTP-el untuk menggunakannya dalam pemilihan nanti,” paparnya.

Dalam pemilihan nanti, Andi mengingatkan Walikota Medan dan jajaran untuk menjaga netralitas dalam penggunaan hak suara. Andi meminta tidak ada mobilisasi maupun penekanan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemko Medan untuk memilih calon tertentu.

“Aturannya kan sudah ada. Tidak boleh menekan memobilisasi anggota untuk memilih pasangan tertentu. Biarkan mereka memilih sesuai hati nurani dan piliihannya,” imbuh Andi.

Wali Kota Sidak   Disdukcapil & RSUD Dr Pirngadi

By On June 21, 2018


Medan, Usai memimpin apel pagi di Balai Kota Medan, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi segera sidak mendatangi  dua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, Kamis (21/6). Kedua OPD itu yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jalan Iskandar Muda dan RSUD Dr Pirngadi Medan Jalan Prof HM Yamin Medan.

                Sidak ini dilakukan Wali Kota untuk melihat tingkat kehadiran para pegawai sekaligus kesiapan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota ingin masyarakat yang membutuhkan pelayanan baik itu menyangkut administrasi kependudukan maupun kesehatan dilayani  dengan sebaik-baiknya.

                “Liburan panjang lebaran dan cuti bersama sudah berakhir, mulai hari ini kita kembali bekerja dan  melayani masyarakat seperti biasa. Saya minta  berilah pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Saya tidak mau mendengar ada warga mengeluh  terkait dengan pelayanan yang diberikan!” kata Wali Kota.

                Didampingi Asisten Umum Setdakot Medan Ikhwan Habibi Daulay dan Kabag Humas Ridho Nasution, Wali Kota pertama kami mendatangi  Disdukcapil. Pagi itu jumlah warga yang  membutuhkan pelayanan terkait administrasi kependudukan tidak banyak seperti biasanya.  Wali Kota pun menghampiri dan menyapa satu persatu warga yang tengah antri menunggu giliran.

                Selain jenis pelayanan yang tengah diurus, Wali Kota juga menanyakan terkait proses dan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Umumnya warga mengaku sudah baik, cuma saja mereka berharap agar waktu penyelesaian dapat lebih cepat karena administrasi kependudukan seperti KK, KTP, Akta Kelahiran maupun Surat Pindah sangat vital.

                Saran warga pun langsung ditindak lanjuti Wali Kota, Kadisdukcapil OK Zulfi pun langsung diperintahkan untuk mempercepat penyelesaiannya. “Jangan biarkan warga lama menunggu, percepat semua pengurusan. Jika ada kendala, segera sampaikan sehingga bisa diambil langkah-langkah mengatasinya,” ungkapnya.

                OK Zulfi pun langsung mengangguk, Wali Kota selanjutnya mengecek seluruh ruangan kantor berlantai tiga tersebut. Ketika melakukan pengecekan, lampu  di ruang lantai dua sempat dua kali padam karena instalasi tengah menjalani perbaikan. Selain ruangan, toilet  yang ada juga tidak luput dari pemeriksaan Wali Kota.  Selain kurang terjaga kebersihannya,  toilet juga menebarkan aroma kurang sedap dan sangat menusuk hidung.

                Guna mengatasi masalah toilet tersebut,  Wali Kota minta agar Kadisdukcapil menugaskan petugas cleaning service untuk membersihkan dan menjaga toilet ada sehingga kebersihannya senantiasa terjaga. “Toilet yang ada harus terjaga kebersihannya. Kalau toilet kotor dan menebarkan aroma kurang sedap seperti ini, tentunya sangat mengganggu kenyamanan warga yang tengah menunggu pengurusan,” pesannya.

                Selanjutnya menyikapi  berulangkali padamnya lampu di lantai dua, Wali Kota memerintahkan Kadisdukcapil segera menghubungi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan untuk mengatasi secepatnya. Dengan demikian warga tetap merasa nyaman meski harus antri menunggu giliran.

                Untuk tingkat kehadiran, Kadisdukcapil OK Zulfi mengatakan mencapai 98 % dari jumlah total 240 ASN di lingkungan Disdukcapil. Kemudian Zulfi pun berjanji segera menindaklanjuti  apa yang menjadi masukan Wali Kota dalam sidak tersebut. Setelah itu Wali Kota melanjutkan sidak ke RSUD Dr Pirngadi Medan.

             

Sidak dimulai dari Instalasi Gawat Darurat (IGD), kemudian dilanjutkan dengan meninjau ruang poliklinik yang sedari pagi ramai dikunjungi oleh masyarakat dan tengah menunggu giliran mendapatkan pengobatan. Wali Kota pun menyapa mereka seraya menanyakan kondisi kesehatan sekaligus memberikan motivasi agar tetap semangat. “Insha allah setelah ditangani, penyakit akan sembuh,” ujar Wali Kota.

Dalam sidak tersebut, Wali Kota juga memuji kehadiran dan pelayanan yang diberikan seluruh petugas medis dan jajaran RSUD Dr Pirngadi. Di samping siaga  untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, presentase kehadiran para pegawai pasca liburan panjang lebaran dan cuti bersama mencapai 98%.

Selain Wali Kota,  Pemko Medan juga menurunkan Tim Inspeksi Mendadak di lingkungan Pemko Medan yang beranggotakan pegawai dari sejumlah OPD dalam rangka meningkatkan disiplin ASN  sesuai Surat Keputusan Wali Kota Medan No.800/1085.K tanggal 22 Desember 2017.  Tim yang beranggotakan 39 orang itu selanjutnya diturunkan mendatangi seluruh OPD di lingkungan Pemko Medan, termasuk kantor kecamatan.

Tidak hanya memantau kehadiran ASN, tim juga akan mengumpulkan  dan membawa absensi manual serta finger print.Setelah itu tim  melakukan rekapitulasi kehadiran ASN dari OPD yang dikunjungi serta melaporkan hasil rekapitulasi kepada  BKD & PSDM Kota Medan.

Contact Form

Name

Email *

Message *